Target 1 GW PGE 2028: Ambisi Nomor Satu atau Beban Berat?

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per Agustus 2026, kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) nasional tercatat sekitar 2,4 gigawatt (GW), sementara potensi sumber daya panas bumi Indonesia mencapai 23,9 GW atau nyaris 40 persen dari cadangan dunia. Di celah antara potensi dan realisasi itulah PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) memasang target ekspansi: menambah kapasitas 1 GW pada 2028 dan 1,8 GW pada 2033. Bila tercapai, perusahaan pelat merah itu akan menjadi operator PLTP dengan kapasitas terbesar di dunia, melampaui posisi Amerika Serikat yang selama bertahun-tahun memimpin peringkat global.

Optimisme itu tidak muncul tanpa dasar. Saat ini PGE mengoperasikan sekitar 672 MW dari total kapasitas terpasang kelompok usahanya yang lebih dari 1,8 GW, dengan portofolio yang tersebar dari Sibayak di Sumatera Utara hingga Ulubelu di Lampung, Kamojang dan Darajat di Jawa Barat, serta Lahendong di Sulawesi Utara. Dengan rasio utilisasi pembangkit yang kerap berada di atas 90 persen karena sifat panas bumi sebagai beban dasar (base load), setiap penambahan kapasitas baru diyakini langsung terserap oleh sistem kelistrikan nasional.

Ambisi 2028: Berburu Tambahan Satu Gigawatt

Secara sederhana, penambahan 1 GW setara hampir satu setengah kali kapasitas operasi PGE hari ini, atau kira-kira kebutuhan listrik 800 ribu rumah tangga. Dengan estimasi biaya pembangunan PLTP berkisar 3-5 juta dolar AS per MW, ekspansi tersebut menuntut belanja modal sekitar 3-5 miliar dolar AS, belum termasuk biaya pengeboran sumur eksplorasi yang kerap menyumbang sepertiga dari total investasi. Dana sebesar itu tidak mungkin ditanggung dari kas internal semata; perusahaan kemungkinan besar akan mengombinasikan pinjaman bank, penerbitan obligasi hijau, hingga kemitraan strategis dengan investor global.

Sejak melantai di Bursa Efek Indonesia pada 2023 dengan dana segar sekitar Rp9,1 triliun, PGE memang memiliki ruang fiskal yang lebih longgar. Namun kebijakan dividen yang mencapai sekitar 30 persen dari laba bersih turut membatasi akumulasi kas untuk ekspansi. Dengan kata lain, pertumbuhan kapasitas sebesar ini akan diuji oleh kemampuan perusahaan menjaga likuiditas di tengah siklus belanja modal yang padat pada 2026-2028.

Di Satu Sisi: Fundamental yang Masih Berpihak

Pro: argumen di balik optimisme PGE cukup kuat. Pertama, transisi energi menempatkan panas bumi pada posisi istimewa karena menghasilkan listrik 24 jam tanpa bergantung pada cuaca, berbeda dengan tenaga surya atau angin. Faktor kapasitas PLTP yang tinggi menjadikannya tulang punggung bauran energi baru terbarukan (EBT) dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Kedua, pemerintah menargetkan bauran EBT 23 persen pada 2025, sementara realisasinya baru berada di kisaran 14 persen, sehingga insentif fiskal dan kemudahan perizinan bagi pengembang panas bumi cenderung terus mengalir.

Ketiga, sentimen pasar global terhadap energi hijau masih positif. Arus masuk investasi portofolio ke sektor EBT menunjukkan tren kenaikan year-on-year, dan indeks saham emiten energi hijau turut menguat seiring membaiknya valuasi perusahaan berbasis kontrak jangka panjang. Bagi investor yang mencari pendapatan stabil, karakteristik ini menjadi magnet tersendiri karena pendapatan PGE dijamin kontrak jual beli listrik dengan PT PLN.

Di Sisi Lain: Beban Investasi dan Risiko Sumur Kering

Kontra: tantangan terbesar justru berada pada tahap paling awal, yakni pengeboran. Setiap sumur eksplorasi menghabiskan biaya puluhan juta dolar AS dengan probabilitas gagal yang tidak kecil; satu sumur kering (dry hole) dapat menggerus anggaran tahunan sekaligus menunda jadwal proyek. Risiko teknis ini membuat tenor pengembangan proyek panas bumi rata-rata mencapai 5-7 tahun, lebih lama dibandingkan pembangkit surya yang bisa beroperasi dalam dua tahun.

Belum lagi soal pendanaan. Lingkungan suku bunga yang masih tinggi menaikkan biaya pinjaman dan dapat memicu capital outflow dari pasar negara berkembang bila sentimen global memburuk. Perusahaan juga harus menjaga rasio utang terhadap EBITDA agar tidak membebani peringkat kredit, sementara persaingan memperebutkan pembeli listrik kian ketat: harga panel surya yang terus mengalami penurunan membuat PLTS menjadi pesaing yang jauh lebih murah per MW. Pertanyaan yang mengemuka di kalangan analis adalah apakah percepatan 2028 tetap relevan bila biaya teknologi lain menurun lebih cepat dari proyeksi.

Proyeksi: Jalan Tengah di Tengah Ketidakpastian

“Target 1 GW pada 2028 adalah langkah berani yang sah secara strategis, tetapi eksekusinya sangat bergantung pada kecepatan perizinan, kesiapan rantai pasok, dan akses pembiayaan,” ujar seorang analis ketenagalistrikan yang memantau perkembangan PGE. “Jika separuh dari target itu tercapai pada 2028 dan sisanya menyusul pada 2030, posisi nomor satu dunia tetap bisa diraih tanpa memaksakan kecepatan yang berisiko.”

Di mata banyak pengamat, skenario realistis berada di tengah: ekspansi tetap berjalan, tetapi jadwal bisa bergeser satu hingga dua tahun akibat faktor teknis dan pembiayaan. Yang lebih penting, arah strategi perusahaan telah berubah secara fundamental dari sekadar operator pembangkit menjadi pemain energi hijau terintegrasi, dengan potensi pendapatan dari penjualan karbon dan hidrogen hijau di masa depan. Proyeksi kapasitas 1,8 GW pada 2033 memberikan bingkai jangka panjang yang lebih kredibel dibandingkan target jangka pendek yang penuh tantangan likuiditas.

Pada akhirnya, ambisi PGE menjadi cermin dilema transisi energi Indonesia secara keseluruhan: potensi melimpah, tetapi biaya, risiko, dan waktu adalah tiga variabel yang tidak bisa ditawar. Keberhasilan mengejar target 2028 akan ditentukan oleh konsistensi kebijakan, bukan sekadar optimisme korporasi. Investor dan publik layak mencatat tonggak-tonggak kecil di sepanjang jalan, karena dalam proyek sebesar ini, janji mudah diucapkan tetapi bukti baru bermakna ketika sumur pertama mulai memproduksi uap.