Teknologi dan Kunjungan Langsung: Strategi Baru DJP Kejar Pajak

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga Agustus 2025, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.200 triliun, atau sekitar 65% dari target APBN 2025 sebesar Rp 1.850 triliun. Angka ini mengalami kenaikan year-on-year sebesar 8,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, rasio kepatuhan wajib pajak masih berada di kisaran 78%, jauh di bawah target optimal 85% yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, DJP meluncurkan strategi baru: menggabungkan teknologi digital dan kunjungan langsung sebagai dua pilar utama pengawasan.

Dua Sisi Inovasi Pengawasan Pajak

Pro: Pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan efektivitas pengawasan tanpa menambah beban administrasi berlebihan. Teknologi seperti machine learning dan big data analytics digunakan untuk memilah data transaksi wajib pajak secara real-time, mendeteksi anomali, dan mengirimkan notifikasi otomatis. Sementara itu, kunjungan langsung menyasar wajib pajak dengan potensi risiko tinggi—misalnya yang memiliki selisih signifikan antara pelaporan dan penjualan riil. Kombinasi ini, menurut ekonom FEUI, dapat menekan tax gap (celah pajak) yang diperkirakan mencapai Rp 300 triliun per tahun.

Kontra: Namun, langkah ini memicu kekhawatiran di kalangan pengusaha kecil dan menengah. Kunjungan langsung dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, terutama bagi UMKM yang belum memiliki sistem pembukuan digital. Selain itu, penggunaan teknologi pengawasan massal dapat menimbulkan isu privasi data. Beberapa pengamat mencatat bahwa tanpa regulasi yang jelas, data wajib pajak riskan bocor atau disalahgunakan. Sentimen pasar terhadap kebijakan ini masih terbelah, tercermin dari indeks kepercayaan pengusaha yang stagnan di level 102 poin sejak pengumuman strategi pada Juli lalu.

Dampak terhadap Wajib Pajak dan Likuiditas

Di satu sisi, wajib pajak yang patuh justru diuntungkan karena sistem baru mengurangi ketimpangan persaingan. Mereka yang selama ini membayar penuh tidak perlu lagi khawatir dipotong pajak lebih besar akibat rendahnya kepatuhan pesaing. Di sisi lain, bagi pelaku usaha yang terbiasa dengan informal economy, kebijakan ini memaksa mereka melakukan penyesuaian besar-besaran. Likuiditas jangka pendek bisa terganggu karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk konsultan pajak atau pembaruan sistem. Data Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit modal kerja hanya 5,2% year-on-year pada Juli 2025, melambat dari 6,8% pada awal tahun, mengindikasikan tekanan likuiditas di sektor riil.

Proyeksi dan Fundamental Penerimaan Negara

DJP menargetkan strategi ini dapat meningkatkan rasio kepatuhan menjadi 82% pada akhir 2025, yang setara dengan potensi tambahan penerimaan Rp 150 triliun. Dari sisi fundamental, Indonesia masih memiliki rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) sekitar 10,4%—lebih rendah dari rata-rata ASEAN 12,5%. Artinya, ruang untuk meningkatkan penerimaan masih terbuka lebar. Namun, proyeksi ini bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi dan respons wajib pajak terhadap kunjungan langsung. Jika implementasi berjalan mulus, capital outflow yang selama ini terjadi akibat ketidakpastian pajak bisa diredam. Sebaliknya, jika resistensi tinggi, justru berpotensi meningkatkan shadow economy hingga 2% dari PDB. Para analis menyarankan DJP untuk melakukan uji coba terbatas terlebih dahulu sebelum diperluas secara nasional, guna meminimalkan gejolak sambil tetap mengejar target penerimaan negara.