Wagub Gorontalo Dorong Skema Prasmanan dalam Program MBG Siswa

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo per 2024, prevalensi gizi kurang pada anak usia sekolah masih menjadi persoalan serius di wilayah tersebut, sejalan dengan tren nasional yang menunjukkan sekitar 21,6 persen anak Indonesia mengalami stunting pada 2022. Di tengah upaya pemerintah menekan angka tersebut melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie membuka wacana penerapan sistem prasmanan atau buffet dalam distribusi makanan di sekolah. Gagasan ini mencuat sebagai alternatif dari pola paket siap saji yang selama ini menjadi standar pelaksanaan program.

Usulan tersebut tentu tidak muncul tanpa alasan. Dalam konteks tata kelola program bantuan sosial pangan, mekanisme penyajian menentukan sejauh mana intervensi gizi benar-benar terserap oleh penerima manfaat sekaligus mencerminkan efisiensi anggaran. Di satu sisi, perubahan skema ini berpotensi meningkatkan fleksibilitas pilihan siswa dan meminimalkan sisa makanan. Di sisi lain, ia menuntut kesiapan infrastruktur, pengawasan higienitas, serta penyesuaian rantai pasok yang jauh lebih rumit dibandingkan distribusi paket tertutup.

Prasmanan: Antara Fleksibilitas Gizi dan Risiko Operasional

Skema prasmanan menawarkan sejumlah keunggulan secara fundamental. Pertama, siswa dapat mengambil porsi sesuai kebutuhan kalori dan preferensi masing-masing, sehingga asupan gizi lebih personal. Kedua, pola ini berpotensi menekan angka food waste — persoalan yang kerap muncul ketika paket makanan tidak sesuai selera penerima. Ketiga, penyajian terbuka memungkinkan variasi menu harian yang lebih beragam, sebuah faktor penting untuk mencegah kebosanan konsumsi yang berujung pada penurunan asupan.

Namun demikian, dari perspektif biaya dan likuiditas anggaran, prasmanan menghadirkan tantangan tersendiri. Kebutuhan akan peralatan penyajian, ruang makan yang memadai, serta tenaga penyaji menambah pos belanja operasional. Rasio biaya penyajian terhadap nilai bahan pangan bisa meningkat signifikan. Belum lagi soal standar keamanan pangan: makanan yang terpapar udara lebih lama memiliki risiko kontaminasi lebih tinggi bila tidak dikelola dengan protokol ketat.

"Setiap model penyajian punya konsekuensi anggaran dan risiko masing-masing. Yang penting adalah memastikan tujuan akhir, yaitu perbaikan status gizi anak, tidak dikorbankan oleh efisiensi semata," ujar seorang pengamat kebijakan pangan daerah yang enggan disebutkan namanya.

Uji Coba Bertahap dan Proyeksi Anggaran

Wacana ini muncul di tengah proyeksi kebutuhan anggaran MBG nasional yang diperkirakan menembus Rp71 triliun pada 2025. Dengan skala sebesar itu, setiap perubahan mekanisme penyajian berimplikasi pada multiplier biaya yang tidak kecil. Pemerintah daerah dituntut menghitung ulang kebutuhan fiskal jika skema prasmanan diterapkan, termasuk alokasi untuk pelatihan tenaga penyaji dan sertifikasi dapur sekolah.

Pendekatan bertahap menjadi keniscayaan. Uji coba di sejumlah sekolah percontohan dapat menjadi laboratorium kebijakan sebelum penerapan lebih luas. Indikator keberhasilan perlu diukur secara kuantitatif: tingkat konsumsi makanan, perubahan indeks massa tubuh siswa, angka sisa makanan, serta efisiensi biaya per porsi. Tanpa pengukuran yang ketat, perdebatan pro dan kontra akan berputar pada sentimen pasar kebijakan, bukan pada bukti empiris.

Respons Publik dan Arah Kebijakan ke Depan

Di sisi lain, publik menuntut jaminan bahwa perubahan skema tidak memperlambat distribusi. Sejumlah orang tua menyoroti potensi antrean panjang dan waktu makan yang terbatas, yang justru dapat mengurangi asupan efektif. Ada pula kekhawatiran soal kesetaraan porsi, terutama bagi siswa yang lebih pasif. Regulasi teknis mengenai ukuran porsi minimum dan pengawasan harian menjadi prasyarat mutlak.

Dari kacamata valuasi kebijakan, prasmanan bukan sekadar soal selera, melainkan cerminan pilihan antara standardisasi yang terkendali dan personalisasi yang inklusif. Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu menyelaraskan usulan ini dengan petunjuk teknis dari kementerian terkait agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Jika dirancang dengan baik, skema ini dapat menjadi katalis perbaikan tata kelola pangan sekolah. Jika tidak, ia berisiko menjadi beban fiskal baru tanpa dampak gizi yang proporsional.

Pada akhirnya, indikator keberhasilan MBG bukan pada model penyajiannya, melainkan pada perbaikan status gizi yang terukur dan berkelanjutan. Wacana prasmanan layak didiskusikan selama berbasis data dan dievaluasi secara transparan. Perdebatan yang sehat antara efisiensi dan kualitas justru menandakan bahwa kebijakan publik tengah dikelola dengan keseriusan yang semestinya.