Bantuan Upah: Antara Jaring Pengaman dan Beban Fiskal

Berdasarkan data BPS/Bank Indonesia/OJK per 30 September 2025, perekonomian Indonesia masih menunjukkan pergerakan yang beragam di tengah tekanan global. Indeks harga konsumen (IHK) atau ukuran rata-rata perubahan harga barang dan jasa yang dibeli masyarakat, tercatat mengalami kenaikan sebesar 2,37% secara year-on-year, masih berada dalam kisaran target inflasi Bank Indonesia yaitu 1,5% - 3,5%. Namun, di sisi pasar tenaga kerja (keseluruhan aktivitas pencarian, penawaran, dan pemanfaatan tenaga kerja), tingkat pengangguran terbuka masih berada di angka 4,91% atau setara dengan sekitar 7,47 juta orang. Kondisi ini menjadi latar belakang rencana penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) kepada 13,3 juta buruh selama tiga bulan, yang diproyeksikan akan dimulai pada Oktober 2026. Kebijakan ini kembali memicu perdebatan terkait efektivitasnya terhadap fundamental (kondisi dasar ekonomi, seperti pertumbuhan, inflasi, dan lapangan kerja) perekonomian Indonesia.

Di Satu Sisi: Menjaga Daya Beli dan Stabilitas Sosial

Di tengah tren perlambatan pertumbuhan ekonomi global, daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor yang perlu dijaga agar roda konsumsi tidak mengalami penurunan secara drastis. Konsumsi rumah tangga sendiri masih berkontribusi sebesar 54,93% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam negeri pada kuartal II 2025. Artinya, hampir separuh aktivitas ekonomi Indonesia bergantung pada kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa sehari-hari. Dengan adanya bantuan yang ditujukan kepada buruh, khususnya mereka yang berpenghasilan di bawah batas tertentu, terdapat potensi untuk menjaga likuiditas (ketersediaan uang tunai atau aset yang mudah dicairkan untuk memenuhi kebutuhan) rumah tangga. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya penurunan konsumsi yang berlebihan, terutama pada kelompok yang paling rentan terhadap gejolak harga.

Selain itu, kebijakan ini juga dapat berperan dalam meredam sentimen pasar (pandangan atau ekspektasi pelaku ekonomi terhadap kondisi ke depan) negatif di tengah ketidakpastian. Berdasarkan catatan historis, pada periode 2020 hingga 2021, program perlindungan sosial serupa terbukti membantu menahan laju penurunan konsumsi saat terjadi tekanan eksternal. Dengan mempertahankan daya beli, sektor-sektor padat karya seperti perdagangan, makanan dan minuman, serta transportasi berpotensi untuk tetap beroperasi, sehingga dapat membantu menjaga lapangan kerja yang sudah ada. Dari sisi ini, BSU dapat dilihat sebagai jaring pengaman sementara yang bertujuan untuk melindungi fundamental sosial-ekonomi tanpa harus melakukan intervensi yang bersifat struktural dalam jangka pendek.

Di Sisi Lain: Tekanan Terhadap Fiskal dan Efektivitas Distribusi

Namun, setiap kebijakan yang melibatkan belanja negara perlu dikalkulasi berdasarkan rasio (perbandingan antara dua angka atau nilai untuk menilai kondisi tertentu) fiskal yang sehat. Berdasarkan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, defisit anggaran (selisih antara pendapatan dan belanja negara) diperkirakan berada di kisaran 2,48% - 2,53% terhadap PDB. Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih berada di angka 38,8% per akhir Agustus 2025, yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya meski masih terjaga di bawah ambang batas ketentuan. Penyaluran bantuan kepada 13,3 juta penerima selama tiga bulan tentu akan menambah beban belanja, sehingga perlu diimbangi dengan sumber pendapatan agar tidak mendorong capital outflow (arus keluar modal asing dari suatu negara) akibat meningkatnya kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal.

Di samping tekanan fiskal, efektivitas program juga menjadi sorotan. Tantangan distribusi, seperti pemutakhiran data penerima, potensi tumpang tindih, serta akses bagi buruh di sektor informal (pekerja yang tidak terikat kontrak formal atau tidak tercatat secara penuh oleh sistem ketenagakerjaan) kerap menjadi kendala dalam realisasi program serupa. Hal ini dapat berdampak pada valuasi (penilaian atas nilai suatu kebijakan, aset, atau program berdasarkan manfaat dan biayanya) manfaat bersih dari kebijakan tersebut. Apabila tidak seluruh dana tepat sasaran, maka dampak terhadap konsumsi secara agregat bisa jauh lebih kecil dibandingkan biaya yang dikeluarkan, sehingga sentimen pasar terhadap kredibilitas fiskal justru dapat melemah.

Implikasi Jangka Menengah Terhadap Perekonomian

Melihat kedua perspektif tersebut, proyeksi dampak kebijakan ini akan sangat bergantung pada kondisi makro yang berkembang hingga Oktober 2026. Jika tren perlambatan ekonomi global berlanjut, tekanan terhadap lapangan kerja dapat meningkat, sehingga kebutuhan akan jaring pengaman akan semakin relevan. Namun, apabila fundamental domestik tetap stabil dengan inflasi terkendali dan pertumbuhan yang berkelanjutan, maka urgensi program ini perlu ditimbang secara ketat agar tidak mengorbankan ruang fiskal untuk belanja produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang dapat meningkatkan produktivitas (kemampuan menghasilkan barang atau jasa per unit sumber daya) dalam jangka panjang.

"Kebijakan perlindungan sosial bersifat penting untuk menjaga stabilitas, namun keberlanjutannya harus diukur berdasarkan kemampuan fiskal dan ketepatan sasaran, bukan hanya besaran penerima."

Selain itu, kebijakan ini juga dapat berimplikasi tidak langsung terhadap indeks (ukuran statistik yang menggambarkan perubahan atas suatu hal, seperti harga, saham, atau aktivitas ekonomi) kepercayaan pelaku usaha. Bagi sektor swasta, kepastian terkait arah kebijakan fiskal dapat mempengaruhi keputusan untuk menyesuaikan portofolio (kumpulan aset atau rencana aktivitas yang dimiliki oleh suatu pihak) investasi maupun ekspansi usaha. Oleh karena itu, sinyal yang konsisten mengenai durasi dan cakupan program menjadi penting untuk menjaga stabilitas di tengah dinamika pasar.

Penutup

Secara keseluruhan, rencana penyaluran bantuan subsidi upah kepada 13,3 juta buruh selama tiga bulan merupakan kebijakan yang memiliki dua sisi yang sama kuatnya. Di satu sisi, program ini berpotensi menjaga daya beli, melindungi kelompok rentan, dan meredam sentimen pasar negatif. Di sisi lain, tekanan terhadap likuiditas fiskal, tantangan distribusi, serta kebutuhan akan efisiensi belanja dapat melemahkan manfaatnya jika tidak dikelola dengan cermat. Dengan mempertimbangkan rasio defisit, valuasi manfaat, dan fundamental ekonomi secara menyeluruh, kebijakan ini dapat berperan sebagai bantalan sementara, tanpa menggeser prioritas jangka panjang untuk memperkuat struktur perekonomian Indonesia.