Usulan X-Ray di Pelabuhan: Menimbang Biaya dan Manfaat Ekonominya

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per triwulan I-2025, sektor transportasi dan pergudangan mengalami kenaikan sekitar 8,5 persen secara year-on-year, menjadikannya salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah tren positif tersebut, insiden kebakaran kapal penumpang di perairan Laut Madura baru-baru ini kembali mengingatkan publik bahwa keselamatan merupakan fondasi fundamental bagi keberlanjutan bisnis transportasi laut. Ratusan penumpang harus dievakuasi dari kapal yang terbakar, dan peristiwa itu memicu usulan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) agar pelabuhan dilengkapi fasilitas pemindai X-Ray guna memperketat pemeriksaan barang bawaan.

Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menggantungkan mobilitas antarwilayah pada angkutan laut. Data BPS menunjukkan jumlah penumpang angkutan laut menembus lebih dari 20 juta orang per tahun, belum termasuk penyeberangan feri yang melayani lebih dari 200 lintasan. Dengan volume sebesar itu, satu insiden saja berpotensi menggerus sentimen pasar terhadap industri pelayaran domestik.

Keselamatan sebagai Infrastruktur Ekonomi

Dalam perspektif ekonomi, keselamatan transportasi bukan sekadar urusan teknis, melainkan aset produktif. Berbagai kajian memperkirakan kerugian ekonomi akibat kecelakaan transportasi di Indonesia mencapai sekitar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun, mencakup biaya evakuasi, kerusakan aset, klaim asuransi, hingga hilangnya hari kerja. PDB sendiri adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam periode tertentu. Bila satu insiden kebakaran kapal memicu kerugian material puluhan miliar rupiah ditambah biaya reputasi, maka investasi pencegahan sejak awal menjadi rasional secara kalkulasi bisnis.

Di Satu Sisi: Manfaat Ekonomi Deteksi Dini

Di satu sisi, pemasangan X-Ray di terminal penumpang dapat menekan probabilitas barang berbahaya, seperti bahan mudah terbakar, lolos ke atas kapal. Dari sisi industri, langkah ini berpotensi memperbaiki rasio klaim asuransi, yakni perbandingan klaim terhadap premi yang dibayar, sehingga premi asuransi pelayaran berpeluang lebih stabil. Operator dengan rekam jejak keselamatan yang baik umumnya menikmati biaya modal lebih rendah dan kepercayaan penumpang lebih tinggi, yang pada gilirannya menopang valuasi perusahaan pelayaran serta menarik minat portofolio investor ke sektor logistik maritim.

Manfaat lainnya adalah standarisasi. Pelabuhan internasional di sejumlah negara telah menjadikan pemindaian sebagai praktik standar; adopsi serupa dapat memperkuat daya saing pelabuhan Indonesia dalam indeks kinerja logistik global dan memperkecil kesenjangan layanan dibanding negara tetangga.

Di Sisi Lain: Beban Investasi dan Risiko Biaya Logistik

Di sisi lain, usulan ini bukan tanpa ongkos. Satu unit mesin X-Ray dengan spesifikasi memadai diperkirakan menelan investasi Rp 3 miliar hingga Rp 15 miliar, belum termasuk biaya perawatan, kalibrasi, pelatihan operator, dan kebutuhan daya listrik. Jika diterapkan di puluhan pelabuhan penumpang dan penyeberangan utama, kebutuhan belanja modal atau capital expenditure bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Pertanyaan mendasarnya: siapa yang menanggung?

Apabila beban itu dialihkan ke operator pelabuhan, ada risiko penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan yang pada akhirnya dibebankan ke penumpang dan pengguna jasa logistik. Padahal, biaya logistik nasional saat ini masih berada di kisaran 14 persen terhadap PDB, relatif tinggi dibanding sejumlah negara tetangga. Kenaikan tarif beberapa persen saja dapat mengurangi likuiditas arus barang, memperlambat antrean embarkasi, dan memperpanjang waktu sandar kapal, yang berarti biaya operasional tambahan bagi perusahaan pelayaran.

Proyeksi dan Jalan Tengah

Proyeksi ke depan, skema paling realistis adalah implementasi bertahap: memprioritaskan pelabuhan dengan trafik penumpang tertinggi dan riwayat insiden signifikan, sebelum diperluas ke simpul-simpul kecil. Skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dapat menjadi alternatif pendanaan agar tidak seluruhnya membebani APBN maupun tarif pengguna jasa. Pendekatan berbasis risiko, yakni menggabungkan X-Ray, pemeriksaan acak, dan edukasi penumpang, cenderung lebih efisien dibanding pemindaian total yang berpotensi menimbulkan kemacetan arus penumpang.

Fundamentalnya jelas: keselamatan dan efisiensi bukan pilihan yang saling meniadakan. Di satu sisi, penguatan sistem pemeriksaan melindungi nyawa sekaligus menjaga kepercayaan pasar terhadap moda laut. Di sisi lain, desain kebijakan yang keliru dapat mengerek biaya logistik dan memukul daya saing. Keputusan akhir idealnya ditopang kajian biaya-manfaat yang transparan, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berbanding lurus dengan penurunan risiko di perairan Indonesia.