Maritim Literasi Generasi Muda: Antara Peluang Ekonomi dan Tantangan Fundamental

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi per Oktober 2026, sektor ekonomi kelautan menyumbang sekitar 7,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional, naik dari posisi 6,8 persen pada 2020. Namun, angka ini masih jauh di bawah potensi riil mengingat Indonesia memiliki garis pantai sekitar 99.093 kilometer dan berada di jalur pelayaran strategis dunia. Di tengah kesenjangan tersebut, berbagai inisiatif literasi maritim menyasar generasi muda sebagai upaya membangun fondasi sumber daya manusia kelautan yang lebih kokoh. Salah satu kegiatan terbaru digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, dengan format pameran interaktif dan permainan edukatif untuk pelajar sekolah.

Kegiatan semacam ini bukan sekadar acara seremonial. Ia menyentuh persoalan struktural yang lebih dalam: rendahnya pemahaman publik terhadap sektor maritim sebagai penggerak ekonomi. Survei Badan Pusat Statistik pada 2024 menunjukkan hanya 18,4 persen pelajar SMA yang mampu menyebutkan lima sektor ekonomi kelautan utama, seperti perikanan, pelayaran, energi lepas pantai, pariwisata bahari, dan industri galangan kapal. Angka ini menjadi indikator lemahnya koneksi antara narasi negara maritim dengan kesadaran generasi penerus.

Di Satu Sisi: Literasi sebagai Investasi Jangka Panjang

Dari perspektif ekonomi pembangunan, literasi maritim berperan sebagai bentuk investasi human capital yang dampaknya bersifat jangka panjang. Negara-negara dengan tradisi kelautan kuat seperti Norwegia, Jepang, dan Belanda membangun keunggulan industri pelayaran mereka melalui kurikulum pendidikan yang menanamkan pemahaman maritim sejak usia dini. Norwegia, misalnya, menguasai sekitar 5,8 persen pangsa pasar pelayaran global pada 2023 meskipun populasi hanya 5,5 juta jiwa, menurut data UNCTAD.

Pro: Paparan awal terhadap dunia maritim berpotensi meningkatkan minat pelajar pada jurusan teknik perkapalan, logistik laut, dan ilmu kelautan. Keterbatasan tenaga ahli di sektor ini masih terasa; Kementerian Perhubungan mencatat kebutuhan sekitar 35.000 pelaut terampil per tahun, sementara lulusan sekolah pelayaran nasional baru sekitar 21.000 orang per tahun. Kesenjangan ini membuka peluang pertumbuhan sektor pendidikan maritim dengan valuasi pasar yang diproyeksikan menembus Rp4,7 triliun pada 2028.

"Pendidikan maritim bukan hanya soal mencetak pelaut, tetapi membangun pemahaman bahwa laut adalah ruang ekonomi, bukan sekadar pemisah pulau," ujar seorang ekonom kelautan dari universitas negeri di Jakarta, yang rutin mengkaji neraca perdagangan sektor kelautan.

Di Sisi Lain: Tantangan Fundamental Masih Menganga

Kontra: Kegiatan literasi berformat festival dan permainan edukatif acap kali berhenti pada level pengenalan tanpa kesinambungan. Tanpa kurikulum yang terintegrasi dan ketersediaan fasilitas di daerah pesisir, dampaknya cenderung bersifat sentimen sesaat, bukan perubahan struktural. Bandingkan dengan anggaran riset kelautan nasional yang menurut data Kementerian Keuangan hanya menyerap sekitar 1,4 persen dari total belanja riset negara pada 2025, sementara Malaysia mengalokasikan porsi lebih besar untuk sektor serupa.

Persoalan lainnya adalah ketimpangan akses. Sekitar 62 persen kegiatan literasi maritim masih terpusat di Pulau Jawa, padahal wilayah dengan garis pantai terpanjang dan potensi perikanan terbesar justru berada di luar Jawa, seperti Maluku, Papua, dan Sulawesi. Jika pola ini berlanjut, kesenjangan kapasitas sumber daya manusia antarwilayah berpotensi melebar, yang pada akhirnya memengaruhi daya saing sektor logistik dan likuiditas investasi di kawasan timur.

Proyeksi dan Sentimen Pasar

Dari kacamata makro, geliat literasi maritim perlu dibaca sebagai bagian dari tren ekonomi biru atau blue economy yang diproyeksikan tumbuh dengan laju 7,8 persen year-on-year secara global hingga 2030, berdasarkan estimasi lembaga riset internasional. Pemerintah menargetkan kontribusi sektor kelautan mencapai 9,5 persen PDB pada 2030, sebuah target yang menuntut perbaikan fundamental, mulai dari infrastruktur pelabuhan, kepastian regulasi, hingga penguatan kapasitas manusia.

Pada akhirnya, perdebatan tidak berhenti pada perlu atau tidaknya mengenalkan maritim kepada anak muda. Yang menjadi taruhan adalah konsistensi. Tanpa integrasi ke dalam kurikulum, akses yang lebih merata, dan ekspansi anggaran riset kelautan, inisiatif semacam ini berisiko menjadi sekadar aktivitas musiman. Pro: aktivitas literasi membangun kesadaran awal dan mendukung portofolio kebijakan ekonomi biru. Kontra: tanpa keberlanjutan, dampaknya sulit terukur dan rentan tergerus oleh sentimen sesaat. Indeks pembangunan kelautan nasional masih menunggu jawabannya.