Vietnam Rancang PPh Lebih Ringan dan Ambang Bebas Pajak Lebih Tinggi

Berdasarkan data General Statistics Office (GSO) Vietnam per pertengahan Agustus 2025, perekonomian negara itu mengalami kenaikan sebesar 7,52 persen secara year-on-year pada semester I-2025, tertinggi untuk periode yang sama dalam satu dekade terakhir. Inflasi pun terkendali di kisaran 3,24 persen, masih di bawah plafon resmi 4 persen. Justru di atas fondasi makro yang relatif kokoh itulah, Kementerian Keuangan Vietnam mengusulkan paket reformasi fiskal berupa peningkatan ambang batas penghasilan bebas pajak sekaligus pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) hingga 30 persen, yang direncanakan berlaku pada periode 2026–2027.

Isi Usulan: Ambang Naik, Tarif Turun

Sistem PPh Vietnam saat ini memakai struktur progresif lima lapis, mulai dari 5 persen hingga 35 persen. Warga negaranya baru dikenai pajak bila penghasilan bulanan melampaui VND 11 juta — setara sekitar Rp 6,9 juta — ditambah tunjangan keluarga sebesar VND 4,4 juta untuk setiap tanggungan. Ambang tersebut terakhir disesuaikan pada 2020 sehingga dianggap tertinggal dari tren inflasi serta lonjakan biaya hidup perkotaan di Hanoi dan Ho Chi Minh City.

Usulan baru memuat dua instrumen. Pertama, ambang bebas pajak digeser ke posisi lebih tinggi agar kelompok berpenghasilan rendah-menengah keluar dari basis pajak sama sekali. Kedua, tarif tiap lapisan dipangkas antara 20 hingga 30 persen. Untuk pembaca awam: pemangkasan 30 persen pada lapisan terendah berarti tarif efektif turun dari 5 persen menjadi 3,5 persen, sedangkan lapisan tertinggi menyusut dari 35 persen ke kisaran 24,5 persen. Istilah 'ambang bebas pajak' merujuk pada penghasilan tidak kena pajak, yakni batas pendapatan yang sepenuhnya luput dari potongan fiskal.

'Ini taruhan klasik ekonomi suplai: melepas sebagian penerimaan hari ini demi memperbesar konsumsi rumah tangga dan daya saing upah esok hari,' komentar seorang ekonom makro senior yang berbasis di Hanoi dalam forum kajian kebijakan pekan ini.

Dua Sisi Mata Uang: Konsumsi Rumah Tangga versus Kas Negara

Di satu sisi, paket ini diproyeksikan memperkuat fundamental domestik. Ruang likuiditas tambahan di tangan pekerja berpotensi mengangkat belanja konsumsi, komponen yang menyumbang sekitar 55 persen produk domestik bruto Vietnam. Sentimen pasar juga cenderung membaik karena upah riil sektor manufaktur menjadi lebih kompetitif dibanding tetangga regional. Sebagai pembanding, ambang bebas pajak Indonesia masih bertahan di Rp 54 juta per tahun atau sekitar Rp 4,5 juta per bulan untuk wajib pajak lajang — angka yang belum tersentuh revisi sejak 2015. Bila usulan Vietnam disahkan, kesenjangan daya saing fiskal antarkeduanya berpotensi melebar.

Di sisi lain, ada tagihan yang harus ditanggung kas negara. PPh pribadi menyumbang sekitar 8–9 persen dari total pendapatan negara Vietnam. Pemangkasan masif berisiko menekan rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang kini hanya berkisar 18–19 persen, termasuk yang terendah di Asia Tenggara. Tanpa kompensasi dari perluasan basis pajak lain, defisit anggaran bisa melebar dan menggerus ruang fiskal untuk proyek infrastruktur prioritas, mulai dari koridor transportasi utara-selatan hingga pembangkit energi. Muncul pula kekhawatiran praktis: sebagian pemberi kerja dapat menata ulang struktur remunerasi guna meminimalkan beban pajak, sehingga estimasi penerimaan meleset.

Sinyal Kompetisi Fiskal Regional

Konteks geopolitik memperkuat urgensi langkah ini. Ketidakpastian kebijakan tarif impor Amerika Serikat mendorong Vietnam mengandalkan mesin pertumbuhan domestik. Pemerintah menargetkan pertumbuhan 8 persen pada 2025 dan ambisi laju dua digit dalam beberapa tahun ke depan — proyeksi yang sulit diwujudkan apabila permintaan ekspor melemah. Bagi investor portofolio asing, kredibilitas fiskal menjadi kunci: defisit yang melebar tanpa kendali dapat memicu capital outflow dan menekan valuasi aset dalam negeri, meski sentimen jangka pendek umumnya bereaksi positif terhadap keringanan pajak.

Pesaing manufaktur ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia kini menghadapi tekanan serupa untuk meninjau struktur PPh masing-masing. Jika Vietnam lebih dulu menyelesaikan legislasi paket ini, tren kompetisi fiskal regional diperkirakan semakin ketat.

Yang Perlu Dipantau ke Depan

Usulan ini masih harus menempuh proses legislasi dan akan dievaluasi bersama penyusunan anggaran 2026. Indikator yang layak diikuti meliputi realisasi penerimaan pajak triwulanan, indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur, serta arah nilai tukar dong. Bagi pembaca di Tanah Air, dinamika ini penting dicermati bukan sekadar kabar tetangga, melainkan tolok ukur seberapa besar ruang fiskal Indonesia masih dapat dioptimalkan tanpa mengorbankan kesehatan anggaran negara.