Tantangan Fiskal di Balik Peran Baru

Berdasarkan data BPS, Bank Indonesia, dan OJK per 30 September 2025, perekonomian Indonesia saat ini sedang berada dalam fase tekanan yang beragam. Laju pertumbuhan ekonomi tercatat mengalami penurunan menjadi 4,87% year-on-year, dibandingkan dengan 5,05% pada periode yang sama tahun lalu. Selain itu, defisit anggaran negara hingga akhir Agustus 2025 berada pada kisaran Rp 204,4 triliun atau setara dengan 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Tekanan ini menjadi latar belakang penting bagi dinamika kabinet, khususnya terkait dengan penguatan sektor keuangan negara yang kini diperkuat melalui penambahan peran strategis di jajaran Kementerian Keuangan.

Dalam konteks tersebut, terbentuknya susunan kepemimpinan baru di Kementerian Keuangan dengan tiga wakil menteri menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kapasitas kebijakan fiskal. Salah satu penugasan tersebut diemban oleh sosok yang secara publik tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 4,7 miliar berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Angka ini, meski terbilang kecil apabila dibandingkan dengan total alokasi anggaran negara, dapat menjadi titik awal diskusi yang lebih luas terkait integritas, tata kelola, serta beban kerja fiskal yang akan dihadapi ke depannya.

Perspektif Pertama: Penguatan Tata Kelola dan Fundamental Fiskal

Di satu sisi, penugasan peran baru di tengah tekanan anggaran dapat menjadi momentum untuk memperkuat fundamental perekonomian Indonesia. Fundamental yang dimaksud disini adalah kondisi dasar ekonomi suatu negara, seperti rasio utang, pendapatan negara, belanja wajib, serta kemampuan membiayai pembangunan secara berkelanjutan. Saat ini, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih berada pada level 38,8%, jauh di bawah batas aman berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, namun mengalami kenaikan secara bertahap dibandingkan dengan 37,9% pada tahun sebelumnya.

Dengan bertambahnya kapasitas sumber daya manusia di Kementerian Keuangan, proyeksi terhadap percepatan penyerapan anggaran yang tepat sasaran dapat menjadi lebih terjaga. Hal ini berpotensi menjaga likuiditas (ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan operasional dan pembangunan) negara agar tidak tertekan secara berlebihan. Selain itu, dalam jangka menengah, upaya menjaga disiplin belanja dapat membantu meredam potensi capital outflow (arus keluar modal asing dari dalam negeri) yang kerap terjadi ketika sentimen pasar terhadap fiskal suatu negara mengalami penurunan. Berdasarkan indeks aliran modal Bank Indonesia, arus modal asing ke pasar domestik sempat mengalami penurunan sebesar 23,7% secara year-on-year pada kuartal kedua 2025, sehingga menjaga stabilitas fiskal menjadi hal yang krusial bagi portofolio investasi domestik secara keseluruhan.

Perspektif Kedua: Tekanan Beban Kerja di Tengah Ekspektasi Publik

Di sisi lain, ekspektasi publik terhadap jajaran Kementerian Keuangan akan semakin besar seiring dengan kompleksitas masalah yang dihadapi. Tren kenaikan belanja wajib, seperti pembayaran bunga utang yang telah mencapai Rp 496,3 triliun sepanjang tahun berjalan, menjadi salah satu beban yang tidak dapat dikurangi secara instan. Beban tersebut memakan porsi yang cukup besar dari total belanja negara, sehingga ruang fiskal (space fiskal) atau kemampuan negara untuk membelanjakan dana diluar kewajiban yang telah ditetapkan, turut mengalami penurunan.

Lebih lanjut, sentimen pasar saat ini juga masih sensitif terhadap kebijakan fiskal. Valuasi (penilaian atas kondisi ekonomi maupun aset berdasarkan data fundamental) terhadap instrumen keuangan negara dapat bergerak dinamis apabila terdapat persepsi terkait keberlanjutan defisit. Hal ini dapat berdampak terhadap imbal hasil surat berharga negara yang telah berada pada rentang 6,55% - 7,15% untuk tenor jangka menengah, relatif stabil namun rawan terhadap gejolak eksternal. Oleh karena itu, transparansi menjadi faktor yang tidak terpisahkan dari tugas tersebut. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara, seperti yang terlihat dari angka harta yang telah diumumkan, merupakan salah satu instrumen untuk menjaga kepercayaan publik, namun perlu dibarengi dengan konsistensi dalam tata kelola kebijakan yang terukur.

"Kepercayaan terhadap fiskal bukan dibangun hanya melalui angka defisit, namun melalui konsistensi, prediktabilitas kebijakan, dan akuntabilitas yang dapat diverifikasi oleh publik."

Jalan Menuju Stabilitas yang Berkelanjutan

Melihat kedua perspektif tersebut, tugas yang diemban oleh jajaran wakil menteri keuangan kedepannya akan berfokus pada dua hal yang saling berkaitan. Pertama, menjaga disiplin fiskal tanpa menghambat belanja prioritas yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, menjaga akuntabilitas publik agar sentimen pasar dan kepercayaan masyarakat dapat tetap terjaga di tengah tren perlambatan ekonomi global. Kedua aspek ini menjadi penting, mengingat proyeksi Bank Indonesia dan lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bergerak di kisaran 4,8% - 5,0% hingga akhir tahun 2025.

Pada akhirnya, keberhasilan dalam menjaga stabilitas fiskal tidak hanya diukur melalui rasio ataupun indeks makro semata, namun juga melalui kemampuan untuk menjawab ekspektasi publik akan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Dengan tekanan likuiditas global yang masih fluktuatif serta kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, setiap langkah kebijakan fiskal akan turut diuji oleh data, bukan hanya oleh waktu. Inilah tantangan terbesar yang kini berada di hadapan para pengelola keuangan negara untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan saat ini, serta keberlanjutan untuk generasi mendatang.