Tunjangan Profesi Guru Tertunda Tiga Bulan, Komisi X DPR Desak Pencairan

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta informasi yang dihimpun dari rapat kerja Komisi X DPR RI per akhir kuartal ini, pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) mengalami keterlambatan hingga tiga bulan. Tunjangan yang seharusnya diterima setiap bulan oleh guru bersertifikat pendidik itu tertahan di ranah administrasi Kementerian Keuangan. Dalam konteks fiskal, TPG merupakan belanja transfer ke daerah yang dibayarkan melalui mekanisme anggaran pusat, sehingga keterlambatan pada satu simpul birokrasi berdampak langsung pada likuiditas rumah tangga penerima.

Komisi X DPR RI secara resmi mendesak Menteri Keuangan untuk mempercepat pencairan dana tersebut. Desakan ini muncul setelah sejumlah daerah melaporkan tunggakan yang mulai mengganggu ritme belanja bulanan para guru, khususnya di wilayah dengan biaya hidup tinggi. Persoalan ini bukan sekadar keterlambatan teknis, melainkan cerminan dari kompleksitas tata kelola anggaran pendidikan yang melibatkan setidaknya tiga institusi: Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah.

Kronologi dan Akar Birokrasi Keterlambatan

Keterlambatan tunjangan profesi guru tahun ini bukan peristiwa tunggal. Merujuk pada pola serupa pada periode 2020–2023, penundaan umumnya terjadi akibat ketidaksesuaian data penerima, verifikasi berkas sertifikasi, dan keterbatasan pagu kas negara pada awal tahun anggaran. Pada tahun berjalan, sumber keterlambatan disebut berada di lingkup Kementerian Keuangan, terutama pada proses validasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan sinkronisasi data rekening penerima dengan sistem pembayaran pusat.

Seorang anggota Komisi X DPR RI menegaskan bahwa keterlambatan ini tidak dapat dibenarkan mengingat tunjangan profesi telah diamanatkan undang-undang.

"Tunjangan profesi guru adalah hak konstitusional yang tidak boleh ditunda. Kami meminta Menteri Keuangan segera mencairkan dana yang tertunggak, karena ini menyangkut kesejahteraan dan martabat profesi guru," tegasnya dalam forum rapat kerja.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan memiliki argumen tersendiri. Proses pencairan anggaran transfer ke daerah wajib melewati tahapan verifikasi agar tidak terjadi double payment atau penyimpangan. Dalam kerangka manajemen kas negara, setiap pengeluaran harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan kesesuaian dengan pagu definitif. Artinya, ketelitian administrasi memang dibutuhkan, tetapi kualitas layanan publik tetap harus dijaga agar tidak menimbulkan korban birokrasi.

Dua Sisi Perspektif: Efisiensi Fiskal versus Kesejahteraan Guru

Di satu sisi, pemerintah pusat tengah menghadapi tekanan fiskal yang nyata. Berdasarkan data APBN, belanja negara untuk pendidikan dialokasikan minimal 20 persen dari total belanja, namun realisasi pencairannya kerap terkendala oleh kapasitas kas negara pada awal semester. Keterlambatan tiga bulan pada TPG berpotensi menimbulkan efek berganda pada konsumsi rumah tangga guru, yang selama ini menjadi penopang perekonomian di daerah. Jika diasumsikan seorang guru menerima TPG senilai Rp2,5 juta per bulan, maka tunggakan tiga bulan mencapai Rp7,5 juta per orang. Dengan jumlah guru bersertifikat lebih dari 1,5 juta orang, nilai akumulasi tunggakan bisa menembus angka triliunan rupiah.

Di sisi lain, percepatan pencairan tanpa verifikasi memadai berisiko menciptakan celah hukum dan keuangan. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pembayaran tunjangan yang dilakukan secara terburu-buru sering diikuti temuan audit terkait ineligible recipient — guru yang sudah mutasi, pensiun, atau tidak lagi memenuhi syarat administratif. Karena itu, keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan menjadi kata kunci.

Pro: percepatan pencairan akan mendongkrak daya beli guru dan menjaga sentimen positif terhadap komitmen pemerintah pada sektor pendidikan. Kontra: percepatan tanpa perbaikan sistem berpotensi memunculkan masalah baru, termasuk revisi anggaran dan temuan pemeriksaan.

Dampak pada Sektor Pendidikan dan Proyeksi ke Depan

Penundaan tunjangan profesi berdampak pada beberapa dimensi. Pertama, pada tingkat mikro, likuiditas rumah tangga guru terganggu, sehingga konsumsi barang dan jasa mengalami penurunan. Kedua, pada tingkat makro, keterlambatan ini dapat memengaruhi indeks kepuasan tenaga pendidik dan berpotensi meningkatkan minat guru untuk beralih ke sektor lain. Ketiga, dari aspek kualitas, kondisi finansial yang tidak pasti dapat mengurangi fokus guru dalam proses belajar-mengajar.

DPR mendorong agar Kementerian Keuangan menetapkan tenggat waktu pencairan yang jelas, misalnya paling lambat akhir bulan berjalan. Selain itu, transformasi digital dalam verifikasi data penerima perlu dipercepat agar sinkronisasi antara Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan sistem pembayaran pusat berjalan real-time. Jika hal ini terwujud, risiko keterlambatan serupa pada tahun anggaran berikutnya dapat ditekan.

Untuk jangka menengah, pemerintah perlu mempertimbangkan mekanisme pembayaran otomatis berbasis kinerja dengan pengawasan berlapis. Dengan begitu, tunjangan profesi guru dapat dicairkan tepat waktu tanpa mengorbankan prinsip tata kelola keuangan negara. Tren ke depan akan sangat bergantung pada komitmen kolaboratif antara Kemenkeu, Kemendikbudristek, dan pemerintah daerah, karena keterlambatan ini pada akhirnya bukan hanya soal angka, tetapi soal kepercayaan publik terhadap negara.