Apindo Nilai Kenaikan PTKP Belum Cukup Pulihkan Daya Beli

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per rilis terakhir, konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan porsi di atas 50 persen. Namun, laju pertumbuhannya cenderung melandai dalam beberapa kuartal terakhir, terutama pada segmen kelas menengah yang selama ini menjadi motor utama belanja domestik. Dalam konteks inilah wacana kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) kembali mencuat sebagai instrumen stimulus fiskal. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut positif rencana tersebut, tetapi menegaskan bahwa kebijakan itu tidak akan berdampak signifikan jika berdiri sendiri.

PTKP dan Daya Beli: Apa yang Sesungguhnya Dibutuhkan?

PTKP adalah ambang batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Ketika ambang ini dinaikkan, pekerja dengan penghasilan menengah ke bawah akan menerima gaji bersih lebih besar setiap bulan. Secara teori, tambahan likuiditas di kantong rumah tangga itu bisa mendorong konsumsi. Di satu sisi, langkah ini tergolong cepat, mudah diimplementasikan, dan menyasar langsung kelompok yang paling terdampak pelemahan daya beli. Pemerintah hanya perlu merevisi regulasi pajak penghasilan, tanpa membangun instrumen baru.

Di sisi lain, Apindo menilai efeknya bakal terbatas. Kenaikan PTKP tidak menyentuh akar persoalan struktural, mulai dari biaya logistik yang tinggi, ketidakpastian pasar tenaga kerja, hingga mahalnya harga pangan dan energi. Kelas menengah yang daya belinya tergerus justru sering kali berada di atas ambang PTKP sehingga tidak merasakan manfaat langsung kebijakan ini. Artinya, ada celah cakupan yang membuat stimulus kurang tepat sasaran.

Membandingkan dengan Periode Sebelumnya

Merujuk pada periode pembanding, kenaikan PTKP terakhir dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan beberapa tahun silam, dengan penyesuaian dari Rp54 juta menjadi Rp60 juta per tahun untuk wajib pajak orang pribadi. Dampaknya terhadap konsumsi saat itu juga tidak serta-merta besar. Tingkat konsumsi rumah tangga hanya bergerak tipis, sementara indeks kepercayaan konsumen sempat menguat lalu kembali normal dalam hitungan bulan.

Pro: kenaikan PTKP meningkatkan pendapatan disposabel dan berpotensi mendongkrak konsumsi pada lapisan bawah. Kontra: tanpa perbaikan lapangan kerja dan pengendalian harga, tambahan uang itu cenderung terserap untuk kebutuhan pokok, bukan belanja konsumtif yang menggerakkan sektor riil secara luas. Apindo menyoroti bahwa rasio konsumsi terhadap PDB tidak akan berubah banyak jika sentimen pasar dan ekspektasi pendapatan tetap lemah.

"Kenaikan PTKP kami dukung, tetapi itu bukan obat tunggal. Perlu kebijakan menyeluruh agar daya beli kelas menengah benar-benar pulih," ujar perwakilan Apindo dalam pernyataan resminya.

Risiko Fiskal dan Arah Kebijakan

Dari kacamata fiskal, kenaikan PTKP berarti potensi penerimaan negara dari pajak penghasilan berkurang. Pemerintah perlu menghitung ulang proyeksi defisit anggaran dan ruang belanja negara. Jika penerimaan turun sementara belanja tetap, rasio utang terhadap PDB bisa tertekan. Karena itu, kebijakan ini idealnya dibarengi perluasan basis pajak, digitalisasi administrasi, serta kepastian iklim usaha yang bisa menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Apindo juga menyoroti pentingnya paket kebijakan yang mencakup insentif bagi dunia usaha, stabilisasi harga pangan, dan penguatan program perlindungan sosial. Kombinasi ini dinilai lebih efektif menjaga fundamental ekonomi ketimbang mengandalkan satu instrumen pajak. Tanpa itu, risiko capital outflow dan pelemahan nilai tukar bisa memperberat biaya impor, yang pada akhirnya menggerus lagi daya beli yang hendak dipulihkan.

Kesimpulannya, kenaikan PTKP layak ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar, bukan sebagai solusi tunggal. Pemerintah dan pelaku usaha perlu menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil agar tren konsumsi kembali menguat secara berkelanjutan. Hanya dengan pendekatan menyeluruh, target pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bisa dicapai, sekaligus menjaga valuasi pasar dan likuiditas tetap sehat di tengah ketidakpastian global.