Studi Banding Nasabah Mekaar: Ikhtiar PNM Membuka Jalan Inovasi UMKM

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal III 2024, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkontribusi sekitar 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja Tanah Air. Sementara itu, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 75,02 persen pada 2024, mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Di tengah fundamental tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menggelar program studi banding bagi nasabah Mekaar yang bertujuan memperluas wawasan para pelaku usaha binaannya, sehingga lahir produk-produk dengan nilai jual lebih tinggi dan taraf hidup keluarga ikut terangkat.

Program Membina Keluarga Sejahtera (Mekaar) merupakan layanan pembiayaan modal kerja berbasis kelompok yang menyasar perempuan dari keluarga prasejahtera. Hingga akhir 2024, jumlah nasabah aktif Mekaar tercatat menembus 15 juta orang dengan nilai pembiayaan beredar (outstanding) di kisaran Rp60 triliun. Melalui kegiatan studi banding, para nasabah diajak mengunjungi sentra usaha yang lebih maju untuk mengamati langsung praktik pengolahan produk, pengemasan, penataan laporan keuangan sederhana, hingga pemanfaatan kanal pemasaran digital.

Transfer Pengetahuan sebagai Instrumen Pemberdayaan

Dari kacamata ekonomi pembangunan, studi banding dapat dibaca sebagai mekanisme transfer pengetahuan, yakni perpindahan keterampilan dan pengalaman dari pelaku usaha yang lebih berhasil kepada pelaku usaha yang masih berkembang. Pendekatan ini relatif rendah biaya, tetapi berpotensi menghasilkan nilai tambah, yaitu selisih antara nilai jual produk akhir dengan biaya bahan baku, yang menjadi kunci kenaikan pendapatan usaha mikro. Ketika nasabah meniru dan mengadaptasi praktik terbaik (best practice), produktivitas usaha berpeluang meningkat tanpa harus menambah suntikan modal dalam jumlah besar.

“Pemberdayaan usaha ultra mikro tidak cukup hanya dengan penyaluran pembiayaan. Pendampingan dan pembukaan akses pengetahuan justru menjadi pembeda antara usaha yang stagnan dan usaha yang naik kelas,” ujar seorang pengamat ekonomi dari kalangan akademisi di Jakarta.

Sentimen pasar terhadap segmen pembiayaan ultra mikro sendiri relatif positif. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) pada kelompok usaha ini secara historis terjaga di bawah 2 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata NPL perbankan nasional yang berada di kisaran 2,2 persen. Kondisi tersebut menunjukkan fundamental pembayaran angsuran nasabah binaan masih solid, meski ruang gerak usahanya terbatas.

Di Satu Sisi Peluang Besar, di Sisi Lain Tantangan Nyata

Di satu sisi, inisiatif studi banding membuka peluang percepatan inovasi di akar rumput. Nasabah yang sebelumnya hanya menjual produk mentah, misalnya hasil pertanian atau olahan rumahan sederhana, berkesempatan mempelajari teknik pengemasan modern, standardisasi kualitas, dan strategi merek. Jika berhasil direplikasi, kenaikan margin keuntungan sebesar 10 hingga 20 persen bukan hal yang mustahil, mengingat produk dengan kemasan dan cerita yang baik umumnya dihargai lebih tinggi oleh konsumen. Selain itu, interaksi antarnasabah dari berbagai daerah berpotensi memperluas jaringan pemasaran dan memicu lahirnya kemitraan dagang baru.

Di sisi lain, sejumlah tantangan tidak bisa diabaikan. Pertama, kapasitas serap (absorptive capacity) tiap nasabah berbeda; tidak semua peserta mampu langsung menerjemahkan ilmu hasil kunjungan menjadi perbaikan usaha. Kedua, ada risiko peniruan mentah tanpa penyesuaian konteks lokal, sehingga produk yang dihasilkan kurang relevan dengan selera pasar di daerah asal. Ketiga, keberlanjutan program sangat bergantung pada pendampingan pascakunjungan. Tanpa tindak lanjut yang terukur, studi banding berisiko berhenti sebagai kegiatan seremonial dengan dampak ekonomi yang terbatas.

Proyeksi dan Implikasi bagi Inklusi Keuangan

Dari sisi makro, penguatan kapasitas nasabah ultra mikro sejalan dengan target pemerintah menaikkan inklusi keuangan menuju 90 persen. Inklusi keuangan sendiri merujuk pada ketersediaan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, mulai dari tabungan, pembiayaan, hingga asuransi. Apabila pendampingan seperti studi banding efektif menaikkan pendapatan nasabah, maka plafon pembiayaan yang dapat diserap berpotensi tumbuh, portofolio lembaga pembiayaan ikut menguat, dan likuiditas di segmen ekonomi kerakyatan meningkat. Tren ini pada gilirannya dapat memperkecil kesenjangan akses permodalan antara pengusaha besar dan pelaku usaha di lapisan terbawah.

Namun demikian, proyeksi tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Tekanan daya beli masyarakat, tren kenaikan harga bahan baku, dan potensi capital outflow akibat ketidakpastian global dapat memengaruhi kinerja usaha mikro pada tahun-tahun mendatang. Karena itu, keberhasilan program pemberdayaan pada akhirnya akan ditentukan oleh konsistensi pendampingan, kualitas kurikulum pelatihan, serta kemampuan nasabah mengubah wawasan menjadi aksi nyata di lapangan. Bagi pengambil kebijakan dan pelaku industri, inisiatif semacam ini layak diapresiasi, tetapi tetap memerlukan evaluasi berkala berbasis data agar manfaatnya benar-benar terukur dan berkelanjutan.