Bahlil Siapkan Insentif Pajak untuk Percepat Proyek Panas Bumi

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per Agustus 2026, potensi panas bumi Indonesia mencapai sekitar 23,9 gigawatt (GW), setara hampir 40 persen dari cadangan dunia. Namun, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) baru menyentuh 2,4 GW, atau kurang dari 10 persen dari total potensi yang tersedia. Di tengah kesenjangan itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan tengah menyusun skema insentif pajak bagi pengusaha geothermal untuk mempercepat pemanfaatan energi panas bumi, yang selama ini kerap terhambat oleh besarnya biaya eksplorasi dan panjangnya waktu pengembangan proyek.

Panas bumi atau geothermal adalah energi panas yang tersimpan di dalam perut bumi dan dimanfaatkan untuk memutar turbin pembangkit listrik. Berbeda dengan pembangkit berbahan bakar fosil, PLTP beroperasi sepanjang hari tanpa bergantung pada cuaca, sehingga kerap disebut sebagai tulang punggung transisi energi. Kebijakan fiskal baru ini diharapkan menjadi katalis bagi proyek-proyek yang selama bertahun-tahun mangkrak di berbagai wilayah, mulai dari Sumatera hingga Sulawesi.

Insentif Fiskal untuk Menekan Beban di Tahap Hulu

Alasan utama insentif pajak digulirkan adalah struktur biaya sektor ini yang sangat padat modal. Data industri menunjukkan biaya pemboran satu sumur eksplorasi dapat menembus US$5-10 juta, sementara risiko menemukan sumber uap yang layak secara komersial belum bisa dijamin sepenuhnya. Akibatnya, banyak pengembang memilih menunda investasi, terutama ketika suku bunga global masih tinggi dan biaya pendanaan memberatkan. Di sisi instrumen, pemerintah memiliki sejumlah opsi yang bisa diandalkan: keringanan pajak penghasilan di masa eksplorasi, pembebasan bea masuk untuk peralatan pemboran, serta percepatan pengembalian pajak pertambahan nilai. Jika digabungkan dengan kemudahan perizinan, kombinasi ini berpotensi menurunkan biaya modal proyek secara signifikan dan memperbaiki valuasi proyek di mata investor. Pada akhirnya, portofolio energi nasional pun akan lebih berimbang antara sumber fosil dan energi baru terbarukan.

Di Satu Sisi: Momentum Memperbaiki Fundamental Energi

Perspektif pertama menilai langkah ini tepat sasaran. Sektor geothermal memiliki fundamental yang kuat: tingkat ketersediaan (capacity factor) di atas 80 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan pembangkit surya maupun angin. Konsumsi listrik nasional yang tumbuh sekitar 5-7 persen year-on-year turut menopang kebutuhan pasokan baru. Dengan target net zero emission pada 2060 serta komitmen mengurangi ketergantungan pada batu bara, percepatan PLTP menjadi salah satu jalan paling realistis. Secara makro, setiap gigawatt PLTP yang beroperasi juga mengurangi tekanan impor energi dan memperbaiki transaksi berjalan. Bagi investor, kepastian kebijakan fiskal yang lebih panjang akan memperkuat sentimen pasar terhadap sektor energi domestik, sekaligus membendung arus keluar modal (capital outflow) yang sempat menekan pasar obligasi dan nilai tukar sepanjang tahun lalu.

"Insentif fiskal di tahap hulu adalah langkah yang benar secara teori. Eksplorasi adalah fase paling berisiko, dan negara mengambil alih sebagian risiko itu lewat pengurangan beban pajak. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada eksekusi di lapangan," ujar seorang pengamat kebijakan energi kepada Beritadua.

Di Sisi Lain: Tekanan Fiskal dan Hambatan Non-Pajak

Perspektif kedua mengingatkan bahwa insentif pajak bukan obat tunggal. Pemberian keringanan fiskal berarti pemerintah harus rela kehilangan sebagian penerimaan negara di tengah likuiditas APBN yang makin ketat, dengan defisit yang dijaga di kisaran 2,5-3 persen terhadap PDB dan rasio utang pemerintah yang tetap terkendali. Jika tidak diimbangi percepatan masuknya investasi, insentif justru menggerus basis pajak tanpa hasil yang sepadan. Hambatan kedua berada di luar ranah fiskal. Proyek geothermal membutuhkan waktu pengembangan 5-7 tahun sejak eksplorasi hingga komersial, dan kerap tersendat di birokrasi perizinan, konflik lahan, serta negosiasi tarif jual listrik dengan PLN. Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan tren realisasi proyek yang lambat meski sejumlah insentif telah tersedia. Target bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada 2025, misalnya, diproyeksikan meleset dengan realisasi di bawah 15 persen, sinyal bahwa kendala struktural lebih dominan ketimbang masalah fiskal.

Proyeksi dan Catatan Akhir

Ke depan, efektivitas insentif akan terlihat dari kecepatan lelang wilayah kerja panas bumi dan penandatanganan kontrak jual beli listrik. Pemerintah juga perlu menjaga konsistensi regulasi lintas rezim, karena investor menghitung risiko kebijakan dalam jangka panjang, bukan hanya di tahun berjalan. Indeks kemudahan investasi energi Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara produsen geothermal lain seperti Filipina dan Kenya, sehingga persaingan memperebutkan modal asing semakin ketat. Kesimpulannya, rencana insentif pajak untuk sektor geothermal adalah langkah yang layak diapresiasi, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh tiga hal: kecepatan implementasi, kepastian regulasi, dan kesehatan fiskal negara. Tanpa perbaikan menyeluruh di luar aspek pajak, angka pemanfaatan potensi yang stagnan di kisaran 10 persen berisiko bertahan lama. Dengan eksekusi yang konsisten, kapasitas terpasang berpeluang mengalami kenaikan hingga dua kali lipat dalam satu dekade; dengan setengah hati, kebijakan ini hanya menjadi catatan kaki dalam perjalanan transisi energi nasional.