Zero ODOL 2027: Menakar Peluang dan Risiko Kebijakan Transportasi

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan dan Badan Pusat Statistik (BPS) per 2024, kelebihan muatan truk (over dimension overloading/ODOL) masih menjadi persoalan struktural di sektor logistik nasional. Pemerintah menargetkan penerapan Zero ODOL pada 2027. Kebijakan ini berpotensi menekan biaya pemeliharaan jalan hingga triliunan rupiah per tahun, namun sekaligus memicu guncangan pada rantai pasok barang. Ekonom menilai keberhasilan program tidak cukup hanya dari penertiban truk di jalan.

Biaya Logistik dan Beban Infrastruktur

Secara fundamental, ODOL menyebabkan kerusakan jalan lebih cepat. Studi internal Kementerian Pekerjaan Umum periode 2019-2023 menunjukkan bahwa jalan yang dilintasi truk kelebihan muatan mengalami penurunan kualitas hingga 40 persen lebih cepat dibanding jalan dengan beban normal. Angka ini berdampak langsung pada anggaran pemeliharaan yang mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun. Jika Zero ODOL berjalan efektif, pemerintah memproyeksikan penghematan fiskal yang signifikan dan perbaikan indeks kualitas jalan nasional.

Dua Sisi Kebijakan Zero ODOL

Di satu sisi, penertiban ODOL akan meningkatkan keselamatan lalu lintas, menekan rasio kecelakaan, dan menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat antar operator logistik. Truk yang mematuhi aturan dimensi dan muatan akan mengurangi tingkat kerusakan jalan, menurunkan biaya operasional kendaraan dalam jangka panjang, serta memperbaiki sentimen pasar terhadap iklim investasi infrastruktur.

Di sisi lain, pembatasan muatan berpotensi menaikkan biaya logistik per ton-kilometer. Operator yang selama ini mengandalkan kelebihan muatan untuk menekan biaya akan menghadapi kenaikan biaya operasional. Jika tidak dibarengi penyesuaian tarif angkut dan perbaikan tata niaga, kenaikan ini bisa diteruskan ke harga barang konsumsi dan memicu tekanan inflasi. Risiko capital outflow di sektor transportasi juga terbuka bila iklim usaha dianggap tidak kondusif.

Kritik: Penertiban Truk Tidak Cukup

Sejumlah pengamat menilai Zero ODOL berisiko gagal bila pemerintah hanya fokus menindak truk di lapangan. Mereka mendorong perbaikan menyeluruh mulai dari tata kelola izin angkutan barang, pengawasan pabrik karoseri, hingga penegakan hukum di titik muat. Tanpa reformasi di hulu, praktik kelebihan muatan akan kembali marak setelah operasi penertiban berakhir.

"Penertiban truk hanya gejala permukaan. Akar masalahnya ada di struktur biaya logistik, tarif angkut yang tidak realistis, serta lemahnya pengawasan di titik muat. Tanpa pembenahan itu, Zero ODOL hanya akan menjadi program musiman," ujar seorang ekonom transportasi dari sebuah lembaga riset independen.

Langkah yang Dibutuhkan

Pemerintah perlu menyiapkan sejumlah prasyarat agar target 2027 tidak sekadar wacana. Pertama, penyesuaian tarif angkut barang agar operator tidak terdorong mencari keuntungan lewat kelebihan muatan. Kedua, penguatan pengawasan di pelabuhan, terminal, dan kawasan industri. Ketiga, insentif fiskal bagi operator yang lebih cepat beralih ke armada sesuai standar. Keempat, digitalisasi sistem izin dan pemantauan muatan berbasis teknologi.

Dari kacamata makro, dampak kebijakan ini terhadap inflasi perlu dicermati. Jika biaya logistik naik, indeks harga konsumen bisa tertekan. Namun bila tata kelola membaik, likuiditas sektor logistik dan valuasi perusahaan angkutan justru berpotensi membaik dalam jangka menengah. Portofolio kebijakan yang seimbang antara penegakan aturan dan insentif ekonomi menjadi kunci. Proyeksi pemerintah, Zero ODOL 2027 dapat menekan kerugian infrastruktur hingga belasan triliun rupiah per tahun. Kontra, tanpa reformasi hulu, target tersebut berisiko hanya menjadi angka di atas kertas.