Uji Kelayakan Destry Damayanti Calon Gubernur BI Digelar Usai Reses

Berdasarkan data Bank Indonesia per akhir Oktober 2025, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) berada pada level 2,86 persen year-on-year, masih berada dalam kisaran sasaran inflasi 2,5±1 persen, sementara BI-Rate tercatat sebesar 4,75 persen setelah serangkaian pemangkasan suku bunga acuan sepanjang tahun berjalan. Di tengah kondisi makroekonomi yang relatif terjaga tersebut, perhatian pelaku pasar kini tertuju pada proses suksesi kepemimpinan di bank sentral.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersiap menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia. Proses tersebut direncanakan berlangsung setelah masa reses berakhir, sehingga jadwal pastinya masih menunggu kalender persidangan berikutnya. Destry saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI, posisi yang telah diembannya sejak Agustus 2019.

Mekanisme Uji Kelayakan di Komisi XI

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia beserta perubahannya, termasuk Undang-Undang P2SK, calon Gubernur BI diusulkan oleh Presiden kepada DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Dalam forum ini, anggota Komisi XI akan menggali visi, misi, serta rencana kebijakan calon, mulai dari strategi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, pengendalian inflasi, hingga arah bauran kebijakan moneter dan makroprudensial dalam lima tahun ke depan.

Masa reses sendiri merupakan periode ketika anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan masing-masing. Dengan demikian, agenda uji kelayakan baru dapat masuk jadwal pada masa persidangan berikutnya. Kepastian jadwal menjadi penting karena ketidakpastian kepemimpinan bank sentral berpotensi memengaruhi sentimen pasar, khususnya pada pergerakan nilai tukar dan arus modal asing.

Di Satu Sisi: Kontinuitas dan Pengalaman

Dari sudut pandang pendukung, rekam jejak Destry dinilai menjadi modal kuat. Ia telah berkiprah di jajaran Dewan Gubernur BI selama lebih dari enam tahun dan sebelumnya berpengalaman di sektor perbankan serta lembaga penjaminan simpanan. Kontinuitas kepemimpinan dipandang krusial untuk menjaga konsistensi kebijakan, terutama ketika ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian arah suku bunga Amerika Serikat dan risiko capital outflow, yakni keluarnya dana asing dari pasar domestik.

"Kestabilan transisi kepemimpinan di bank sentral biasanya direspons positif oleh investor, karena kebijakan moneter memerlukan prediktabilitas dan komunikasi yang konsisten," ujar seorang ekonom senior dari lembaga riset keuangan di Jakarta.

Dari sisi fundamental, posisi cadangan devisa Indonesia yang berada mendekati 150 miliar dolar AS menjadi penyangga memadai bagi bank sentral dalam menjaga stabilitas rupiah, yang sepanjang 2025 bergerak pada rentang Rp16.000 hingga Rp16.800 per dolar AS.

Di Sisi Lain: Ekspektasi Pembaruan dan Ujian Independensi

Namun, di sisi lain, sejumlah pengamat menilai proses uji kelayakan harus menjadi momentum untuk menguji komitmen calon terhadap independensi bank sentral. Pertanyaan yang kerap muncul adalah seberapa jauh calon gubernur mampu menjaga jarak dari tekanan politik jangka pendek, mengingat keputusan suku bunga sering kali tidak populer tetapi diperlukan demi stabilitas jangka panjang.

Selain itu, pasar menantikan kejelasan strategi pendalaman pasar keuangan, digitalisasi sistem pembayaran, serta penguatan koordinasi dengan otoritas fiskal tanpa mengorbankan kredibilitas moneter. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2025 yang tercatat sekitar 5,0 persen year-on-year menuntut keseimbangan antara dukungan terhadap momentum pertumbuhan dan kewaspadaan terhadap tekanan inflasi ke depan.

Implikasi bagi Pasar dan Proyeksi ke Depan

Bagi investor, kepastian jadwal uji kelayakan menjadi variabel penting dalam membaca arah kebijakan. Historisnya, masa transisi kepemimpinan bank sentral di sejumlah negara kerap dibarengi peningkatan volatilitas sesaat pada pasar obligasi dan mata uang, sebelum kembali stabil setelah rekam jejak serta visi calon dipastikan melalui proses resmi.

Ke depan, proyeksi pasar akan bergantung pada dua hal utama: kecepatan Komisi XI menuntaskan proses uji kelayakan setelah reses, serta substansi visi kebijakan yang disampaikan calon. Fundamental ekonomi domestik yang relatif solid menjadi modal awal, namun komunikasi kebijakan yang konsisten tetap menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan pelaku pasar selama masa transisi berlangsung.