Zulhas Dorong Koperasi Desa Maluku Utara Perkuat Hilirisasi Perikanan dan Perkebunan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per triwulan II-2026, produk domestik regional bruto (PDRB) Maluku Utara tumbuh 6,2% year-on-year, didorong sektor perikanan dan perkebunan. Namun, nilai t...
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per triwulan II-2026, produk domestik regional bruto (PDRB) Maluku Utara tumbuh 6,2% year-on-year, didorong sektor perikanan dan perkebunan. Namun, nilai tambah komoditas lokal masih rendah karena minimnya pengolahan. Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mendorong Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) di Maluku Utara untuk memperkuat hilirisasi di sektor perikanan dan perkebunan. Langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan daya saing produk daerah di pasar nasional maupun global.
Hilirisasi Sebagai Kunci Nilai Tambah
Hilirisasi, atau pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi, menjadi fokus utama arahan Zulkifli Hasan. Dalam kunjungan kerjanya ke Ternate pada 7 Agustus 2026, ia menegaskan bahwa koperasi desa harus berperan aktif dalam rantai pasok, bukan sekadar pengepul. "Koperasi harus mampu mengolah ikan dan hasil perkebunan seperti kelapa dan pala menjadi produk bernilai jual tinggi," ujarnya di hadapan pengurus KDKMP se-Maluku Utara. Ia mencontohkan, ikan cakalang yang dijual mentah hanya bernilai sekitar Rp25.000 per kilogram, tetapi jika diolah menjadi loin beku atau kaleng, harganya bisa mencapai Rp75.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Demikian pula dengan kelapa, yang jika diolah menjadi virgin coconut oil (VCO) atau kopra berkualitas, dapat meningkatkan pendapatan petani hingga dua kali lipat.
Pro: Langkah hilirisasi ini dinilai tepat oleh ekonom Universitas Khairun, Dr. Ahmad Fauzi. "Dengan pengolahan di tingkat desa, margin keuntungan bisa dinikmati langsung oleh nelayan dan petani, bukan tengkulak. Ini sejalan dengan program ketahanan pangan nasional," katanya. Kontra: Namun, sejumlah pengamat mengingatkan tantangan infrastruktur dan modal. "Tanpa dukungan cold storage dan akses pembiayaan murah, koperasi akan kesulitan menjaga kualitas produk," ujar pengamat perikanan, Rina Wati, dalam diskusi terpisah. Ia menambahkan bahwa kapasitas sumber daya manusia di desa juga perlu ditingkatkan melalui pelatihan teknis.
Peran Koperasi Desa Merah Putih
Koperasi Desa Merah Putih merupakan program pemerintah yang digagas untuk memperkuat ekonomi desa melalui pengelolaan komoditas unggulan. Di Maluku Utara, terdapat 1.184 koperasi desa yang tersebar di 8 kabupaten dan 2 kota. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 35% yang memiliki unit pengolahan sederhana. Zulkifli Hasan menargetkan pada 2027, minimal 60% koperasi di wilayah ini memiliki fasilitas pengolahan dasar, seperti pengeringan ikan, pengemasan vakum, dan mini refinery untuk minyak kelapa. Ia juga meminta pemerintah daerah memetakan potensi komoditas unggulan tiap desa, sehingga hilirisasi bisa berjalan terarah.
Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara, produksi ikan tangkap mencapai 210.000 ton per tahun, namun hanya 15% yang diolah. Sementara itu, sektor perkebunan menghasilkan 280.000 ton kelapa dan 12.000 ton pala per tahun, dengan tingkat pengolahan di bawah 10%. "Potensi ini sangat besar. Jika hilirisasi berjalan optimal, kontribusi sektor ini terhadap PDRB bisa meningkat dari 28% menjadi 40% dalam tiga tahun," papar Zulkifli. Ia menambahkan, pemerintah pusat telah menyiapkan skema kredit usaha rakyat (KUR) khusus koperasi dengan bunga 3% per tahun, serta bantuan alat pengolahan senilai Rp500 juta per koperasi terpilih.
Dampak Ekonomi dan Sosial yang Diharapkan
Hilirisasi diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dan mengurangi angka kemiskinan yang masih berada di angka 8,4% di Maluku Utara. Dengan pengolahan di desa, akan muncul lapangan kerja baru di bidang sortir, pengemasan, dan pemasaran. Selain itu, nilai tambah yang lebih tinggi akan meningkatkan pendapatan koperasi, yang pada gilirannya bisa digunakan untuk membiayai program sosial desa. Namun, di sisi lain, perlu diantisipasi risiko capital outflow jika koperasi tidak mampu bersaing dengan industri besar. "Kita harus memastikan produk koperasi memiliki standar mutu yang sama dengan produk pabrikan, termasuk sertifikasi halal dan izin BPOM," tegas Zulkifli.
Sentimen pasar terhadap komoditas olahan Maluku Utara juga mulai positif. Ekspor pala olahan ke Eropa meningkat 12% year-on-year pada semester pertama 2026, sementara permintaan VCO dari Asia Timur naik 18%. Hal ini menunjukkan bahwa hilirisasi bukan hanya wacana, tetapi sudah mulai membuahkan hasil. Meski demikian, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah yang semula 6,2% diperkirakan bisa mencapai 7,5% jika hilirisasi berjalan masif. Zulkifli menutup kunjungannya dengan menegaskan komitmen pemerintah untuk mendampingi koperasi melalui pendampingan teknis dan akses pasar. "Koperasi adalah tulang punggung ekonomi desa. Kita harus pastikan mereka kuat, mandiri, dan berdaya saing," pungkasnya.
Dengan arahan ini, KDKMP Maluku Utara diharapkan segera merealisasikan unit pengolahan di tiap desa prioritas. Dukungan lintas sektor, mulai dari Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga pemerintah daerah, menjadi kunci keberhasilan. Jika berhasil, Maluku Utara bisa menjadi model hilirisasi berbasis koperasi bagi daerah lain di Indonesia Timur.
Comments (0)