TEHERAN — Amnesty Menuduh Iran Lakukan Kejahatan Kemanusiaan Saat Tindas Demonstran

Asap tebal dan bau gas air mata yang menyengat pernah melingkupi sudut-sudut kota Teheran pada musim gugur 2022. Di tengah kepulan asap itu, teriakan keberanian warga menyuarakan slogan "Wanita, Kehidupan, Kebebasan" menjadi simbol perlawanan paling masif di Iran dalam beberapa dekade terakhir. Namun, beberapa tahun setelah kematian tragis Mahsa Amini—perempuan Kurdi berusia 22 tahun yang tewas usai ditahan "polisi moral"—sebuah laporan investigatif komprehensif dari Amnesty International membongkar fakta mengerikan: tindakan brutal rezim Iran bukan sekadar penanganan aksi massa biasa, melainkan sebuah tindakan pembantaian sistematis yang tergolong sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Laporan tersebut membeberkan bagaimana otoritas keamanan Iran menggunakan kekuatan mematikan secara tanpa kompromi untuk meredam gelombang protes yang meluas di seluruh negeri. Komando terpusat dari tingkatan tertinggi pemerintahan diyakini memberi lampu hijau bagi pasukan keamanan dan milisi Basij untuk menggunakan senjata api tajam, peluru tembaga, dan kekerasan fisik ekstrem guna membungkam perlawanan sipil.

Jejak Darah dan Mesin Represi Sistematis

Investigasi independen menunjukkan bahwa aksi penindasan tersebut tidak terjadi secara spontan. Terjadi pola pembungkaman yang terencana, mulai dari pemutusan akses internet nasional hingga penggunaan kekerasan seksual di dalam lembaga pemasyarakatan terhadap tahanan politik dan pengunjuk rasa muda.

Penggunaan senjata api kelas militer terhadap warga sipil tanpa senjata menegaskan skala kekejaman yang terjadi. Amnesty mengidentifikasi ratusan kasus di mana korban mengalami luka permanen, termasuk kebutaan akibat tembakan peluru pelet yang disengaja mengincar bagian muka dan mata para demonstran perempuan.

Impunitas Berantai di Balik Tembok Kekuasaan

Hal yang paling krusial dari temuan Amnesty International adalah tembok impunitas yang kokoh yang melindungi para pelaku kekerasan. Hingga hari ini, tidak ada satu pun pejabat tinggi atau aparat keamanan Iran yang dimintai pertanggungjawaban hukum secara transparan atas pembunuhan massal tersebut.

"Otoritas Iran bukan hanya membunuh para pengunjuk rasa di jalanan, tetapi juga membunuh keadilan. Mereka sengaja menutupi jejak kejahatan dan mengintimidasi keluarga korban agar tetap bungkam. Ini adalah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang terstruktur dan dipelihara oleh negara," tegas peneliti senior dalam laporan tersebut.

Sebaliknya, keluarga korban yang menuntut keadilan justru menjadi sasaran persekusi baru. Rumah-rumah mereka diawasi ketat, makam para korban dihancurkan, dan kerabat yang bersuara di media sosial ditangkap atas tuduhan merusak keamanan nasional.

Jeritan yang Tak Boleh Padam di Panggung Internasional

Meskipun rezim Teheran berusaha keras menghapus memori kolektif masyarakat dengan tindakan represif, perlawanan terus membara di bawah permukaan. Komunitas internasional kini didesak untuk mengambil tindakan nyata melebihi sekadar kecaman diplomatik formal.

• Penerapan Yurisdiksi Universal: Mengajukan tuntutan hukum terhadap pejabat Iran yang terlibat saat mereka berada di luar negeri.
• Sanksi Tertarget: Membekukan aset dan membatasi ruang gerak para komandan Garda Revolusi (IRGC) serta pejabat peradilan Iran.
• Dukungan Penyelidikan Mandiri PBB: Memperpanjang mandat Tim Pencari Fakta Independen PBB untuk mengumpulkan bukti kejahatan perang dan kemanusiaan.

Dunia internasional tidak boleh membiarkan peristiwa berdarah tersebut berlalu tanpa penegakan keadilan. Pembiaran dari masyarakat global hanya akan memberikan cek kosong bagi rezim otoriter untuk terus menindas rakyatnya sendiri demi mempertahankan tampuk kekuasaan.