Zulhas Tegaskan Kopdes Merah Putih Bukan Supermarket

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan klarifikasi atas sejumlah kritik yang mempertanyakan kemampuan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDMMP) untuk bersaing dengan jaringan minimarket waralaba serta warung tradisional Madura yang telah menjamur di berbagai daerah. Dalam sebuah pertemuan dengan kelompok mahasiswa di Semarang, ia menegaskan bahwa arah pengembangan Kopdes tidak bisa disamakan begitu saja dengan model bisnis ritel modern maupun kios perorangan.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi pandangan skeptis dari kalangan akademisi dan generasi muda yang menilai kehadiran KDMMP berpotensi tumpang tindih dengan ekosistem perdagangan yang sudah mapan. Kritik utama yang mengemuka menyoroti aspek daya saing harga, efisiensi rantai pasok, serta minat masyarakat terhadap format koperasi yang kerap diasosiasikan dengan manajemen konvensional dan lamban.

Konteks dan spektrum kritik

Keraguan terhadap eksistensi KDMMP tidak datang secara tiba-tiba. Sejumlah mahasiswa dari program studi ekonomi dan sosial telah melakukan riset kecil di beberapa kelurahan dan menemukan bahwa konsumen cenderung memilih minimarket waralaba karena ketersediaan barang yang lebih variatif, promosi berkala, serta kenyamanan ruang belanja. Di sisi lain, warung Madura dengan jam operasional hampir dua puluh empat jam dan sistem kredit informal juga memiliki basis pelanggan loyal yang sulit direbut oleh pendatang baru seperti Kopdes. Pertanyaannya: di manakah posisi kompetitif KDMMP berada?

Zulhas sendiri mengakui bahwa kekhawatiran itu rasional apabila KDMMP diposisikan secara keliru. Ia lalu meluruskan bahwa narasi "bersaing" perlu dikaji ulang dari akar visi pembentukan koperasi ini. Menurutnya, Kopdes bukanlah cabang atau clone dari supermarket swasta. Perbedaannya terletak pada tujuan pendirian, struktur kepemilikan, hingga mekanisme distribusi keuntungan yang melibatkan anggota secara langsung.

Mekanisme yang membedakan

Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih lahir dengan misi sebagai instrumen penguatan ekonomi kerakyatan di level akar rumput. Alih-alih mengejar volume penjualan setinggi-tingginya seperti korporasi ritel, Kopdes didesain untuk memutus rantai tengkulak yang kerap memeras petani dan produsen lokal. Hasil bumi, produk olahan rumah tangga, serta kebutuhan pokok akan disalurkan melalui kanal milik bersama warga, bukan melalui jaringan distributor berorientasi margin.

Dengan pendekatan itu, Kopdes berperan sebagai agregator sekaligus stabilisator harga di wilayah pedesaan dan pinggiran kota. Ketika harga gabah anjlok, misalnya, koperasi bisa menyerap hasil panen anggota dan menyimpannya di gudang bersama, lalu menjualnya kembali saat harga mulai pulih. Pola semacam ini tidak dikenal dalam model bisnis minimarket yang biasanya hanya bertindak sebagai perantara pasif antara pemasok besar dan konsumen akhir.

Perbandingan dengan minimarket

Beberapa elemen pembeda utama antara KDMMP dan minimarket waralaba dapat diurai sebagai berikut. Pertama, dari segi kepemilikan, Kopdes dimiliki oleh anggota desa atau kelurahan setempat dengan sistem satu orang satu suara, sedangkan minimarket dikuasai oleh pemegang saham korporasi. Kedua, dalam pembagian hasil usaha, koperasi mengembalikan surplus kepada anggota melalui sisa hasil usaha (SHU) yang proporsional dengan partisipasi, bukan sekadar dividen bagi investor. Ketiga, penentuan harga di Kopdes seharusnya mencerminkan biaya pokok dan nilai tambah komunitas, bukan strategi dumping untuk mematikan usaha tetangga.

Warung Madura, meskipun menawarkan fleksibilitas dan kedekatan emosional dengan pembeli, juga beroperasi pada skala mikro yang rawan terhadap fluktuasi pasokan dan kenaikan harga grosir. Di sinilah Kopdes bisa menempatkan diri sebagai pemasok grosir bagi warung-warung tersebut, sehingga tercipta simbiosis alih-alih persaingan yang saling menggerus. Konsep ini disebut sebagai model wholesale komunitas, yang di beberapa daerah sudah mulai diujicobakan.

Tantangan implementasi

Meskipun konsepnya ideal, tantangan terbesar tetap berada pada tataran eksekusi. Tanpa perangkat digital yang memadai, Kopdes akan kesulitan mengelola inventaris dan pencatatan keuangan secara transparan. Literasi manajemen pengurus juga menjadi kunci, sebab jebakan konflik kepentingan dan dominasi elit lokal kerap menjadi penyebab mati surinya koperasi di masa lalu.

Di sinilah pemerintah, melalui kementerian terkait, berperan menyediakan pelatihan berjenjang, pendampingan teknologi tepat guna, serta akses terhadap platform pembiayaan mikro. Apabila langkah-langkah itu hadir bersamaan dengan pendirian fisik Kopdes, maka skeptisisme publik perlahan bisa dikonversi menjadi partisipasi aktif. Mahasiswa yang semula kritis pun diundang untuk berkontribusi dalam riset aksi dan magang manajemen koperasi, sehingga kritik akademis bertransformasi menjadi solusi terapan.

Zulkifli Hasan mengakhiri paparannya dengan catatan bahwa Kopdes Merah Putih bukanlah proyek mercusuar yang menuntut kesempurnaan instan. Ia adalah infrastruktur sosial-ekonomi yang akan tumbuh seiring kedewasaan kolektif warganya. Dengan fondasi yang tepat, koperasi desa tidak perlu meniru minimarket, sebab ia memiliki panggungnya sendiri: menjadi penjaga stabilitas pangan, penggerak industri rumah tangga, dan penghela kemandirian desa di tengah arus konsumerisme ritel modern.