Airlangga Singgung Standar Ganda Lembaga Rating Global

JAKARTA, BERITADUA.com — Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti sikap lembaga peringkat kredit (rating) global yang dinilai menerapkan standar berbeda terhadap Indonesia. Menurut Airlangga, lembaga-lembaga asing itu tampak terlalu kaku dan ketat saat menilai kesehatan fiskal Indonesia, namun justru longgar kepada sejumlah negara lain dengan kondisi fundamental yang serupa bahkan lebih rapuh.

Kritik Airlangga terhadap Standar Ganda

Dalam keterangan resmi seusai serangkaian agenda ekonomi nasional, Airlangga mempertanyakan motif di balik penilaian yang dinilai tidak konsisten tersebut. Ia menyebut Indonesia secara konsisten menjalankan disiplin fiskal, menjaga defisit anggaran di bawah ambang batas, serta mengelola utang dengan rasio yang masih terkendali dibanding banyak negara berkembang lainnya.

"Kita heran, kok negara lain boleh sedangkan Indonesia selalu dinilai dengan standar paling ketat. Apa motifnya?" ujar Airlangga.

Pernyataan itu muncul di tengah tekanan berkelanjutan terhadap prospek peringkat sovereign Indonesia dari sejumlah agensi internasional. Pasar memantau rapat-rapat tinjauan berkala lembaga rating sebagai penentu biaya pinjaman pemerintah dan iklim investasi. Karena itu, setiap perubahan outlook berpotensi mengguncang sentimen pasar obligasi dan nilai tukar rupiah.

Telusuri Kronologi dan Fakta Kunci

1. Fondasi fiskal terjaga: Pemerintah menegaskan defisit APBN tetap berada dalam koridor aman, jauh di bawah ambang 3 persen terhadap PDB yang menjadi standar banyak negara.
2. Rasio utang terkendali: Rasio utang pemerintah terhadap PDB masih bergerak di kisaran yang oleh banyak ekonom dinilai prudent dibandingkan sejumlah negara maju dan emerging market.
3. Disiplin kebijakan: Kebijakan fiskal dan moneter dijalankan secara koordinatif melalui sinergi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas makro.
4. Pertumbuhan tetap positif: Ekonomi Indonesia terus mencatat pertumbuhan yang stabil, ditopang konsumsi domestik, investasi, dan hilirisasi industri.
5. Ketimpangan penilaian: Airlangga menilai negara lain dengan defisit lebih lebar dan utang lebih tinggi justru mendapat perlakuan lebih lunak dari lembaga rating.

Pertanyaan soal Motif dan Metodologi

Airlangga menekankan bahwa Indonesia tidak menolak pengawasan internasional. Namun, ia meminta transparansi metodologi agar masyarakat dan pasar global memahami dasar penilaian. Menurut dia, standar yang diterapkan sebaiknya berlaku sama bagi semua negara, bukan berubah-ubah sesuai latar belakang ekonomi.

"Kalau kriterianya konsisten, kami sangat terbuka. Yang jadi persoalan adalah ketika tampak ada perlakuan berbeda," kata Airlangga.

Di sisi lain, pemerintah terus berkomunikasi dengan para analis dan pejabat lembaga rating melalui berbagai forum, termasuk pertemuan tahunan dan roadshow investor. Diplomasi ekonomi semacam ini bertujuan menjelaskan strategi pembangunan jangka panjang, termasuk alihan energi, pengembangan infrastruktur, serta ekspansi basis pajak.

Dampak bagi Ekonomi dan Investor

Isu peringkat kredit langsung berkaitan dengan biaya peminjaman pemerintah di pasar internasional. Peringkat yang lebih tinggi biasanya menghasilkan imbal hasil obligasi lebih rendah, sehingga menghemat belanja bunga. Sebaliknya, penurunan outlook dapat menaikkan yield dan menekan nilai rupiah.

• Bagi APBN: Stabilitas peringkat membantu menjaga ruang fiskal untuk program prioritas dan bantuan sosial.
• Bagi investor: Kepastian regulasi dan penilaian yang adil meningkatkan minat asing masuk ke pasar modal dan obligasi.
• Bagi masyarakat: Biaya pinjaman negara yang efisien pada akhirnya berdampak pada alokasi anggaran layanan publik.

Pemerintah menegaskan bahwa kinerja ekonomi Indonesia akan terus dibuktikan melalui data resmi, bukan sekadar persepsi. Airlangga menyatakan pihaknya optimistis bahwa fundamental yang kuat pada akhirnya akan tercermin dalam penilaian objektif lembaga rating global.

Langkah Pemerintah ke Depan

Beberapa langkah yang disiapkan antara lain penguatan penerimaan pajak, perluasan basis ekonomi formal, serta percepatan proyek strategis yang berdampak langsung pada produktivitas nasional. Pemerintah juga akan terus menjaga komunikasi intensif dengan pasar untuk meredam spekulasi.

Airlangga menutup dengan catatan tegas: Indonesia membutuhkan penilaian yang berbasis fakta, konsisten, dan setara antarnegara. Bila standar itu dipenuhi, ia meyakini citra kredit Indonesia akan semakin kuat di mata dunia.