Studi Institut Thomas More tidak menunjuk satu individu sebagai kambing hitam. Sebaliknya,

Di bawah pemerintahan François Mitterrand, misalnya, ombak nasionalisasi dan pengeluaran sosial masif menghantam papan nama fiskal negara. Ketika realitas anggaran menjerat, pemerintah tidak memilih untuk mereformasi struktur, melainkan kembali menghidupkan mesin pencetak utang. Tren serupa berlanjut ke era Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, dan François Hollande, di mana masing-masing membawa janji penghematan yang akhirnya tenggelam dalam laut kebutuhan politik jangka pendek. Prancis menjadi salah satu negara Uni Eropa dengan rasio utang terhadap PDB tertinggi, sebuah posisi yang tidak hanya membatasi ruang gerak fiskal tetapi juga melemahkan daya saing ekonomi nasional di panggung global.

"Selama setengah abad, kebijakan fiskal Prancis lebih mengandalkan intuisi politik jangka pendek daripada rasionalitas ekonomi jangka panjang. Setiap kali ada kesenjangan anggaran, solusinya adalah menambah beban pada generasi mendatang atau menggali lebih dalam ke kantong warga."

Pajak Menumpuk, Kantong Warga Menipis

Sementara utang publik menari-nari di atas puncak yang semakin tinggi, para pembayar pajak di seluruh penjuru Prancis menyaksikan dengan putus asa bagaimana pemerintah mereka beroperasi layaknya pedagang yang terus menaikkan harga barang dagangan tanpa pernah meningkatkan kualitasnya. Laporan Institut Thomas More mencatat bahwa beban pajak dan iuran sosial di Prancis telah mencapai level yang sangat menghimpit daya beli kelas menengah. Bukan lagi sekadar kontribusi warga negara terhadap kemakmuran bersama, pajak telah berubah menjadi instrumen yang digunakan untuk menutupi lubang anggaran yang semakin melebar akibat keputusan-keputusan irasional di masa lalu.

Kompleksitas sistem perpajakan Prancis juga menjadi fokus kritik tajam. Selama puluhan tahun, para pemimpin menambahkan berbagai skema pajak baru—dari pajak kekayaan yang kontroversial hingga berbagai pengecualian dan kredit yang rumit—dengan dalih keadilan sosial. Namun, dalam praktiknya, kerumitan tersebut justru menciptakan jurang antara warga biasa yang tercekik dan elit yang mampu memanfaatkan celuk hukum. Prancis kini menempati posisi unggulan dalam daftar negara OECD dengan rasio penerimaan pajak tertinggi terhadap PDB, sebuah fakta yang ironis mengingat defisit anggaran tetap menjadi monster tahunan yang tak terbendung.

Emmanuel Macron, yang datang dengan citra reformis modern, juga tidak luput dari analisis kritis. Meskipun berhasil mendorong beberapa reformasi pasar tenaga kerja dan mengurangi beban pajak tertentu di awal masa jabatannya, pandemi Covid-19 dan krisis energi kemudian membuka pintu lebar-lebar bagi pengeluaran publik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Studi tersebut menunjuk bahwa bahkan rezim yang mengaku berpihak pada inovasi dan efisiensi akhirnya terjebak dalam gelombang yang sama: navigasi tanpa kompas fiskal, di mana keputusan diambil berdasarkan urgensi harian ketimbang visi dekade.

Navigasi Buta Menuju Jurang

Kegagalan akumulatif ini, menurut laporan, bukanlah produk dari satu malapetaka ekonomi global, melainkan hasil dari kultur pengambilan keputusan yang terus diwariskan dari satu administrasi ke administrasi berikutnya. Prancis, dengan segala kejayaan intelektual dan institusionalnya, telah lama berlayar dengan kaca mata hitam di mata. Para pembuat kebijakan tampak lebih sibuk mengelola citra politik ketimbang neraca keuangan negara. Akibatnya, generasi-generasi muda Prancis kini menghadapi prospek yang suram: bekerja lebih lama untuk menerima pensiun yang lebih kecil, hidup di tengah infrastruktur yang menua, dan menanggung utang yang tidak pernah mereka buat.

Yang paling mengkhawatirkan, laporan Institut Thomas More menyimpulkan bahwa tanpa terapi kejut berupa reformasi struktural yang menyeluruh—bukan sekadar penyesuaian anggaran tahunan—Prancis berisiko terperosok ke dalam spiral di mana kepercayaan publik terhadap institusi negara habis total. Krisis fiskal yang berkepanjangan telah mengubah wajah republik ini dari negara maju yang menjadi panutan menjadi objek studi tentang bagaimana kekacauan bertahun-tahun bisa merusak fondasi sebuah bangsa.

Dalam konteks global yang semakin tidak menentu, di mana persaingan ekonomi antarnegara memanas dan sumber daya publik harus dikelola dengan efisiensi maksimal, catatan kelam 50 tahun keuangan Prancis menjadi peringatan keras. Bukan hanya untuk warga Prancis sendiri, tetapi juga bagi negara-negara lain yang tengah membangun model kesejahteraan tanpa memperhitungkan batas realitas fiskal. Sebab, seperti yang ditunjukkan oleh Institut Thomas More, kapal yang dikemudikan dengan mata tertutup mungkin bisa berlayar sebentar, tetapi pada akhirnya, gelombang yang sesungguhnya akan selalu menemukan jalannya untuk menenggelamkannya.