admin
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) resmi meluncurkan program Gerak Hijau 2026 sebagai langkah strategis memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Inisiatif ini ditekankan bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata semangat gotong royong antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Faisal, dalam sambutannya menegaskan bahwa upaya menghijaukan kembali Indonesia memerlukan lebih dari sekadar regulasi. "Tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri. Program semacam ini harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan setiap elemen bangsa," ujar Diaz. Ia menambahkan, kolaborasi multipihak merupakan kunci untuk mencapai target-target lingkungan yang ambisius.
Komitmen Korporasi pada Dekarbonisasi
Di tengah meningkatnya tekanan global terhadap isu perubahan iklim, ANTAM sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di tanah air menunjukkan langkah progresif. Direktur Utama ANTAM, yang hadir dalam acara tersebut, menjelaskan bahwa perseroan telah menetapkan peta jalan dekarbonisasi hingga tahun 2050. Fokus utama mencakup efisiensi energi, transisi ke energi baru terbarukan, dan rehabilitasi lahan pascatambang. "Kami menyadari bahwa operasional pertambangan memiliki dampak signifikan. Oleh karena itu, tanggung jawab kami tidak berhenti pada kepatuhan, melainkan berlanjut pada kontribusi positif bagi pemulihan ekosistem," ungkapnya.
Melalui Gerak Hijau 2026, ANTAM tidak hanya menjalankan kewajiban reklamasi, namun juga melibatkan komunitas lokal dalam program penanaman pohon, konservasi sumber air, dan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Data internal menunjukkan bahwa ANTAM telah merehabilitasi lebih dari 1.200 hektar lahan kritis di sekitar wilayah operasionalnya dalam lima tahun terakhir.
Masyarakat sebagai Aktor Utama
Salah satu pembeda dari Gerak Hijau 2026 adalah penempatan masyarakat sebagai subjek, bukan objek. Program ini dirancang agar komunitas lokal memiliki rasa kepemilikan terhadap lingkungan di sekitarnya. Sejumlah kelompok tani hutan, pemuda desa, dan UMKM dilibatkan dalam rantai nilai ekonomi hijau. "Kami ingin membangun ekosistem yang saling menguntungkan. Pohon yang ditanam hari ini bukan hanya untuk menyerap karbon, tetapi juga menjadi sumber penghidupan di masa depan melalui hasil hutan bukan kayu," kata Diaz.
Dalam pelaksanaannya, program ini akan menjangkau 15 kabupaten di delapan provinsi, dengan target penanaman lima juta pohon hingga akhir tahun 2027. Selain pohon, akan dibangun pula 100 unit sumur resapan dan revitalisasi tiga daerah aliran sungai (DAS) prioritas. Pemerintah daerah akan berperan sebagai fasilitator dan pengawas, sementara perguruan tinggi dilibatkan dalam riset dan pendampingan teknis.
Mengisi Gap Target Nasional
Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi defisit tutupan lahan produktif sekitar 14 juta hektar akibat degradasi. Program-program kolaboratif seperti Gerak Hijau 2026 dinilai mampu mengisi ruang kosong antara keterbatasan anggaran pemerintah dengan kebutuhan aksi iklim yang mendesak. Di sisi lain, inisiatif ini juga sejalan dengan target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) Indonesia yang menaikkan target penurunan emisi menjadi 32,8 persen dengan kemampuan sendiri dan 54,4 persen dengan dukungan internasional pada 2030.
Pengamat kebijakan lingkungan dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Rini Astuti, menilai bahwa kemitraan antara kementerian dan BUMN tambang merupakan sinyal positif bagi sektor swasta lainnya. "Selama ini banyak korporasi yang wait and see. Jika ada model sukses yang terukur, ini bisa menjadi benchmark dan memicu efek domino," tuturnya. Ia mengingatkan agar implementasi benar-benar transparan dan tidak terjebak pada greenwashing.
ANTAM menegaskan akan mempublikasikan laporan berkala mengenai perkembangan program, termasuk data penyerapan karbon dan capaian indikator sosial-ekonomi masyarakat. Hal ini diharapkan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Ke depan, Kementerian LH mendorong agar lebih banyak perusahaan, baik BUMN maupun swasta, berpartisipasi dalam skema serupa. Langkah bersama yang terorganisir diyakini mampu mengakselerasi transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon tanpa mengorbankan pertumbuhan.
Comments (0)