Airlangga: Data Covid-19 dan BPJS Jadi Modal Industri Obat

JAKARTA — Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap strategi besar pemerintah dalam menggenjot industri farmasi nasional. Ia menyatakan bahwa akumulasi data kesehatan selama pandemi Covid-19 dan database BPJS Kesehatan kini berpotensi menjadi modal strategis untuk mengembangkan industri obat, terutama dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI).

"Data pandemi Covid-19 dan data BPJS Kesehatan itu menjadi modal untuk mengembangkan industri farmasi. Dengan kecerdasan buatan, kita bisa membaca pola penyakit, kebutuhan obat, hingga mempercepat riset," ujar Airlangga dalam keterangannya, Kamis (24/7/2025).

Pernyataan ini menempatkan sektor kesehatan Indonesia di titik balik yang menarik. Setelah bertahun-tahun bergantung pada impor bahan baku obat, pemerintah kini ingin memutar arah: menjadikan data sebagai bahan bakar inovasi farmasi dalam negeri. Pertanyaannya, seberapa siap infrastruktur data kesehatan nasional mengemban misi tersebut?

Tiga Fase Pemanfaatan Data Kesehatan

Berdasarkan keterangan Airlangga dan dokumen rencana kerja pemerintah, pemanfaatan data kesehatan untuk industri obat diperkirakan berjalan melalui beberapa tahap kronologis berikut:

1. Fase pemetaan (2020–2022) — Selama pandemi, sistem pelaporan kasus Covid-19 membangun basis data epidemiologis nasional yang mencakup gejala, komorbiditas, dan respons terhadap terapi. Data ini menjadi laboratorium digital pertama bagi riset obat Indonesia.
2. Fase integrasi (2023–2024) — Pemerintah mulai menyambungkan basis data layanan kesehatan, termasuk klaim dan riwayat diagnosa BPJS Kesehatan yang menjangkau lebih dari 270 juta peserta. Integrasi ini memungkinkan analisis beban penyakit nasional secara komprehensif.
3. Fase pemanfaatan industri (2025 ke depan) — Data diolah menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mengidentifikasi peluang pengembangan obat, mulai dari penyakit endemik seperti demam berdarah dan tuberkulosis hingga kebutuhan obat generik berskala besar.
4. Fase komersialisasi — Perusahaan farmasi nasional diharapkan mengubah hasil analisis menjadi produk nyata, memperpendek rantai pasok obat, dan menekan ketergantungan impor.

Mengapa Data BPJS Kesehatan Strategis?

BPJS Kesehatan menyimpan rekam jejak layanan jutaan warga setiap tahun. Bagi industri farmasi, informasi semacam itu sangat berharga. Data klaim dapat menunjukkan obat mana yang paling sering diresepkan, penyakit apa yang meningkat, serta daerah mana yang mengalami lonjakan kasus tertentu. Dengan demikian, keputusan investasi pabrik obat tidak lagi berbasis tebakan, melainkan bukti empiris.

"Industri farmasi butuh kepastian pasar. Kalau datanya jelas, investor dan produsen lokal berani membangun pabrik," tulis Airlangga dalam keterangan tertulisnya.

Tantangan yang Menghadang

Namun jalannya tidak mulus. Setidaknya ada tiga hambatan utama yang harus dijawab pemerintah:

• Privasi dan keamanan data — Data kesehatan bersifat sensitif. Regulasi perlindungan data pribadi harus ditegakkan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan.
• Kualitas dan standardisasi data — Banyak rumah sakit dan klinik masih menyimpan rekaman dalam format berbeda, sehingga analisis AI sulit dilakukan tanpa harmonisasi data.
• Kapasitas riset farmasi nasional — Data saja tidak cukup. Indonesia membutuhkan lebih banyak peneliti, laboratorium bersertifikat, dan pendanaan riset jangka panjang.

Meski demikian, langkah Airlangga ini membuka peluang besar. Jika berhasil, Indonesia dapat bergerak dari sekadar konsumen obat menjadi negara yang mampu merancang dan memproduksi obat sesuai kebutuhan rakyatnya sendiri. Pilihan kini ada pada kecepatan pemerintah menutup celah tata kelola data dan sektor swasta yang berani berinvestasi.

Perkembangan lebih lanjut dari rencana ini diperkirakan akan diumumkan dalam forum-forum ekonomi nasional mendatang, seiring dengan penataan ekosistem data kesehatan terpadu di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Digital.