Fenomena Dukun Berkoneksi Istana: Analisis Likuiditas dan Kepercayaan Pasar

Berdasarkan data Bank Indonesia per Agustus 2024, likuiditas perekonomian dalam arti luas atau M2 mengalami kenaikan sebesar 6,8 persen year-on-year ke level Rp8.950 triliun. Di sisi yang sama, indeks kepercayaan konsumen yang dirilis BPS pada periode serupa justru mengalami penurunan tipis ke level 123,4 poin, di bawah proyeksi awal para ekonom. Celah antara jumlah uang beredar yang melimpah dan sentimen pasar yang labil menciptakan ruang bagi sektor informal—termasuk skema dukun dan pengobatan alternatif—untuk menyerap likuiditas rumah tangga secara masif. Sebuah kasus yang baru terungkap di Jakarta menjadi cermin tajam dari fenomena ini, di mana seorang pelaku usaha jasa spiritual berhasil mengumpulkan aliran dana mencapai Rp3,7 miliar dari puluhan korban dengan mengklaim memiliki saluran langsung ke figur kaya raya yang kerap beraktivitas di lingkungan Istana Negara.

Modus Proksi dan Migrasi Likuiditas ke Sektor Informal

Dari sudut pandang struktural, kasus ini bukan sekadar penipuan konvensional, melainkan manifestasi dari proksi kekuasaan yang diperdagangkan di pasar gelap kepercayaan. Pelaku, yang beroperasi di wilayah Jakarta, menawarkan sebuah narasi bahwa portofolio kekayaan korban bisa meningkat pesat melalui restu dan jaringan politik tertentu. Dalam jangka waktu enam bulan, setidaknya 14 korban dari berbagai latar belakang pekerjaan—mulai dari pengusaha kecil hingga pensiunan—menyerahkan sebagian besar tabungan mereka. Secara fundamental, perilaku ini menunjukkan adanya capital outflow dari sektor perbankan formal menuju instrumen non-bank yang tidak terregulasi OJK maupun BI. Uang yang seharusnya beredar dalam bentuk kredit produktif atau investasi berbasis valuasi justru terkonsentrasi pada satu individu tanpa dasar hukum dan tanpa rasio pengembalian yang jelas.

Terminologi ekonomi sering menyebut fenomena semacam ini sebagai asymmetric information atau ketidaksamaan informasi, di mana pelaku memiliki informasi eksklusif—meski palsu—tentang akses ke elit kekuasaan, sementara korban berada dalam posisi menerima narasi tersebut tanpa mekanisme verifikasi. Ketika keyakinan terhadap institusi formal melemah, maka tren migrasi dana ke aktor informal mengalami kenaikan signifikan. Data historis dari berbagai kasus serupa menunjukkan bahwa pada periode menjelang pilkada atau pergantian kepemimpinan, kasus penipuan berkedekatan kekuasaan cenderung meningkat hingga 22 persen dibandingkan tahun-tahun non-politik.

Dua Sisi: Erosi Literasi versus Defisit Kepercayaan Institusional

Di satu sisi, fenomena ini bisa dilihat sebagai indikator rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan menengah ke bawah. Korban yang terjerat umumnya memiliki pemahaman terbatas mengenai rasio risiko-imbalan, sehingga mudah terpikat oleh janji imbal hasil supernormal yang tidak masuk akal secara fundamental. Mereka memandang biaya Rp100 juta hingga Rp500 juta sebagai entry fee untuk masuk ke dalam lingkaran kekayaan, tanpa menyadari bahwa tidak ada instrumen keuangan legal—baik saham, obligasi, maupun reksa dana—yang menjanjikan keuntungan pasti hanya berdasarkan kedekatan dengan individu berpengaruh. Dalam konteks ini, pelaku hanya memanfaatkan celah psikologis korban yang mengalami fear of missing out terhadap kesempatan langka.

Di sisi lain, maraknya modus seperti ini juga mencerminkan defisit kepercayaan publik terhadap jalur formal untuk memperoleh akses ekonomi. Ketika prosedur birokrasi dianggap kompleks dan merata, sebagian masyarakat justru beralih pada jalur tidak resmi yang dipersepsikan lebih efisien. Klaim mengenal orang istana menjadi semacam signal atau indeks bahwa pelaku memiliki kemampuan untuk mempercepat proses yang di mata korban lamban. Ini bukan lagi soal kebodohan, melainkan respons rasional—meski salah arah—terhadap sistem yang dinilai tidak inklusif. Jika proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 diprediksi menyentuh 5,2 persen, maka distribusi manfaatnya harus dirasakan lebih merata agar sentimen pasar tidak lagi bergantung pada mitos keberuntungan dari para peramal dan dukun.

"Kita sedang menyaksikan valuasi yang salah pada aset politik. Masyarakat membayar premium tinggi untuk akses yang tidak pernah terjamin, sementara fundamental penguatan institusi formal tertinggal. Ini adalah bubble kepercayaan yang jika pecah, kerugiannya nyata dalam bentuk likuiditas hilang dari perekonomian domestik," ujar Dr. Andika Pratama, Direktur Riset untuk Center for Behavioral Economics and Policy Studies.

Proyeksi dan Rekomendasi Kebijakan

Ke depan, tren penipuan berbasis proksi kekuasaan diproyeksikan akan mengalami kenaikan seiring memanasnya dinamika politik nasional dan regional. OJK mencatat kerugian akibat investasi bodong dan penipuan jasa keuangan informal pada semester I 2024 mencapai Rp17,8 triliun, angka yang melonjak 14 persen year-on-year. Jika pola ini dibiarkan, maka capital outflow dari sektor formal akan semakin membebani rasio intermediasi perbankan dan mengurangi potensi multiplier effect dari uang beredar. Penguatan edukasi keuangan harus dipadukan dengan transparansi aktivitas elit politik, sehingga masyarakat tidak lagi menjadikan kedekatan istana sebagai variabel independen dalam pengambilan keputusan investasi.

Pada akhirnya, kasus miliaran rupiah yang dihasilkan oleh seorang dukun di Jakarta bukan lagi sekadar cerita kriminalitas, melainkan cermin ekonomi-politik yang kompleks. Selama celah antara likuiditas melimpah dan akses ekonomi yang tidak merata masih ada, akan selalu ada ruang bagi aktor informal untuk mengeksploitasi ketidakpastian. Pemulihan fundamental kepercayaan publik terhadap mekanisme pasar yang legal dan terregulasi menjadi satu-satunya jalan untuk mencegah valuasi palsu terhadap koneksi kekuasaan terus memakan korban.