Anggaran MBG Terancam Dipangkas, BGN dan Kemenkeu Gelar Pembahasan Tertutup

Berdasarkan data BPS dan Kementerian Keuangan per Agustus 2026, realisasi belanja negara hingga semester I-2026 mengalami kenaikan year-on-year sekitar 8 persen, lebih cepat dibanding pertumbuhan penerimaan yang hanya menyentuh 5 persen. Kondisi itu menekan ruang fiskal pemerintah di tengah kebutuhan pembiayaan program-program prioritas. Di tengah dinamika tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dikabarkan menemui Menteri Keuangan Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pekan ini untuk membahas pelaksanaan sekaligus potensi pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertemuan tertutup itu menjadi sinyal kuat bahwa program andalan pemerintah tengah diuji oleh tuntutan efisiensi belanja.

MBG, yang sejak 2025 menyasar anak sekolah, balita, dan ibu hamil, semula dirancang untuk ekspansi besar-besaran. Alokasi anggarannya direncanakan naik dari Rp 71 triliun pada 2025 menjadi Rp 171 triliun pada 2026, dengan target cakupan lebih dari 82 juta penerima secara bertahap. Namun, tekanan pada sisi penerimaan mendorong pemerintah meninjau ulang pagu tersebut.

Tekanan Fiskal dan Efisiensi Belanja Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menargetkan defisit di kisaran 2,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara rasio utang pemerintah bertahan di sekitar 40 persen. Untuk membuka ruang, pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi, yakni penghematan belanja yang tidak menyentuh layanan inti seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Belanja operasional kementerian, perjalanan dinas, hingga kegiatan seremonial menjadi sasaran utama pemangkasan. Dalam konteks inilah MBG, yang menyerap porsi signifikan dari belanja prioritas, masuk dalam agenda peninjauan.

Menurut catatan Kementerian Keuangan, program MBG menjadi salah satu komponen belanja dengan pertumbuhan tercepat dalam dua tahun terakhir. Tren kenaikan ini, di satu sisi, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap gizi masyarakat; di sisi lain, menimbulkan pertanyaan soal keberlanjutan pembiayaan jika penerimaan negara tidak tumbuh sejalan.

Di Satu Sisi: Menjaga Fundamental dan Stabilitas Pasar

Dari sisi pengelolaan fiskal, pemangkasan anggaran MBG dinilai rasional. Tekanan global yang mendorong arus keluar modal (capital outflow) dari pasar negara berkembang membuat likuiditas domestik lebih rentan. Imbal hasil (yield) surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun sempat bergerak naik mendekati 7 persen, dan indeks nilai tukar rupiah menunjukkan volatilitas yang meningkat. Dalam situasi seperti ini, menjaga defisit tetap terkendali adalah langkah yang dipandang pasar sebagai sinyal disiplin fiskal.

"Pemangkasan yang terukur akan memperkuat fundamental fiskal dan menjaga kepercayaan investor portofolio terhadap pasar obligasi domestik. Valuasi aset keuangan akan lebih stabil bila pemerintah tidak memaksakan ekspansi belanja di tengah penerimaan yang melambat," kata Andi Wicaksono, ekonom senior dari lembaga riset Indonesian Economic Forum.

Para pendukung efisiensi menilai, dana yang dihemat dapat dialihkan ke program dengan dampak lebih langsung terhadap pertumbuhan, seperti infrastruktur produktif dan insentif industri. Dengan begitu, basis penerimaan jangka panjang ikut diperkuat, bukan sekadar mengandalkan stimulus konsumsi jangka pendek.

Di Sisi Lain: Target Gizi dan Risiko Sosial

Namun, pemangkasan MBG juga memunculkan kekhawatiran. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023, prevalensi stunting masih berada di angka 21,5 persen, jauh dari target penurunan hingga 14 persen pada 2028. Program makan bergizi dinilai sebagai instrumen langsung untuk memperbaiki asupan kalori dan protein anak di daerah dengan akses pangan terbatas. Mengurangi cakupan di tengah jalan berisiko mengganggu target jangka panjang tersebut.

"Jika pemangkasan menyentuh volume penerima, dampaknya bukan hanya pada gizi anak, tetapi juga pada rantai pasok yang melibatkan ribuan pemasok lokal, petani, dan koperasi. Risiko sosialnya bisa lebih besar daripada penghematan yang diperoleh," ujar Maya Safitri, peneliti kebijakan publik di Center for Food and Nutrition Studies.

Kekhawatiran lain menyangkut kontinuitas kontrak. BGN telah membangun ekosistem dapur umum dan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah. Perubahan anggaran yang mendadak dapat mengganggu operasional mereka dan memicu penyesuaian harga yang pada akhirnya membebani masyarakat.

Proyeksi ke Depan dan Sikap Pasar

Para ekonom memperkirakan pemerintah akan memilih jalan tengah: menahan laju ekspansi cakupan penerima pada 2026, tetapi mempertahankan anggaran inti agar program tetap berjalan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional 2026 yang berada di kisaran 5,0 hingga 5,3 persen masih bergantung pada konsumsi rumah tangga, sehingga penghentian total program dinilai terlalu berisiko secara politik maupun sosial.

Sentimen pasar ke depan akan sangat dipengaruhi oleh keputusan final yang diambil. Jika pemangkasan dilakukan secara transparan dan terukur, pasar cenderung merespons positif sebagai wujud disiplin fiskal. Sebaliknya, jika kebijakan dirasakan merugikan kelompok rentan tanpa perhitungan dampak yang jelas, kepercayaan terhadap arah kebijakan bisa tergerus. Keputusan Kementerian Keuangan dan BGN dalam waktu dekat akan menjadi ujian bagi keseimbangan antara efisiensi dan keberlanjutan program sosial.