Anwar Ibrahim Surati Prabowo soal Investasi Felda Rp 10,7 Triliun

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per pertengahan 2025, nilai ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya sepanjang 2024 tercatat mencapai US$ 22,97 miliar atau sekitar Rp 370 triliun, mengalami penurunan year-on-year dibandingkan puncak US$ 39,28 miliar pada 2022 ketika harga komoditas global sedang memanas. Di tengah pendinginan harga crude palm oil (CPO), kisah penanaman modal lintas negara di sektor perkebunan kembali menjadi sorotan. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi permohonan dukungan agar pemerintah Indonesia membantu menyelamatkan dana Federal Land Development Authority (Felda) senilai Rp 10,7 triliun yang tertanam di emiten PT Eagle High Plantations Tbk.

Kronologi Penanaman Modal yang Menuai Kontroversi

Akar persoalan bermula ketika Felda, melalui anak usahanya, mengakuisisi 37 persen saham Eagle High dari grup usaha milik pengusaha Peter Sondakh pada akhir 2016 dengan nilai transaksi sekitar US$ 505 juta. Saat itu, sejumlah pelaku pasar menilai transaksi tersebut terlalu mahal karena dilakukan pada level harga premium, padahal fundamental emiten sedang tertekan oleh rasio utang yang tinggi serta produktivitas kebun yang rendah.

Dalam istilah sederhana, valuasi adalah harga wajar sebuah aset berdasarkan kinerja dan prospeknya. Ketika harga beli melampaui valuasi wajar, kerugian potensial langsung tercatat di neraca pihak pembeli. Sejak transaksi itu berjalan, harga saham Eagle High di Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan signifikan dan memangkas kapitalisasi pasar perusahaan secara drastis apabila dibandingkan dengan tahun pembanding 2017.

Dua Sisi Mata Uang: Solidaritas Diplomatik versus Moral Hazard

Di satu sisi, permintaan Kuala Lumpur dapat dibaca sebagai upaya menjaga hubungan bilateral yang sedang berada dalam titik hangat. Malaysia merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan dua arah menembus US$ 30 miliar per tahun. Sentimen pasar cenderung merespons positif ketika dua negara tetangga menunjukkan saling percaya dalam urusan bisnis, dan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun kerap mencerminkan optimisme semacam itu. Kejelasan perlindungan bagi investor asing juga penting agar tidak memicu capital outflow dari bursa domestik.

Di sisi lain, intervensi negara untuk menutup kerugian korporasi menimbulkan risiko moral hazard, yakni kondisi ketika pelaku bisnis menjadi kurang hati-hati karena yakin akan ditolong saat menghadapi kesulitan. Penggunaan instrumen publik demi memulihkan portofolio swasta juga berpotensi memicu kritik terhadap tata kelola. Apalagi ruang fiskal nasional tidak sepenuhnya leluasa; defisit APBN 2024 ditutup pada rasio 2,29 persen terhadap produk domestik bruto, masih di bawah pagu 3 persen namun dengan daya gerak yang menyempit.

Penyelamatan investasi asing harus dibedakan dari bail-out. Negara cukup memfasilitasi restrukturisasi komersial antarpihak, bukan menggantikan kerugian menggunakan uang publik, ujar seorang ekonom pasar modal yang dimintai tanggapannya.

Opsi Jalan Keluar dan Proyeksi ke Depan

Secara teknis, terdapat beberapa skenario yang lazim dipakai pada kasus serupa. Pertama, restrukturisasi utang beserta konversi pinjaman pemegang saham menjadi ekuitas sehingga beban bunga menurun. Kedua, pencarian investor strategis baru untuk melakukan injeksi modal tambahan. Ketiga, konsolidasi aset kebun dengan entitas lain yang memiliki sinergi operasional. Setiap opsi menuntut perhitungan rasio keuangan yang cermat agar nilai pemulihan maksimal tanpa membebani satu pihak saja.

Tren harga CPO dunia akan sangat menentukan hasil akhir. Lembaga multilateral memproyeksikan harga rata-rata CPO pada 2025 berkisar US$ 750 per ton, jauh di bawah rekor US$ 1.200 per ton pada 2022. Jika harga pulih lebih cepat dari proyeksi, fundamental Eagle High berpeluang membaik dan kerugian valuasi menyempit. Namun bila tren pelemahan berlanjut, nilai buku investasi tersebut berisiko terkoreksi lebih dalam lagi.

Bagi pemerintah Indonesia, surat Anwar Ibrahim merupakan ujian diplomasi ekonomi yang halus. Menolak secara terang-unggan berisiko mendinginkan relasi kedua negara, sementara menuruti permintaan tanpa kalkulasi matang dapat menciptakan preseden buruk bagi penyelesaian sengketa investasi di masa depan. Yang pasti, kasus ini menegaskan bahwa penanaman modal lintas negara tidak hanya soal angka nominal, melainkan juga keseimbangan antara kepentingan komersial, kedaulatan regulasi, dan kepercayaan antarnegara.