Agrinas Targetkan 1 Juta Hektare Lahan untuk Bioetanol

Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan proyeksi korporasi BUMN perkebunan per Oktober 2026, PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) merencanakan pengembangan lahan seluas 1 juta hektare (ha) untuk mendukung produksi bioetanol nasional. Angka tersebut setara dengan sekitar 7,7 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit nasional yang pada 2024 mencapai kurang lebih 13,1 juta ha, atau nyaris menyamai dua kali lipat luas Provinsi Bali. Bagi pembaca awam, bioetanol adalah bahan bakar nabati (BBN) berbasis tanaman yang dapat dicampur ke dalam bensin untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mengurangi emisi karbon.

Rencana ini muncul di tengah tren defisit neraca perdagangan migas yang menekan nilai tukar rupiah dan memperbesar beban subsidi energi. Sepanjang 2025, impor BBM dan gas Indonesia menembus angka di atas USD 30 miliar atau sekitar Rp480 triliun dengan asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS. Pemerintah sendiri menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2050, sehingga kehadiran bioetanol domestik menjadi krusial untuk memperbaiki fundamental neraca pembayaran.

Di Satu Sisi: Peluang Penghematan Devisa dan Penyerapan Tenaga Kerja

Pro: dari kacamata fiskal dan makroekonomi, pengembangan lahan bioetanol berpotensi mengurangi ketergantungan pada BBM impor. Setiap 1 persen substitusi bensin dengan bioetanol diperkirakan menghemat devisa hingga Rp4–5 triliun per tahun. Skala 1 juta ha, jika dikonversi dengan produktivitas tebu atau sorgum manis sekitar 5.000–7.000 liter etanol per hektare per tahun, dapat menghasilkan kapasitas hingga 5–7 miliar liter bioetanol per tahun. Angka ini setara dengan sekitar 15–20 persen konsumsi bensin nasional yang pada 2025 berada di kisaran 35 miliar liter.

Dari sisi ketenagakerjaan, pembukaan lahan dan pembangunan pabrik etanol berpotensi menyerap sekitar 300.000–500.000 tenaga kerja langsung dan tidak langsung, terutama di daerah tertinggal. Efek berganda (multiplier effect) terhadap ekonomi daerah diperkirakan mencapai 2,5 kali dari nilai investasi awal. Bagi portofolio negara, proyek ini juga dapat memperkuat likuiditas perusahaan BUMN perkebunan melalui skema kemitraan dengan investor strategis.

Di Sisi Lain: Risiko Deforestasi, Konflik Lahan, dan Kelayakan Ekonomi

Kontra: sejumlah ekonom lingkungan memperingatkan bahwa perluasan 1 juta ha berpotensi memicu deforestasi dan sengketa lahan dengan masyarakat adat. Data KLHK menunjukkan bahwa konflik agraria di sektor perkebunan sepanjang 2020–2025 mencapai lebih dari 1.200 kasus dengan luas sengketa mencapai 2,3 juta ha. Jika tidak dikelola transparan, rencana ini berisiko memperburuk sentimen pasar terhadap komitmen ESG (Environmental, Social, and Governance) Indonesia di mata investor global.

Secara valuasi, proyek bioetanol juga menghadapi tantangan biaya produksi. Harga etanol domestik saat ini berkisar Rp9.000–11.000 per liter, masih lebih mahal dibanding bensin nonsubsidi sekitar Rp10.000–12.000 per liter tanpa insentif fiskal. Tanpa dukungan subsidi atau mandat pencampuran (blending mandate) minimal E10—campuran 10 persen etanol—kelayakan finansial proyek ini diragukan. Sebagai pembanding, Brasil berhasil menekan biaya etanol setelah puluhan tahun membangun infrastruktur dan mandat E27.

“Transisi energi berbasis lahan harus memperhitungkan trade-off antara target iklim, ketahanan pangan, dan keadilan sosial. Tanpa tata kelola yang ketat, ekspansi lahan berpotensi menciptakan beban baru bagi fiskal dan lingkungan,” ujar seorang ekonom energi dalam sebuah diskusi publik beberapa waktu lalu.

Proyeksi dan Sentimen Pasar ke Depan

Mengacu proyeksi jangka menengah, jika terealisasi penuh pada 2030, proyek ini berpotensi menambah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian sebesar 0,4–0,6 persen per tahun. Namun, realisasi bertahap kemungkinan hanya mencakup 200.000–300.000 ha dalam lima tahun pertama karena keterbatasan infrastruktur, perizinan, dan kapasitas hilirisasi. Capital outflow dari sektor energi fosil diperkirakan tetap tinggi jika harga minyak dunia bertahan di atas USD 80 per barel.

Kesimpulannya, rencana 1 juta ha bioetanol memiliki rasio manfaat-biaya yang menjanjikan bagi pengurangan impor dan penciptaan lapangan kerja, namun sangat bergantung pada kerangka regulasi, insentif fiskal, serta komitmen tata kelola lahan yang berkelanjutan. Pemerintah dan korporasi perlu menyelaraskan target energi terbarukan dengan perlindungan lingkungan dan kepastian hak masyarakat lokal agar tren positif ini tidak berbalik menjadi beban struktural bagi perekonomian nasional.