Tenun Lombok Naik Kelas, Penenun Raup Rp 750 Ribu per Kain

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM serta laporan program pemberdayaan industri kreatif per Januari 2026, perempuan penenun di Lombok, Nusa Tenggara Barat, kini mampu meraup pendapatan hingga Rp 750.000 per lembar kain yang mereka hasilkan. Angka ini jauh melampaui penghasilan rata-rata perajin tenun tradisional di kawasan timur Indonesia yang umumnya berada di kisaran Rp 150.000 hingga Rp 300.000 per kain. Lompatan ini tidak terlepas dari penguatan rantai nilai, mulai dari akses air bersih sebagai penunjang proses pewarnaan alami hingga pengembangan galeri pemasaran yang menghubungkan perajin langsung dengan pembeli.

Kenaikan pendapatan tersebut menjadi sinyal positif di tengah tren perlambatan ekspor tekstil nasional. Sepanjang 2025, ekspor produk tekstil dan pakaian jadi Indonesia tercatat mengalami penurunan sekitar 3,2 persen year-on-year akibat lemahnya permintaan dari pasar Amerika Serikat dan Eropa. Namun segmen kriya atau kraf tangan, termasuk tenun ikat dan songket, justru menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan nilai transaksi domestik yang diproyeksikan mencapai 7,8 persen pada 2026.

Di Satu Sisi: Pendapatan Naik, Daya Beli Masyarakat Rural Menguat

Dari kacamata makro, peningkatan penghasilan penenun di Lombok berpotensi mendorong konsumsi rumah tangga di daerah. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama produk domestik bruto (PDB) Indonesia dengan kontribusi sekitar 53 persen. Ketika perempuan di desa memiliki penghasilan tambahan, uang tersebut cenderung berputar cepat di ekonomi lokal, mulai dari warung, pasar tradisional, hingga biaya pendidikan anak.

Selain itu, program pendampingan yang menyertakan penyediaan akses air bersih memiliki dampak berantai. Air bersih merupakan kebutuhan fundamental dalam proses pencelupan warna alami. Sebelumnya, banyak perajin mengeluhkan kualitas warna yang tidak konsisten karena keterbatasan air layak pakai. Dengan perbaikan infrastruktur tersebut, kualitas produk meningkat, sehingga valuasi kain di pasar pun naik.

"Pemberdayaan perajin tenun bukan sekadar soal bantuan modal, tetapi membangun ekosistem dari hulu ke hilir. Ketika kualitas air dan teknik pewarnaan membaik, harga jual otomatis ikut terkerek," ujar seorang analis industri kreatif dari lembaga riset ekonomi regional.

Dari sisi ketenagakerjaan, sektor kriya menyerap sekitar 3,7 juta tenaga kerja nasional, dengan porsi signifikan berasal dari perempuan. Mengangkat pendapatan penenun berarti turut memperkuat indeks pemberdayaan gender di daerah, yang selama ini menjadi salah satu indikator pembangunan manusia.

Di Sisi Lain: Tantangan Skala, Likuiditas, dan Ketergantungan Program

Meski terdengar menggembirakan, masih terdapat catatan fundamental. Pendapatan Rp 750.000 per kain tidak selalu berarti penghasilan bulanan yang stabil. Seorang penenun membutuhkan waktu antara tujuh hingga empat belas hari untuk menyelesaikan satu kain tenun dengan motif kompleks. Artinya, jika permintaan pasar melambat, maka penghasilan bulanan bisa turun drastis. Ini menandakan adanya tantangan likuiditas di level rumah tangga perajin.

Selain itu, ketergantungan pada program pendampingan menjadi risiko tersendiri. Ketika program berhenti atau anggaran perusahaan pelat merah dialihkan ke sektor lain, keberlanjutan pemasaran dan pasokan bahan baku bisa terganggu. Di sejumlah daerah, fenomena pasca-program sering kali menyisakan perajin yang kembali ke pola produksi tradisional tanpa akses pasar yang memadai.

Dari sisi sentimen pasar, produk tenun juga menghadapi persaingan dengan tekstil impor berbasis mesin yang harganya jauh lebih murah. Tanpa perlindungan berupa sertifikasi indikasi geografis dan promosi berkelanjutan, kain tenun Lombok berisiko tersingkir di pasar domestik, apalagi di segmen menengah ke bawah yang sangat sensitif terhadap harga.

Proyeksi dan Arah Kebijakan

Ke depan, keberlanjutan peningkatan pendapatan penenun akan sangat bergantung pada tiga hal: akses pembiayaan mikro yang terjangkau, digitalisasi pemasaran melalui platform e-commerce, serta integrasi ke dalam rantai pasok industri fesyen nasional. Pemerintah bersama pelaku usaha didorong memperluas skema kemitraan, bukan sekadar program bantuan sesaat.

Jika fundamental ini terjaga, maka tenun Lombok tidak hanya menjadi cerita tentang kain, tetapi tentang bagaimana ekonomi rural bisa tumbuh inklusif. Namun bila intervensi berhenti di tengah jalan, kenaikan Rp 750.000 per kain hanya akan menjadi angka manis yang sulit direplikasi secara berkelanjutan.