120 Becak Listrik untuk Pengemudi Lansia di Depok, Stimulus atau Populisme?

Berdasarkan data Kementerian Sosial dan pemerintah Kota Depok per Oktober 2026, sebanyak 120 unit becak listrik disalurkan kepada pengemudi berusia lanjut di wilayah tersebut. Program ini menargetkan penarik becak yang masuk kategori lansia, sebuah kelompok yang selama ini berada di margin sektor transportasi informal. Nilai bantuan jika dihitung dengan harga pasar becak listrik yang berkisar Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per unit, maka total stimulus yang digelontorkan mencapai Rp 1,8 miliar hingga Rp 2,4 miliar. Angka ini menarik untuk dibedah bukan hanya dari sisi nominal, tetapi juga dari sisi dampaknya terhadap struktur ekonomi mikro dan makro.

Dalam kerangka ekonomi, bantuan modal fisik seperti ini masuk kategori capital injection kepada rumah tangga produktif. Tujuannya jelas: meningkatkan kapasitas produksi individu, yang dalam teori ekonomi akan berdampak pada kenaikan pendapatan dan pada akhirnya kesejahteraan. Namun, apakah teori itu berlaku linier di lapangan? Di sinilah analisis dua sisi menjadi relevan.

Di Satu Sisi: Stimulus Mikro yang Menyentuh Lapisan Terbawah

Di satu sisi, program ini menyasar segmen yang sering disebut bottom of the pyramid, yaitu pekerja informal dengan pendapatan harian rendah dan tanpa jaminan sosial memadai. Data BPS menunjukkan bahwa sektor transportasi informal menyumbang sekitar 7,2 persen dari total tenaga kerja nasional, dengan rata-rata pendapatan di bawah upah minimum regional. Dengan beralih ke becak listrik, biaya operasional harian pengemudi berpotensi turun signifikan.

Hitung-hitungan sederhananya: becak konvensional membutuhkan sekitar Rp 30 ribu hingga Rp 50 ribu per hari untuk bahan bakar atau tenaga manusia, sementara becak listrik hanya memerlukan biaya pengisian daya sekitar Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu. Selisih ini, jika dikalikan 30 hari, menghasilkan penghematan hingga Rp 1 juta per bulan. Bagi pengemudi lansia, angka itu bukan kecil. Ini adalah tambahan likuiditas harian yang bisa langsung dipakai untuk konsumsi rumah tangga.

Selain itu, dari perspektif lingkungan, substitusi becak konvensional ke listrik mengurangi emisi karbon di kawasan perkotaan. Pemerintah Kota Depok mencatat kualitas udara di beberapa titik sempat memburuk dengan indeks ISPU pada level 80-95 atau kategori sedang. Meski kontribusi becak terhadap polusi tidak besar, langkah ini menjadi simbol transisi energi di sektor transportasi mikro.

Di Sisi Lain: Tantangan Keberlanjutan dan Infrastruktur

Di sisi lain, penyerahan aset bukan akhir dari persoalan. Tantangan terbesar justru terletak pada keberlanjutan pasca-penyaluran. Becak listrik membutuhkan perawatan baterai, ketersediaan stasiun pengisian daya, dan layanan purna jual. Tanpa ekosistem itu, aset senilai puluhan juta rupiah berisiko mangkrak dalam 12 hingga 18 bulan ke depan.

Data dari beberapa program serupa di daerah lain menunjukkan tingkat pemanfaatan alat bantuan hanya bertahan di kisaran 60-70 persen setelah satu tahun. Faktor utamanya adalah tidak adanya pendampingan teknis dan lemahnya rantai pasok suku cadang. Ini adalah persoalan fundamental, bukan sekadar sentimen pasar jangka pendek.

Selain itu, ada pertanyaan tentang efek disrupsi terhadap pengemudi becak konvensional yang tidak menerima bantuan. Jika hanya sebagian yang mendapat becak listrik, potensi kecemburuan sosial dan distorsi harga jasa di pasar lokal bisa muncul. Pengemudi dengan becak listrik mampu menawarkan tarif lebih murah, yang dalam jangka panjang dapat menekan pendapatan pengemudi non-penerima manfaat.

Dari kacamata fiskal, sifat program ini adalah one-off, bukan transfer rutin. Artinya, dampaknya terhadap konsumsi nasional relatif terbatas. Dengan total stimulus sekitar Rp 2 miliar, kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok yang mencapai belasan triliun rupiah nyaris tidak terlihat secara statistik. Program ini lebih berdampak pada level mikro dan simbolik ketimbang makro.

Proyeksi dan Catatan Fundamental

Ke depan, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada tiga hal: pendampingan teknis, ketersediaan infrastruktur pengisian daya, dan mekanisme monitoring yang transparan. Tanpa itu, rasio keberhasilan bisa stagnan di bawah 70 persen.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan skema pendanaan yang lebih berkelanjutan, misalnya melalui kredit mikro berbunga rendah atau kemitraan dengan produsen kendaraan listrik. Dengan begitu, program tidak berhenti pada seremonial penyerahan, tetapi menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan yang terukur.

Pada akhirnya, 120 becak listrik adalah starting point, bukan tujuan. Nilainya bukan pada angka, melainkan pada apakah program ini mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal. Jika dikelola baik, ia bisa menjadi model replikasi. Jika tidak, ia hanya menjadi catatan anggaran tanpa jejak kesejahteraan yang nyata.