Sudaryono Godok Solusi Tunggakan Mitra Dapur MBG APGI 3T

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan bahwa pihaknya sedang merancang mekanisme penyelesaian tunggakan pembayaran kepada para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang berperan sebagai dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Mitra yang tergabung dalam Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) di wilayah 3T—terdepan, terpencil, dan tertinggal—ini telah menunggu pelunasan kewajiban sejak beberapa bulan terakhir. Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah berupaya menjaga keberlangsungan rantai pasok program unggulan tersebut.

Latar Belakang Tunggakan dan Dampaknya

Program MBG yang menyasar jutaan anak sekolah dan ibu hamil di seluruh Indonesia mengandalkan ribuan dapur mitra untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan. Namun, sejak awal tahun 2025, banyak mitra SPPG di kawasan 3T menghadapi keterlambatan pembayaran dari BGN. Total nilai tunggakan diperkirakan mencapai Rp150 miliar, melibatkan sekitar 1.200 mitra yang tersebar di 340 kecamatan. Akibatnya, sejumlah dapur terpaksa mengurangi volume produksi atau berutang kepada pemasok bahan baku untuk tetap beroperasi. Ketua APGI 3T, Markus Tondok, sebelumnya menyampaikan bahwa kondisi ini dapat mengancam kontinuitas distribusi gizi di daerah yang paling membutuhkan.

Secara struktural, keterlambatan ini dipicu oleh peralihan sistem pencairan anggaran dari mekanisme dana langsung ke platform digital yang masih dalam tahap penyempurnaan. Di sisi lain, beberapa mitra juga belum sepenuhnya memenuhi dokumen pertanggungjawaban, sehingga proses verifikasi menjadi lebih panjang. Sudaryono mengakui adanya kendala administrasi tersebut, namun menegaskan bahwa BGN tidak akan membiarkan mitra kecil kolaps.

Skema Penyelesaian yang Disiapkan

Dalam pertemuan terbatas dengan perwakilan APGI 3T, Sudaryono mengungkapkan tiga opsi utama yang tengah dikaji. Pertama, pembayaran bertahap dengan prioritas bagi mitra dengan tunggakan di atas Rp200 juta dan yang beroperasi di pulau-pulau terluar. Kedua, mendorong audit independen atas klaim yang diajukan mitra, sehingga hanya tagihan valid yang segera dilunasi. Ketiga, mengajukan tambahan pagu anggaran ke Kementerian Keuangan untuk mempercepat penyelesaian pada kuartal ketiga 2025. “Kami paham beban yang ditanggung mitra, terutama di daerah 3T yang akses permodalannya terbatas. Skema ini akan final dalam dua pekan ke depan,” ujar Sudaryono.

BGN juga berencana menyederhanakan prosedur klaim dengan memangkas sejumlah dokumen pendukung yang dianggap tidak esensial. Langkah ini diharapkan mempersingkat siklus pembayaran dari yang awalnya 45 hari menjadi maksimal 21 hari kerja. Teknologi verifikasi berbasis foto pengiriman makanan juga akan diuji coba untuk meminimalkan sengketa klaim di masa depan.

Respons Asosiasi dan Pelaku Usaha

APGI 3T menyambut baik komitmen BGN, namun meminta adanya kepastian jadwal agar mitra dapat merencanakan kembali arus kas mereka. “Kami optimistis karena Pak Sudaryono langsung turun tangan. Tapi kami butuh kejelasan kapan dana pertama cair,” kata Markus Tondok. Sementara itu, sejumlah pelaku usaha kecil yang menjadi pemasok bahan pangan ke dapur SPPG mengaku mulai mengurangi pasokan karena khawatir risiko kredit macet bertambah.

Di sisi lain, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Rina Wulandari, menilai bahwa tunggakan ini merupakan ujian bagi tata kelola program MBG yang sejak awal dikritik karena skala implementasinya yang masif dan serentak. “Jika skema pelunasan tidak disertai perbaikan sistemik, kejadian serupa akan berulang. Transparansi proses audit menjadi kunci,” ujarnya. BGN berjanji akan membuka akses informasi secara berkala melalui portal daring sehingga mitra dapat memantau status tagihan mereka.

Menjaga Momentum Program Gizi Nasional

Program MBG telah berjalan di lebih dari 450 kabupaten/kota dan menjadi tulang punggung pengentasan stunting. Tunggakan yang berlarut-larut berpotensi menimbulkan efek domino, mulai dari berkurangnya pasokan makanan hingga menurunnya kepercayaan mitra terhadap pemerintah. BGN menargetkan seluruh tunggakan selesai paling lambat akhir September 2025, bersamaan dengan dimulainya audit tahap pertama. Anggaran tambahan yang diusulkan mencapai Rp200 miliar, dengan mekanisme talangan dari pos cadangan belanja prioritas.

Penyelesaian ini tidak hanya berdampak pada keberlangsungan dapur mitra, tetapi juga pada ribuan petani dan peternak lokal yang menjadi pemasok bahan baku MBG. Dengan lancarnya pembayaran, rantai ekonomi di daerah 3T diharapkan kembali bergerak. Sudaryono menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembayaran akan dilakukan setiap triwulan untuk mencegah penumpukan tagihan di masa mendatang. “Kami berkomitmen menjadikan MBG sebagai program yang berkelanjutan, bukan sekadar proyek sesaat,” pungkasnya.