Wamendagri Ribka Minta Pemda Perkuat TP PKK Demi Indonesia Emas

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya penguatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) di seluruh daerah sebagai mitra strategis pemerintah mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dalam sebuah acara di Jakarta, Rabu (11/7/2026), Ribka menyatakan bahwa TP PKK bukan sekadar organisasi kemasyarakatan, melainkan ujung tombak pembangunan yang langsung menyentuh keluarga di tingkat paling bawah.

“TP PKK adalah mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat, dari hulu hingga hilir. Kami ingin seluruh jajaran pemerintah daerah memberikan perhatian penuh agar program PKK berjalan optimal,” ujar Ribka di hadapan para kader PKK se-Indonesia.

Latar Belakang: Urgensi Peran PKK Menuju Indonesia Emas 2045

Indonesia tengah mempersiapkan diri menyongsong bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada 2045. Pada tahun itu, sekitar 70 persen penduduk berada pada usia produktif. Jika tidak dikelola dengan baik, bonus ini justru bisa menjadi beban. Di sinilah peran TP PKK menjadi krusial.

Dengan lebih dari 1,2 juta kader yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, TP PKK memiliki jangkauan yang tak tertandingi. Ribka menekankan bahwa penguatan kapasitas kader, pendanaan, serta sinergi antara PKK dan pemerintah daerah harus menjadi prioritas bersama.

10 Program Pokok PKK: Kerangka Kerja Pemberdayaan Keluarga

Ribka mengingatkan kembali pentingnya menjalankan 10 Program Pokok PKK yang menjadi landasan pemberdayaan keluarga di Indonesia. Program tersebut meliputi:

• Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
• Gotong Royong
• Pangan
• Sandang
• Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
• Pendidikan dan Keterampilan
• Kesehatan
• Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
• Kelestarian Lingkungan Hidup
• Perencanaan Sehat

“Program ini tidak boleh hanya menjadi slogan. Harus ada target nyata, diukur setiap tahun, dan dilaporkan secara transparan,” tegas Ribka. Ia mencontohkan bahwa program Pangan dan Kesehatan PKK dapat langsung berkontribusi pada penurunan angka stunting nasional yang saat ini masih di angka 21,6 persen (data 2025). PKK diharapkan menjadi motor penggerak pemantauan gizi balita hingga ke tingkat dasawisma.

Arahan Khusus Wamendagri kepada Pemerintah Daerah

Dalam pidatonya, Ribka menyampaikan arahan tegas kepada seluruh kepala daerah. Ia meminta agar pemerintah daerah:

• Mengalokasian anggaran yang memadai untuk operasional dan program TP PKK di APBD, minimal sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan pengurus PKK setempat;
• Mengintegrasikan program PKK ke dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) agar tidak berjalan sendiri-sendiri;
• Memberikan fasilitas pendukung, seperti sekretariat yang layak, sarana mobilitas kader, serta akses terhadap data keluarga berbasis digital.

“Saya minta seluruh kepala daerah, wali kota, bupati, dan gubernur, memberikan dukungan penuh kepada TP PKK. Anggaran jangan hanya seremonial, tetapi harus terarah pada pemberdayaan yang berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga,” kata Ribka dengan nada serius.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa dukungan kepada PKK merupakan bagian dari indikator kinerja pemerintah daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Kemendagri akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program PKK di setiap wilayah.

Respons dan Harapan dari Pusat

Ribka menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, serta kementerian lain yang relevan agar program PKK tidak tumpang tindih. Pendekatan data tunggal keluarga akan diintensifkan sehingga setiap intervensi benar-benar tepat sasaran.

“Kita tidak ingin kader PKK bekerja keras tetapi dampaknya tidak terukur. Oleh karena itu, digitalisasi data keluarga dan pelaporan berbasis teknologi harus segera diadopsi di semua jenjang,” tutupnya.

Dengan arahan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan segera mengambil langkah konkret sehingga peran TP PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyambut Indonesia Emas 2045 benar-benar terwujud.