TNI Dilibatkan Bangun Kopdes, Efisiensi atau Sentralisasi Ekonomi?

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per awal 2025, pemerintah mempercepat pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di lebih dari 70.000 desa di seluruh Indonesia. Proyek ini menargetkan penguatan ekonomi desa melalui koperasi sebagai motor penggerak, dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam proses pembangunan fisik maupun pendampingan operasional. Kebijakan ini menimbulkan diskusi hangat di kalangan ekonom dan pelaku pasar mengenai peran militer dalam sektor ekonomi sipil.

Alasan Pemerintah Melibatkan TNI

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dilatarbelakangi oleh kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur koperasi di daerah terpencil, perbatasan, dan wilayah dengan akses logistik terbatas. Menurutnya, TNI memiliki struktur organisasi yang tersebar hingga tingkat kecamatan dan desa, sehingga mampu menjadi simpul distribusi yang efisien. "Kami membutuhkan percepatan yang tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme pasar biasa," ujar Zulhas dalam keterangan resminya.

Di satu sisi, argumen ini memiliki dasar empiris. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hingga 2024, masih terdapat sekitar 12.000 desa dengan kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Infrastruktur jalan dan gudang di wilayah-wilayah tersebut kerap menjadi hambatan utama distribusi hasil pertanian. Kehadiran TNI diyakini mampu memangkas birokrasi dan mempercepat realisasi target pembangunan yang dipatok selesai dalam 2-3 tahun.

Pro: Efisiensi Logistik dan Ketahanan Pangan

Dari perspektif pro, keterlibatan TNI berpotensi meningkatkan efisiensi logistik nasional. Selama ini, rantai pasok pangan mengalami fragmentasi dengan margin distribusi yang tinggi. Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) pada 2024 tercatat di kisaran 105-110, mengindikasikan daya beli petani yang masih rentan. Dengan koperasi yang dikelola secara terintegrasi, petani dapat memperoleh akses langsung ke pasar, benih, dan pembiayaan dengan rasio margin yang lebih sehat.

"Struktur TNI yang hierarkis dan disiplin dapat menjadi katalis dalam membangun kelembagaan koperasi yang selama ini lemah," kata seorang pengamat ekonomi pertanian dari IPB.

Selain itu, proyek ini sejalan dengan agenda ketahanan pangan nasional. Ketergantungan pada impor beberapa komoditas strategis, seperti kedelai dan gandum, masih tinggi. Dengan Kopdes sebagai agregator, pemerintah berharap dapat memperkuat fundamental sektor pertanian dan mengurangi tekanan capital outflow dari impor pangan.

Kontra: Risiko Distorsi Pasar dan Tata Kelola

Di sisi lain, sejumlah ekonom mengingatkan potensi distorsi pasar dan risiko tata kelola. Koperasi yang digerakkan oleh struktur komando militer dikhawatirkan mengurangi ruang bagi pelaku usaha swasta dan koperasi konvensional yang telah lama beroperasi. Jika terjadi intervensi harga yang tidak berbasis mekanisme pasar, sentimen pasar bisa memburuk dan menurunkan gairah investasi di sektor pertanian.

Isu tata kelola juga menjadi sorotan. Pengelolaan dana desa dan anggaran koperasi yang besar memerlukan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Rasio pengawasan yang lemah dapat membuka celah inefisiensi. Beberapa lembaga riset mencatat bahwa program serupa pada masa lalu mengalami tingkat kegagalan operasional hingga 30-40% dalam lima tahun pertama, terutama akibat lemahnya kapasitas manajerial dan likuiditas.

Selain itu, transisi dari pendekatan militer ke sipil pasca-pembangunan menjadi ujian tersendiri. Tanpa skema exit strategy yang jelas, koperasi berisiko bergantung pada dukungan aparat dan tidak menjadi lembaga ekonomi yang mandiri. Proyeksi jangka panjang membutuhkan portofolio kebijakan yang mencakup pelatihan manajemen, akses pembiayaan mikro, dan digitalisasi pencatatan keuangan.

Proyeksi dan Tantangan ke Depan

Secara agregat, proyek Kopdes Merah Putih berpotensi menambah kontribusi sektor koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang saat ini masih di bawah 2%. Jika berhasil, model ini dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi desa dan memperkuat indeks pembangunan manusia di wilayah tertinggal. Namun, keberhasilan sangat bergantung pada keseimbangan antara percepatan dan keberlanjutan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa keterlibatan TNI bersifat transisi dan komplementer, bukan substitusi terhadap kelembagaan ekonomi sipil. Evaluasi berkala, audit independen, dan partisipasi masyarakat desa menjadi kunci agar proyek ini tidak sekadar menjadi program seremonial. Dengan fundamental yang kuat dan tata kelola yang baik, Kopdes dapat menjadi pilar baru ekonomi desa; sebaliknya, tanpa koreksi yang tepat, risiko inefisiensi dan distorsi pasar akan membayangi.