Telkom Pimpin Adopsi AI Nasional Lewat Ekosistem Terintegrasi
Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital per awal 2025, adopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di Indonesia baru mencapai sekitar 15-20 persen dari total korporasi skala...
Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital per awal 2025, adopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di Indonesia baru mencapai sekitar 15-20 persen dari total korporasi skala menengah dan besar. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan Singapura yang telah menembus 60 persen dan Malaysia di kisaran 45 persen. Kesenjangan inilah yang menjadi latar belakang langkah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dalam mempercepat transformasi digital nasional menjelang agenda Digital Transformation Indonesia International Forum (DTIIF) 2026.
Perusahaan telekomunikasi pelat merah tersebut mengungkapkan strategi barunya dengan menempatkan tiga pilar utama: pembangunan infrastruktur digital, pengelolaan data terpadu, serta kolaborasi lintas sektor. Langkah ini dipandang sebagai upaya fundamental untuk mendorong adopsi AI yang lebih merata, tidak hanya terpusat di kawasan Jawa dan Sumatra.
Infrastruktur dan Data sebagai Fondasi Utama
Di satu sisi, penguatan infrastruktur menjadi prasyarat mutlak. Tanpa konektivitas yang mumpuni, penerapan AI di sektor riil akan mengalami hambatan signifikan. Telkom menargetkan perluasan jaringan serat optik hingga ke wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) dengan proyeksi pertumbuhan cakupan year-on-year sekitar 12-15 persen sepanjang 2025-2026. Nilai investasi yang dialokasikan untuk belanja modal infrastruktur digital diperkirakan menyentuh Rp30-35 triliun, naik dari realisasi tahun sebelumnya.
Di sisi lain, ketersediaan data yang terstruktur dan aman menjadi tantangan tersendiri. Tanpa tata kelola data yang baik, algoritma AI berisiko menghasilkan keluaran yang bias dan tidak akurat. Oleh karena itu, Telkom membangun platform data terpadu yang mampu mengintegrasikan sumber daya dari berbagai instansi, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan layanan publik.
"Kolaborasi lintas sektor bukan pilihan, melainkan keharusan. AI tidak bisa dibangun dalam ruang tertutup. Dibutuhkan ekosistem yang menghubungkan pemerintah, akademisi, dan pelaku industri," ujar seorang analis teknologi senior dalam sebuah diskusi panel industri digital.
Pendekatan ekosistem ini sejalan dengan tren global. Berdasarkan laporan lembaga riset internasional, negara-negara dengan ekosistem AI yang terintegrasi mencatat pertumbuhan produktivitas hingga 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan negara yang bergerak sendiri-sendiri. Indeks kesiapan AI Indonesia sendiri masih berada di peringkat ke-5 kawasan ASEAN, di bawah Thailand dan Vietnam.
Peluang dan Tantangan di Tengah Ketidakpastian Global
Pro: percepatan adopsi AI berpotensi mendongkrak produk domestik bruto (PDB) digital nasional. Proyeksi sejumlah lembaga memperkirakan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB bisa menembus USD130 miliar pada 2030, dengan AI sebagai motor penggerak utama. Sektor manufaktur, logistik, dan jasa keuangan diprediksi menjadi penerima manfaat terbesar.
Kontra: risiko capital outflow dan tekanan pada likuiditas sektor teknologi tetap membayangi. Ketidakpastian suku bunga global serta fluktuasi nilai tukar rupiah dapat memengaruhi minat investor pada proyek infrastruktur jangka panjang. Selain itu, kesenjangan talenta digital menjadi kendala struktural. Data menunjukkan kebutuhan tenaga ahli AI nasional mencapai 9.000 orang per tahun, sementara pasokan lulusan bidang terkait baru sekitar 3.500 orang.
Dari perspektif valuasi, saham emiten telekomunikasi masih diperdagangkan pada rasio harga terhadap laba (PER) yang relatif moderat. Sentimen pasar terhadap sektor ini cenderung hati-hati, menunggu bukti realisasi belanja modal dan dampaknya terhadap pendapatan berulang.
Proyeksi dan Arah Kebijakan ke Depan
Menjelang DTIIF 2026, agenda utama yang diusung mencakup standardisasi model AI lokal, pengembangan pusat data ramah lingkungan, serta skema kemitraan publik-swasta. Pemerintah melalui berbagai regulasi turunan diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk insentif fiskal bagi perusahaan yang mengadopsi AI dalam operasionalnya.
Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada konsistensi eksekusi. Tanpa koordinasi yang solid antara regulator, operator, dan pengguna akhir, target adopsi AI nasional berisiko hanya menjadi proyeksi di atas kertas. Portofolio kebijakan yang tumpang tindih antar kementerian juga perlu disederhanakan agar tidak memperlambat laju transformasi.
Kesimpulannya, langkah Telkom membangun ekosistem AI terintegrasi merupakan fondasi strategis yang relevan dengan kebutuhan zaman. Meski demikian, keberhasilan jangka panjang akan ditentukan oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara ambisi teknologi, kesiapan sumber daya manusia, dan stabilitas makroekonomi. Publik berhak menyimak perkembangan ini secara kritis, dengan data sebagai kompas, bukan sekadar narasi optimisme tanpa bukti.
Comments (0)