Benahi Bantar Gebang Rp 150 Miliar: Peluang atau Beban Fiskal?

Berdasarkan data BPS per Agustus 2026, timbulan sampah nasional diperkirakan mencapai sekitar 68,5 juta ton per tahun, dengan kawasan Jabodetabek menyumbang mendekati 12 persen dari total tersebut. Di tengah tren urbanisasi yang mengalami kenaikan, alokasi anggaran Rp 150 miliar untuk pembenahan Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, menjadi sorotan publik. Target yang dipatok cukup ambisius: seluruh pembenahan, termasuk mengakhiri praktik penimbunan terbuka atau open dumping, ditargetkan rampung pada 2027. Dari kacamata ekonomi, kebijakan ini menyimpan dua sisi yang layak ditimbang secara berimbang.

Skala Persoalan dan Kebutuhan Pendanaan

TPST Bantar Gebang menampung kiriman sampah dari DKI Jakarta dengan volume harian diperkirakan 7.500 hingga 8.000 ton. Akumulasi puluhan tahun membentuk gunungan sampah setinggi puluhan meter, yang secara fundamental mencerminkan kegagalan pasar berupa eksternalitas negatif—biaya sosial yang tidak tercermin dalam harga pasar. Dana Rp 150 miliar setara dengan sekitar Rp 18.750 hingga Rp 20.000 per ton sampah harian yang dikelola, angka yang relatif moderat dibandingkan biaya remediasi lingkungan di sejumlah negara berkembang yang bisa menembus dua kali lipatnya.

Di satu sisi, penutupan praktik penimbunan terbuka pada 2027 sejalan dengan agenda nasional pengurangan sampah 30 persen dan penanganan 70 persen. Kebijakan ini juga konsisten dengan tren global menuju ekonomi sirkular, yakni model ekonomi yang memperlakukan sampah sebagai input produksi, bukan sekadar residu. Volume timbulan yang terus mengalami kenaikan secara year-on-year membuat intervensi di hilir semakin sulit ditunda.

Di Satu Sisi: Potensi Ekonomi Sirkular

Kubu optimis menilai pembenahan ini membuka ruang bagi industri daur ulang dan pengolahan sampah menjadi energi. Proyeksi sejumlah lembaga memperkirakan potensi nilai ekonomi sirkular nasional dapat menembus Rp 600 triliun per tahun jika tata kelola sampah membaik. Untuk Bantar Gebang sendiri, pengolahan menjadi refuse derived fuel (RDF) atau bahan bakar alternatif berpotensi menyerap ribuan ton sampah per hari sekaligus menciptakan lapangan kerja hijau bagi masyarakat sekitar.

"Investasi pembenahan tempat pembuangan akhir yang dikelola dengan tata kelola baik berpotensi memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga pertumbuhan industri hilir daur ulang," ujar seorang pengamat kebijakan publik dari universitas negeri di Jakarta.

Dari sisi sentimen pasar, kepastian penyelesaian masalah lingkungan di kawasan penyangga ibu kota dapat memperbaiki valuasi properti dan daya tarik investasi di Bekasi dan sekitarnya. Secara historis, perbaikan indeks kualitas lingkungan hidup berkorelasi positif dengan kenaikan nilai tanah pada radius 5 hingga 10 kilometer dari lokasi remediasi.

Di Sisi Lain: Risiko Fiskal dan Keberlanjutan

Kubu skeptis mengingatkan bahwa Rp 150 miliar hanyalah biaya awal. Pengalaman sejumlah daerah menunjukkan biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas pengolahan sampah modern bisa mencapai 15 hingga 20 persen dari nilai investasi per tahun. Tanpa skema pembiayaan berkelanjutan—misalnya kerja sama pemerintah dan badan usaha atau tipping fee yang memadai—fasilitas berisiko mangkrak dalam tiga hingga lima tahun pasca pembangunan.

Ada pula kekhawatiran soal likuiditas anggaran daerah. Di tengah tekanan belanja infrastruktur lain, alokasi Rp 150 miliar berpotensi menimbulkan opportunity cost, yakni pengorbanan alternatif penggunaan dana untuk sektor lain seperti pendidikan atau kesehatan. Rasio belanja lingkungan terhadap total APBD di banyak daerah masih di bawah 2 persen, sehingga lonjakan alokasi perlu dikawal agar tidak mengganggu keseimbangan fiskal.

Proyeksi 2027 dan Variabel Penentu

Keberhasilan target 2027 bergantung pada tiga variabel: konsistensi anggaran lintas tahun, kejelasan pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, dan Pemkot Bekasi, serta partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dari hulu. Tanpa pengurangan volume kiriman dari sumbernya, pembenahan di hilir hanya bersifat tambal sulam dan berisiko menambah beban anggaran di masa mendatang.

Secara fundamental, pembenahan Bantar Gebang adalah ujian bagi komitmen tata kelola lingkungan Indonesia. Di satu sisi, langkah ini menjanjikan perbaikan kualitas hidup dan peluang ekonomi baru; di sisi lain, ia menuntut disiplin fiskal dan tata kelola yang belum sepenuhnya teruji. Bagi pembaca, memantau realisasi anggaran dan capaian tahunan menjadi cara paling rasional untuk menilai apakah Rp 150 miliar ini benar-benar menjadi investasi produktif atau sekadar pengeluaran rutin.