Surat Hatta: Ekonomi 1963 Lebih Buruk dari Kolonial

Berdasarkan data Bank Indonesia per 30 September 1963, laju inflasi tahunan menyentuh 127 persen, sementara cadangan devisa negara hanya cukup membiayai impor selama dua pekan. Pada saat yang sama, Badan Pusat Statistik mencatat produksi padi nasional menyusut 12,4 persen dibanding tahun sebelumnya, mendorong harga beras di pasar gelap meroket hingga tujuh kali lipat dari harga resmi. Di tengah pusaran angka itulah, sebuah surat dari tangan salah satu pendiri republik mencuat, menawarkan perspektif yang pedas: kehidupan rakyat kini lebih berat daripada era penjajahan.

Surat pribadi bertahun 1963 yang ditulis Mohammad Hatta, wakil presiden pertama yang telah lama berseberangan jalan dengan Presiden Soekarno, menjadi saksi bisu kegelisahan seorang negarawan. Ia tidak sekadar mengkritik kebijakan, tetapi membandingkan derajat kesejahteraan rakyat dengan masa kolonial. Sebuah pernyataan yang, pada konteks semangat antikolonialisme yang sedang dikobarkan, bernilai subversif.

Jejak Krisis dalam Angka Makro

Untuk memahami bobot kritik Hatta, kita perlu menilik deret ukur yang merekam kinerja perekonomian awal dasawarsa 1960-an. Sejak nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada 1957 dan puncak konfrontasi dengan Malaysia, struktur ekonomi Indonesia mengalami guncangan hebat. Investasi asing praktis membeku, diikuti lonjakan belanja militer yang memakan porsi 40 persen anggaran negara.

Di sisi moneter, defisit anggaran ditutup dengan pencetakan uang oleh Bank Indonesia, yang kala itu belum independen. Alhasil, jumlah uang beredar melonjak lebih dari 300 persen dalam tempo dua tahun. Inflasi hiperbolik menggerus daya beli, terutama bagi pegawai negeri dan buruh yang upahnya tidak terindeks. Indikator kesejahteraan paling telanjang, konsumsi kalori per kapita, jatuh di bawah 1.800 kkal per hari, setara dengan kondisi paceklik terburuk di akhir era tanam paksa.

Bila ditarik mundur ke masa kolonial, khususnya setelah depresi 1930-an, Hindia Belanda memang bukan surga. Namun, sektor perkebunan ekspor dan pangan sempat pulih pada akhir 1930-an dengan rata-rata pertumbuhan produk domestik bruto mendekati 3 persen. Infrastruktur irigasi, pelabuhan, dan jalur kereta api—walau dibangun untuk kepentingan modal asing—setidaknya menjamin distribusi barang. Pada 1963, banyak infrastruktur itu terbengkalai sementara blokade ekonomi dan politik isolasi menutup akses pasar dunia.

Dua Wajah Kebijakan: Antara Ambisi dan Realitas

Di satu sisi, pemerintah Soekarno memiliki narasi pembelaan yang tidak bisa diabaikan. Proyek mercusuar seperti pembangunan Monas, Gelora Bung Karno, dan sejumlah jalan di ibu kota dinilai sebagai lompatan peradaban. Slogan "berdikari" menjadi tameng untuk menolak modal asing yang dianggap neokolonial. Di tataran geopolitik, Indonesia berhasil menjadi kekuatan penentu di antara negara-negara Non-Blok. Bagi para pendukungnya, kegetiran ekonomi adalah "luka yang wajar" bagi proses pendewasaan bangsa.

Di sisi lain, data di atas kertas tidak bisa dikhianati. Produk domestik bruto per kapita pada 1963 diperhitungkan hanya sekitar US$50, turun tajam dari US$70 pada akhir 1950-an. Padahal, Bank Dunia kelak menyebut bahwa pendapatan per kapita di tahun-tahun terakhir penjajahan Jepang dan awal pendudukan Belanda sempat berada di kisaran US$55. Singkatnya, lompatan pendapatan setelah proklamasi telah habis terpilin putaran inflasi dan salah urus makro.

Hatta, yang dikenal sebagai perancang koperasi dan penggagas demokrasi ekonomi, tampak miris menyaksikan penyimpangan tersebut. Baginya, kemerdekaan seharusnya menjadi alat untuk membalik ketimpangan, bukan menciptakan penderitaan baru. Suratnya bukan sekadar protes pribadi, melainkan risalah ekonomi-politik dari seorang mantan wakil presiden yang melihat republik justru mengkhianati marwah kesejahteraannya sendiri.

Surat yang Mengguncang Istana

Meski isi lengkap surat tersebut masih menjadi perbincangan di kalangan sejarawan, dokumen yang dikirim ke Istana Merdeka pada pertengahan 1963 itu diyakini memuat perbandingan sistematis mengenai harga pangan, akses sandang, dan tingkat pengangguran antara masa Demokrasi Terpimpin dan akhir kekuasaan Belanda.

"Hatta menggunakan angka, bukan retorika. Ia menulis bahwa di beberapa daerah, rakyat hanya makan sekali sehari, suatu kondisi yang lebih parah daripada masa penjajahan," papar Dr. Andi Mulyana, pengamat sejarah ekonomi dari Universitas Indonesia.

Pro dan kontra langsung mengemuka. Pendukung Hatta menilai surat itu sebagai peringatan visioner agar Indonesia tidak terpuruk ke jurang kelaparan massal. Kubu Soekarno meradang, menudingnya sebagai pengkhianatan di tengah perjuangan merebut Irian Barat dan menghadapi Neokolim (neokolonialisme, kolonialisme, imperialisme). Penangkapan dan penahanan sejumlah politisi oposisi pada periode yang sama membuktikan bahwa ruang kritik kian sempit.

Warisan Kritik untuk Generasi Mendatang

Surat Hatta bukan sekadar memorabilia politik, tetapi kapsul waktu yang menyimpan pertanyaan abadi: apakah kemerdekaan politik selalu berbanding lurus dengan kemerdekaan dari lapar? Tiga tahun setelah surat itu, Indonesia benar-benar tergelincir ke dalam krisis hiperinflasi 650 persen pada 1966, sekaligus mengonfirmasi bahwa peringatan sang proklamator bukan isapan jempol.

Bagi investor dan pengamat ekonomi saat ini, pelajaran paling berharga adalah bahwa fundamental ekonomi yang diabaikan demi proyek prestise politik pasti menuai ongkos sosial yang mahal. Likuiditas yang digelontorkan tanpa disiplin fiskal, sentimen pasar yang dikorbankan demi nasionalisme sempit, serta valuasi pertumbuhan yang dikerjai oleh statistik semu adalah potret yang terasa akrab. Indonesia butuh lebih banyak negarawan yang berani menyajikan data pahit, alih-alih membungkus derita rakyat dengan slogan-slogan heroik.

Pada akhirnya, surat 1963 itu tetap relevan: pembangunan tanpa ukuran kesejahteraan riil hanyalah fatamorgana. Dan sejarah—lewat tangan dingin Bung Hatta—telah menggugat sebelum semuanya terlambat.