Subsidi Truk Listrik Diwacanakan, Antara Transisi Energi dan Beban Fiskal

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan dan Badan Pusat Statistik per 2024, sektor transportasi darat menyumbang sekitar 88 persen dari total konsumsi energi final di subsektor transportasi nasional. Di dalamnya, kendaraan niaga berbobot besar seperti truk memainkan peran signifikan terhadap konsumsi solar bersubsidi dan emisi karbon. Wacana pemberian insentif fiskal untuk truk listrik kembali mengemuka setelah peneliti Center for Transportation and Logistics Studies Universitas Gadjah Mada, Arif Wismadi, mendorong pemerintah menyiapkan subsidi bagi kendaraan niaga berbasis baterai tersebut.

Usulan ini muncul di tengah tren elektrifikasi kendaraan penumpang yang tumbuh dua digit secara year-on-year, tetapi adopsi pada segmen komersial berjalan lambat. Data Gaikindo menunjukkan penjualan kendaraan listrik berbasis baterai pada 2024 menembus lebih dari 43.000 unit, namun hampir seluruhnya merupakan mobil penumpang, bukan truk. Di satu sisi, intervensi pemerintah dinilai perlu untuk menutup selisih harga yang masih lebar antara truk diesel dan truk listrik.

Pro: Dorongan Transisi Energi dan Penghematan Jangka Panjang

Argumen utama kubu pendukung subsidi bertumpu pada struktur biaya operasional. Berdasarkan kajian internal beberapa lembaga riset, biaya bahan bakar truk listrik per kilometer bisa 40 hingga 60 persen lebih rendah dibanding truk diesel, tergantung tarif listrik yang berlaku. Artinya, meski harga beli awal lebih mahal, total cost of ownership dalam lima tahun berpotensi lebih kompetitif.

Dari sisi fiskal, subsidi truk listrik juga dapat dipandang sebagai realokasi belanja. Anggaran subsidi energi pada 2024 dialokasikan lebih dari Rp190 triliun, sebagian besar untuk bahan bakar minyak dan listrik rumah tangga. Pengalihan sebagian dana ke insentif kendaraan niaga listrik berpotensi memangkas impor solar dan memperbaiki posisi neraca dagang migas yang selama ini menjadi sumber tekanan terhadap rupiah.

"Transisi energi di sektor logistik tidak akan berjalan tanpa insentif awal, karena pelaku usaha menilai risiko investasi masih tinggi," kata Arif Wismadi dalam paparannya.

Selain itu, tambahan permintaan truk listrik berpotensi menarik investasi perakitan lokal. Pemerintah telah menargetkan produksi kendaraan listrik nasional mencapai 600.000 unit pada 2030. Tanpa segmen komersial, target tersebut sulit tercapai karena pangsa mobil penumpang saja tidak cukup menyerap kapasitas pabrik.

Kontra: Beban Anggaran dan Kesiapan Infrastruktur

Di sisi lain, kritik terhadap rencana subsidi ini datang dari kalangan ekonom fiskal. Ruang anggaran negara sedang terbatas. Rasio utang terhadap produk domestik bruto berada di kisaran 39 persen, sementara defisit APBN dijaga di bawah 3 persen. Menambah pos belanja baru berpotensi mempersempit likuiditas fiskal untuk program lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Persoalan kedua adalah infrastruktur pengisian daya. Hingga awal 2025, jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum di Indonesia baru sekitar 2.700 unit, dan mayoritas terkonsentrasi di Jawa serta Sumatra bagian utara. Truk niaga menuntut pengisian daya cepat berkapasitas besar yang pembangunannya jauh lebih mahal dibanding pengisi daya mobil penumpang. Tanpa jaringan yang memadai, subsidi pembelian berisiko menciptakan aset menganggur.

Kontra ketiga menyangkut keadilan anggaran. Subsidi kendaraan niaga pada dasarnya mengalir ke perusahaan logistik yang memiliki modal besar. Jika skemanya tidak dirancang hati-hati, kebijakan ini bisa dinilai sebagai transfer dari konsumen pajak ke korporasi tanpa jaminan penurunan tarif angkut bagi masyarakat.

Pelajaran dari Negara Lain dan Proyeksi ke Depan

Sejumlah negara telah menerapkan insentif serupa. Tiongkok memberi potongan harga dan pembebasan pajak untuk truk listrik di kota-kota tertentu, sementara Norwegia menggunakan kombinasi keringanan tol dan pajak jalan. Namun keduanya memiliki jaringan listrik yang lebih matang dan kapasitas fiskal yang lebih besar.

Proyeksi jangka menengah menunjukkan permintaan angkutan barang domestik terus tumbuh seiring ekspansi e-commerce. Volume logistik nasional diprediksi meningkat rata-rata 8 persen per tahun hingga 2030. Jika elektrifikasi tidak dimulai sekarang, emisi sektor ini berpotensi naik seiring pertumbuhan tersebut.

Yang perlu dicermati, sentimen pasar terhadap kebijakan ini masih terbelah. Kalangan industri menyambut baik selama skema subsidi langsung menyentuh harga beli, sedangkan analis fiskal mengingatkan pentingnya evaluasi berkala dan plafon anggaran yang jelas. Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini akan bergantung pada keseimbangan antara insentif, kesiapan infrastruktur, dan disiplin anggaran — bukan semata pada besaran subsidi yang digelontorkan.