Tujuh Proyek PLTS Siap Ditender, Tersebar dari Jawa Barat hingga Bali

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi energi surya Indonesia mencapai 3.295 gigawatt (GW), namun pemanfaatannya baru sekitar 0,4 GW hingga awal tahun ini. Angka ini menjadi latar dari langkah terbaru pemerintah: tujuh proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) akan segera memasuki tahap lelang terbuka dalam waktu dekat. Rangkaian proyek tersebut tersebar di sejumlah wilayah, membentang dari Jawa Barat hingga Bali, dan menjadi bagian dari percepatan transisi energi nasional yang dicanangkan melalui target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025.

Jejak Proyek: dari Jawa Barat hingga Bali

Langkah lelang ini tidak berdiri sendiri. Ia merupakan kelanjutan dari rencana pengembangan energi surya skala besar yang sempat tertunda akibat berbagai kendala pada beberapa tahun sebelumnya. Ketujuh lokasi yang disiapkan mencakup wilayah dengan kebutuhan listrik tinggi sekaligus potensi radiasi matahari yang melimpah. Kawasan Jawa Barat, misalnya, dikenal sebagai salah satu provinsi dengan konsumsi listrik terbesar di Pulau Jawa, sementara Bali memiliki target ketahanan energi berbasis EBT yang lebih ambisius lewat visi energi bersih daerahnya. Dengan membentangnya lokasi proyek, pemerintah ingin memastikan kapasitas terpasang tidak menumpuk di satu pulau saja, melainkan menyebar merata agar infrastruktur transmisi dapat dimanfaatkan secara efisien.

Dari sisi pengadaan, mekanisme tender terbuka diharapkan memunculkan harga yang kompetitif. Pada lelang PLTS sebelumnya, penawaran terendah sempat menyentuh level di bawah 6 sen dolar AS per kilowatt-hour (kWh), atau setara dengan biaya pokok pembangkitan sebagian pembangkit fosil. Dalam istilah teknisnya, levelized cost of electricity (LCOE) — total biaya membangun dan mengoperasikan pembangkit selama masa pakainya dibagi total listrik yang dihasilkan — dari PLTS kini jauh lebih murah. Inilah yang membuat investor memandang proyek surya semakin menarik dari sisi fundamental.

Di Satu Sisi: Peluang bagi Industri dan Investor

Di satu sisi, gelombang tender ini menghadirkan peluang besar. Bagi pengembang, tujuh proyek dengan kapasitas bervariasi berarti portofolio pendapatan jangka panjang yang dapat diproyeksikan selama 20 hingga 25 tahun melalui perjanjian jual beli listrik dengan PLN. Bagi investor institusional, proyek infrastruktur energi terbarukan dinilai memiliki arus kas yang stabil dan risiko yang lebih mudah dipetakan dibandingkan sektor komersial lain. Hal ini sejalan dengan meningkatnya minat global terhadap aset hijau, yang tercermin dari derasnya aliran dana ESG (environmental, social, and governance) ke pasar berkembang.

Lebih jauh, setiap proyek PLTS yang beroperasi turut menekan subsidi energi dalam jangka panjang. Dengan biaya bahan bakar matahari yang nol rupiah, belanja impor energi fosil seperti batu bara dan gas dapat ditekan, sehingga rasio defisit neraca perdagangan energi berpeluang membaik. Bagi konsumen, kehadiran pasokan baru berpotensi menjaga stabilitas pasokan listrik pada musim kering, ketika sebagian pembangkit hidro mengalami penurunan output. Inilah nilai strategis yang kerap luput dari perhitungan cepat: ketahanan pasokan, bukan sekadar tambahan megawatt.

Di Sisi Lain: Tantangan Likuiditas dan Integrasi Jaringan

Di sisi lain, optimisme itu perlu diimbangi dengan kecermatan. Tantangan pertama adalah integrasi jaringan listrik. PLTS bersifat intermiten — produksinya naik turun mengikuti cuaca dan siklus matahari — sehingga tanpa sistem penyimpanan baterai yang memadai, kehadirannya bisa mengganggu stabilitas frekuensi jaringan. Penambahan kapasitas surya yang terlalu cepat tanpa dukungan transmisi dan penyimpanan berisiko menimbulkan fenomena curtailment, yakni listrik terpaksa dibuang karena jaringan tidak mampu menampungnya.

Tantangan kedua menyangkut pendanaan. Suku bunga acuan yang masih berada di level tinggi membuat biaya pinjaman untuk proyek padat modal seperti PLTS ikut naik, menekan tingkat pengembalian atau internal rate of return (IRR). Para ekonom juga mencermati risiko capital outflow dari pasar keuangan domestik ketika sentimen global memburuk, yang dapat memperketat likuiditas perbankan dan memperlambat realisasi pembiayaan. Belum lagi persoalan lahan: sebagian lokasi yang diusulkan berada di kawasan dengan status tanah yang belum tuntas, dan itu kerap menjadi sumber penundaan jadwal.

Dari sisi pasar, indeks sektor energi dan saham emiten kontraktor konstruksi biasanya mengalami kenaikan jangka pendek saat kabar tender merebak, namun pergerakan ini tidak selalu bertahan. Investor perlu membedakan antara sentimen sesaat dan fundamental proyek yang baru benar-benar teruji setelah pemenang lelang diumumkan serta pembangunan dimulai. Sejarah menunjukkan sejumlah proyek PLTS di Indonesia pernah molor dari jadwal komersial operasi akibat perizinan dan pembebasan lahan.

Kutipan Ahli dan Proyeksi ke Depan

"Kabar tender ini positif bagi iklim investasi energi terbarukan, tetapi eksekusi adalah segalanya. Kecepatan perizinan, kepastian skema pendanaan, dan kesiapan jaringan akan menentukan apakah proyek-proyek ini beroperasi tepat waktu atau kembali mengalami penundaan seperti pengalaman sebelumnya," ujar analis ketenagalistrikan dari lembaga riset energi nasional.

Ke depan, keberhasilan tujuh proyek ini akan menjadi ujian bagi komitmen pemerintah terhadap target EBT 23 persen yang berakhir tahun ini. Jika seluruh proyek berjalan sesuai jadwal, kapasitas terpasang surya nasional berpotensi tumbuh signifikan dibandingkan posisi saat ini, memperbaiki rasio bauran EBT dalam bauran energi nasional. Namun jika hambatan klasik kembali muncul, target tersebut berisiko meleset — dan Indonesia harus menunggu gelombang proyek berikutnya.

Pada akhirnya, kabar ini perlu dibaca dengan dua mata. Di satu sisi, ada momentum positif yang nyata: biaya teknologi yang terus turun, minat investor yang tinggi, dan dorongan kebijakan yang semakin jelas. Di sisi lain, ada pekerjaan rumah struktural yang belum selesai: transmisi, penyimpanan, pendanaan, dan lahan. Arah kebijakan memang sudah benar, tetapi kecepatan eksekusi yang akan menentukan apakah Indonesia benar-benar memanfaatkan potensi mataharinya atau hanya menambah daftar proyek yang tertunda.