AS — Trump Janjikan Rp88 Juta Per Warga, Pakar Pertanyakan Sumber Dana

Di tengah riuh pikuk persaingan menuju Gedung Putih, sebuah janji politik berukuran raksasa menghentak publik global. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumandangkan kompensasi tunai fantastis: membagikan dana sebesar Rp88 juta (sekitar US$5.000) kepada setiap warga negara dewasa jika Partai Republik memenangkan pemilu mendatang. Sorak-sorai para pendukung pun membahana, tetapi di balik euforia tersebut, para pengamat ekonomi dan kebijakan publik justru mengernyitkan dahi. Pertanyaan mendasar muncul ke permukaan: siapa sebenarnya yang akan menanggung beban dana yang teramat sangat masif ini?

Hitungan Fantastis: Beban Fiskal Rp24,31 Kuadriliun

Berdasarkan data demografi terbaru, Amerika Serikat mencatatkan sekitar 276,8 juta penduduk berusia 18 tahun ke atas. Apabila skema bantuan langsung tersebut direalisasikan secara menyeluruh tanpa kriteria inklusi yang ketat, pemerintah federal harus mempersiapkan anggaran sedikitnya Rp24,31 kuadriliun (sekitar US$1,38 triliun). Nominal ini sama sekali bukan angka yang sepele—ia menyamai sebagian besar total output ekonomi beberapa negara maju sekaligus.

Investigasi atas struktur utang luar negeri dan fiskal Amerika Serikat menunjukkan bahwa negeri paman sam tersebut saat ini tengah menggelembungkan utang nasional yang telah menyentuh rekor terburuk dalam sejarah, yakni melampaui US$35 triliun.

"Menjanjikan pembagian uang tunai secara masif di saat negara sedang menanggung defisit anggaran yang membengkak adalah langkah yang sangat berisiko tinggi. Jika proyek belanja ini ditutup dengan menerbitkan utang baru atau mencetak uang, masyarakat justru akan dihantam oleh badai inflasi yang menghancurkan daya beli mereka," papar Dr. Marcus Vance, pakar kebijakan fiskal independen di Washington.

Tarif Impor dan Ilusi Pembayaran Luar Negeri

Untuk menepis keraguan publik, kubu kampanye Republik berargumen bahwa sumber pendanaan utama akan digalang melalui kenaikan tarif impor agresif terhadap produk-produk asing, terutama yang berasal dari Tiongkok. Dalam berbagai kesempatan, Trump meyakinkan publik bahwa negara pengekspor asinglah yang secara efektif akan "membayar" bantuan tunai warga AS tersebut.

Namun, fakta ekonomi menunjukkan realitas yang sangat berlawanan. Data historis dan analisis pasar memperlihatkan bahwa biaya tarif impor pada akhirnya hampir selalu dibebankan kepada importir domestik dan konsumen akhir di dalam negeri.

Dengan demikian, skema yang ditawarkan berisiko menjadi putaran lingkaran setan: warga menerima uang tunai Rp88 juta, namun harus membayar biaya hidup yang jauh lebih mahal akibat dampak pengenaan tarif impor barang yang mereka konsumsi sehari-hari.

Retorika Populisme vs Realita Politik Kongres

Dari kacamata politik praktis, janji tebar uang ini dinilai sebagai strategi populisme yang dirancang untuk menggaet suara kelompok pemilih mengambang yang sedang terimpit biaya hidup. Namun, merealisasikannya di tingkat perundang-undangan merupakan rintangan besar yang hampir mustahil tanpa jalan terjal.

"Secara konstitusional, alokasi anggaran berada di tangan Kongres AS. Sangat sulit membayangkan Senat dan DPR AS mengesahkan pengeluaran fantastis sebesar Rp24,31 kuadriliun tanpa disertai pemangkasan drastis pada pos-pos krusial seperti Medicare atau pertahanan," ujar Elena Rostova, analis senior politik pemerintahan.

Pada akhirnya, publik dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa retorika manis saat kampanye sering kali terbentur oleh tembok tebal realitas keuangan negara. Janji bagi-bagi uang tunai ini berpotensi berakhir sebagai angan-angan politik semata atau justru menjadi boomerang yang melukai stabilitas ekonomi AS di masa mendatang.