Strategi Multifinance Hadapi Tekanan Ekonomi Global

Berdasarkan data Bank Indonesia per Februari 2025, pertumbuhan kredit pembiayaan (multifinance) tercatat melambat ke level 8,2% year-on-year (yoy), turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 10,1%. Angka ini mencerminkan tekanan signifikan yang dihadapi industri pembiayaan di tengah ketidakpastian ekonomi global, termasuk fluktuasi nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp16.200 per dolar AS dan kenaikan suku bunga acuan yang bertahan di level 6,25%. Dalam kondisi ini, para pemimpin industri berkumpul dalam sebuah forum diskusi untuk merumuskan langkah strategis guna menjaga kinerja dan kolaborasi sektor multifinance.

Dinamika Likuiditas dan Biaya Dana

Di satu sisi, industri pembiayaan menghadapi kenaikan biaya dana (cost of fund) akibat suku bunga tinggi, yang menekan margin bunga bersih (net interest margin) hingga turun sekitar 50 basis poin dibandingkan tahun lalu. Hal ini terlihat dari rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang meningkat ke kisaran 85-90% pada beberapa perusahaan pembiayaan besar. Di sisi lain, likuiditas perbankan yang masih longgar memberikan ruang bagi multifinance untuk menerbitkan obligasi korporasi dengan kupon kompetitif, meskipun minat investor cenderung selektif terhadap emiten dengan peringkat utang yang kuat.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2024, total aset industri pembiayaan mencapai Rp600 triliun, dengan pertumbuhan pembiayaan baru yang hanya naik 3,5% yoy. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi awal yang mencapai 6%. Kondisi ini mendorong para pelaku industri untuk mencari alternatif pendanaan, seperti kerjasama dengan perusahaan teknologi finansial (fintech) untuk menyalurkan pembiayaan mikro, serta memanfaatkan skema pembiayaan bersama (channeling) dengan perbankan.

"Kami melihat bahwa tantangan utama bukan hanya pada sisi permintaan, tetapi juga pada kemampuan mengelola risiko kredit di tengah ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas industri," ujar salah satu ekonom senior yang hadir dalam forum diskusi tersebut.

Transformasi Digital sebagai Katalisator

Pro: Adopsi teknologi digital dalam proses analisis kredit dan penagihan telah terbukti mampu menurunkan rasio kredit bermasalah (non-performing financing/NPF) sebesar 0,8% menjadi 2,4% pada tahun 2024. Perusahaan yang mengintegrasikan sistem big data dan kecerdasan buatan (AI) dalam penilaian kelayakan debitur mengalami peningkatan efisiensi operasional hingga 20%. Hal ini tercermin dari penurunan biaya akuisisi pelanggan yang semula Rp500.000 per nasabah menjadi Rp350.000.

Kontra: Namun, transformasi digital juga membutuhkan investasi awal yang besar, yang dapat mencapai Rp100 miliar hingga Rp200 miliar untuk perusahaan menengah. Hal ini menjadi beban tambahan di tengah tekanan likuiditas. Selain itu, risiko keamanan siber meningkat, dengan laporan kebocoran data yang naik 30% di sektor keuangan pada tahun 2024. Para pelaku industri menekankan pentingnya regulasi yang mendukung inovasi tanpa mengorbankan perlindungan konsumen.

Forum diskusi tersebut menyoroti bahwa perusahaan yang berhasil bertahan adalah mereka yang mampu menyeimbangkan antara investasi teknologi dan penguatan modal. Data menunjukkan bahwa rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) industri multifinance berada di level 15,2%, masih di atas ambang batas minimum 12%, namun trennya menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 16,5%.

Proyeksi dan Langkah Strategis ke Depan

Memasuki semester kedua tahun 2025, para analis memproyeksikan pertumbuhan pembiayaan akan berada di kisaran 5-7% yoy, didukung oleh mulai stabilnya harga komoditas dan potensi penurunan suku bunga global. Namun, sentimen pasar masih dibayangi oleh risiko capital outflow dari pasar obligasi domestik, yang tercatat mencapai Rp15 triliun sepanjang kuartal pertama 2025. Untuk mengantisipasi hal ini, industri pembiayaan diharapkan memperkuat struktur pendanaan jangka panjang melalui penerbitan obligasi berkelanjutan (green bond) dan memanfaatkan skema pembiayaan berbasis aset (asset-backed securities/ABS).

Di sisi lain, pelaku industri juga perlu meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah dalam program pembiayaan sektor produktif, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menyerap 60% tenaga kerja nasional. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan ke UMKM baru mencapai 35% dari total portofolio multifinance, masih jauh dari target 50% pada tahun 2026.

Para pemimpin industri yang hadir dalam forum tersebut sepakat bahwa adaptasi terhadap perubahan regulasi, seperti penerapan POJK tentang manajemen risiko dan tata kelola, menjadi prioritas utama. Mereka juga mendorong pemerintah untuk memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan restrukturisasi kredit dan adopsi teknologi ramah lingkungan. Dengan fundamental yang kuat dan kolaborasi yang erat, industri pembiayaan diyakini mampu melewati tantangan ini dan tetap berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan mencapai 5,2% pada tahun 2025.