Tata Kelola Dapur MBG di Tengah Tantangan Akuntabilitas

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per semester I tahun 2025, alokasi belanja perlindungan sosial (perlinsos) masih menjadi salah satu pilar terbesar dalam anggaran negara, yakni mencapai sekitar Rp 493,5 triliun atau setara dengan 11,8% dari total belanja pemerintah pusat. Besarnya alokasi ini mencerminkan komitmen negara dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan. Namun, efektivitas dari belanja tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya nilai anggaran, melainkan juga oleh kualitas tata kelola, transparansi, serta akuntabilitas pelaksanaannya.

Skema Pelaksanaan yang Kompleks

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang lebih dikenal sebagai dapur MBG. Untuk memperluas jangkauan, pemerintah melibatkan mitra pembangunan dalam proses penyediaan, operasional, hingga distribusi makanan. Skema kemitraan semacam ini, secara teori, dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan program, mengurangi beban teknis pemerintah, serta membuka ruang partisipasi pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran, di mana sinergi antara sektor publik dan mitra dapat menjaga likuiditas pelaksanaan tanpa harus membebani seluruh kapasitas birokrasi.

Namun, kompleksitas hubungan antara mitra pembangunan dengan yayasan yang menaungi SPPG turut membuka celah dalam sistem pengawasan. Perbedaan peran, batas tanggung jawab, serta mekanisme pertanggungjawaban antara kedua belah pihak menjadi hal krusial. Tanpa pemisahan fungsi yang jelas, proses verifikasi atas pemanfaatan sumber daya berpotensi menjadi tidak terintegrasi, sehingga sulit untuk mengukur rasio efektivitas biaya terhadap output yang dihasilkan.

Di Satu Sisi: Potensi Efisiensi dan Akselerasi

Dari perspektif kebijakan, melibatkan mitra dalam program berskala nasional dapat menjadi instrumen yang tepat apabila diiringi dengan sistem kontrol yang kuat. Dengan adanya pembagian peran, pemerintah dapat berfokus pada perumusan kebijakan, penetapan sasaran, serta monitoring kinerja secara makro. Sementara itu, mitra dapat memanfaatkan kecepatan dan fleksibilitas operasional untuk menjawab kebutuhan harian dapur. Apabila tata kelola berjalan baik, model ini berpotensi menjaga stabilitas pelaksanaan program tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap belanja operasional jangka pendek.

Lebih lanjut, keberadaan yayasan sebagai entitas pengelola juga dapat berperan dalam menjembatani kepentingan sosial. Dengan landasan nirlaba, yayasan berpotensi mengedepankan orientasi pelayanan dibandingkan orientasi komersial. Namun, potensi ini hanya akan terwujud apabila terdapat mekanisme seleksi mitra yang objektif, kontrak kinerja yang terukur, serta audit berkala yang terpublikasi secara terbatas sesuai kebutuhan pengawasan publik.

Di Sisi Lain: Risiko Akuntabilitas dan Tata Kelola

Di sisi lain, model kemitraan ini juga menyimpan sejumlah risiko fundamental. Tanpa kejelasan alur pelaporan keuangan antar entitas, sulit untuk menilai valuasi penggunaan dana per porsi makanan. Risiko ini diperkuat apabila tidak terdapat sistem informasi terintegrasi yang dapat melacak realisasi anggaran secara real-time. Dari sisi kelembagaan, tumpang tindih wewenang antara mitra pembangunan dan yayasan berpotensi memperlambat penyelesaian permasalahan di lapangan, sekaligus mempersulit proses investigasi saat ditemukan indikasi penyimpangan.

Selain itu, sentimen pasar terhadap program berskala besar kerap kali berbanding lurus dengan persepsi akuntabilitas. Apabila isu tata kelola berlarut tanpa penyelesaian sistemik, kepercayaan publik dapat menurun, yang pada gilirannya dapat memengaruhi dukungan politik terhadap keberlanjutan program. Padahal, keberlanjutan program perlindungan sosial sangat bergantung pada legitimasi publik, terutama di tengah tren pembatasan ruang fiskal pasca tekanan global.

Menuju Perbaikan Sistemik

Untuk menjaga efektivitas jangka panjang, perbaikan perlu berfokus pada tiga aspek. Pertama, penegasan batas kewenangan melalui perjanjian tertulis yang merinci tanggung jawab keuangan, operasional, dan pelaporan. Kedua, penguatan pengawasan berbasis data dengan memanfaatkan sistem pelacakan terpusat, sehingga setiap transaksi dapat diverifikasi berdasarkan bukti yang terstandar. Ketiga, penguatan peran pengawasan internal dan eksternal melalui koordinasi yang terintegrasi, tanpa menambah lapisan birokrasi yang justru menghambat operasional.

Pada akhirnya, tantangan yang dihadapi bukan semata persoalan individu, melainkan persoalan desain kelembagaan. Dengan memperkuat fundamental tata kelola, program ini berpotensi untuk tetap menjadi instrumen perlindungan sosial yang berkeadilan. Namun, tanpa perbaikan tersebut, besarnya anggaran tidak akan berbanding lurus dengan dampak yang dirasakan masyarakat. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah bersama untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berkontribusi terhadap pemenuhan hak gizi bagi mereka yang membutuhkan.