Sudaryono Benahi Tata Kelola MBG, Efektivitas Anggaran Rp71 Triliun Dipertaruhkan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 tercatat sebesar 5,12 persen year-on-year, dengan konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB). Dalam kerangka itulah program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditempatkan: bukan sekadar intervensi sosial, melainkan juga stimulus konsumsi beranggaran Rp71 triliun pada tahun anggaran 2025. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono kini memimpin upaya perbaikan tata kelola program tersebut setelah fase ekspansi awal menimbulkan sejumlah persoalan operasional.

Sejak diluncurkan pada Januari 2025, MBG menjangkau jutaan anak sekolah, ibu hamil, dan balita, dengan target akhir 82,9 juta penerima manfaat. Namun percepatan distribusi melalui ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) — dapur umum yang memasak dan mendistribusikan makanan — diikuti laporan kasus keracunan massal, keterlambatan pembayaran mitra, serta ketimpangan kualitas antarwilayah. Rangkaian koreksi yang dijalankan Sudaryono sejak menahkodai BGN pada pertengahan 2025 menjadi penanda bahwa pemerintah memilih konsolidasi ketimbang ekspansi tanpa kendali.

Peta Perbaikan Tata Kelola di Bawah Sudaryono

Perbaikan pertama menyasar standardisasi dapur. Setiap SPPG kini diwajibkan memenuhi sertifikasi higiene dan sanitasi, mempekerjakan ahli gizi, serta menjalankan uji sampel makanan sebelum distribusi. Kedua, BGN menata ulang mekanisme seleksi dan evaluasi yayasan pengelola, termasuk menunda pembentukan unit baru yang belum memenuhi prasyarat teknis. Ketiga, sistem pembayaran kepada mitra diperbaiki agar arus kas dapur tidak tersendat, mengingat nilai per porsi yang ditetapkan sekitar Rp10.000 menuntut efisiensi tinggi dari para pelaksana.

Keempat, penguatan pengawasan berlapis melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga aparat penegak hukum untuk menelusuri rantai pasok bahan baku. Kelima, digitalisasi pelaporan diperluas sehingga jumlah porsi, serapan anggaran, dan insiden dapat dipantau secara berkala. Keenam, BGN mempertegas sanksi bagi pengelola yang lalai, mulai dari penghentian sementara hingga pemutusan kerja sama. Keenam langkah ini membentuk kerangka tata kelola yang lebih ketat dibandingkan fase awal program.

Di Satu Sisi: Konsolidasi Memperkuat Fundamental Program

Dari perspektif ekonomi publik, langkah konsolidasi ini memperbaiki kualitas belanja negara. Pengetatan standar menekan risiko pemborosan yang selama ini menjadi kelemahan program distribusi berskala besar. Dengan penyerapan anggaran yang lebih tertib, multiplier effect — daya ganda pengeluaran pemerintah terhadap ekonomi — berpotensi mengalir lebih merata ke petani, peternak, dan UMKM pemasok bahan pangan di daerah. Likuiditas di sektor pangan lokal pun ikut terjaga karena pembayaran kepada mitra menjadi lebih pasti.

"Perbaikan tata kelola adalah prasyarat agar belanja sosial berskala raksasa tidak berubah menjadi beban fiskal tanpa hasil. Kredibilitas pelaksana menentukan kepercayaan publik dan pasar," demikian pandangan sejumlah pengamat kebijakan publik di Jakarta.

Sentimen pasar juga cenderung merespons positif kepastian tata kelola. Bagi investor yang memantau defisit APBN 2025 yang dipatok di kisaran 2,53 persen terhadap PDB, bukti bahwa program prioritas dikelola dengan disiplin dapat meredam kekhawatiran capital outflow, yakni keluarnya dana asing akibat keraguan terhadap kesehatan fiskal. Stabilitas indeks kepercayaan investor menjadi taruhannya.

Di Sisi Lain: Risiko Eksekusi dan Keterbatasan Kapasitas

Kendati demikian, perbaikan di atas kertas tidak otomatis menyelesaikan persoalan di lapangan. Kebutuhan ahli gizi untuk ribuan SPPG menghadapi kenyataan keterbatasan sumber daya manusia; rasio tenaga gizi per penduduk di Indonesia masih jauh dari ideal. Pengetatan sertifikasi juga berpotensi memperlambat penyaluran dalam jangka pendek, yang berarti serapan anggaran bisa tertunda dan manfaat konsumsi bergeser ke tahun anggaran berikutnya.

Ada pula risiko moral hazard jika pengawasan berlapis justru menambah birokrasi tanpa akuntabilitas yang jelas. Pengalaman program bantuan sosial sebelumnya menunjukkan tren bahwa titik lemah hampir selalu berada pada verifikasi di tingkat akar rumput. Tanpa audit independen yang transparan, perbaikan tata kelola berisiko berhenti sebagai norma administratif belaka, sementara fundamental persoalan — kualitas bahan baku dan kapasitas dapur — belum terselesaikan.

Proyeksi Fiskal dan Catatan untuk Tahun Anggaran Berikutnya

Ke depan, keberhasilan Sudaryono akan diukur dari dua variabel: keselamatan penerima manfaat dan ketepatan serapan anggaran. Jika tren perbaikan berlanjut, alokasi MBG pada 2026 yang diproyeksikan meningkat signifikan dapat disalurkan dengan fondasi lebih kokoh, sekaligus menopang target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Sebaliknya, jika insiden kembali berulang, biaya politik dan fiskalnya akan jauh lebih besar ketimbang anggaran yang dihemat.

Bagi pembaca, pesan utamanya jelas: tata kelola menentukan apakah MBG menjadi investasi sumber daya manusia jangka panjang atau sekadar belanja rutin berskala masif. Pemerintah telah memilih jalur konsolidasi; kini publik menanti bukti bahwa pilihan itu berbuah hasil nyata, bukan sekadar wacana perbaikan.