Sri Mulyani Pimpin IDA, Ini Dampaknya bagi Negara Miskin

Berdasarkan pengumuman resmi Bank Dunia pada pekan ini, mantan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, resmi menjabat sebagai Ketua Bersama Independen untuk International Development Association (IDA). Penunjukan ini menandai babak baru dalam kepemimpinan lembaga keuangan multilateral yang fokus pada negara-negara berpenghasilan rendah. IDA sendiri merupakan bagian dari Grup Bank Dunia yang memberikan pinjaman lunak, hibah, dan jaminan kepada negara-negara termiskin di dunia, dengan total komitmen mencapai USD 93 miliar untuk periode 2021-2023.

Peran Strategis IDA dalam Pembiayaan Global

Sebagai lembaga yang didirikan pada tahun 1960, IDA beroperasi dengan model pendanaan yang unik. Dana berasal dari kontribusi negara donor, pendapatan Bank Dunia, serta pembayaran kembali pinjaman dari negara peminjam. Dengan fokus pada 75 negara, mayoritas di Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan, IDA menyediakan akses pendanaan dengan bunga nol atau sangat rendah, serta periode pengembalian hingga 40 tahun. Menurut data Bank Dunia per Maret 2025, portofolio IDA saat ini mencakup proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan iklim. Di satu sisi, peran kepemimpinan Sri Mulyani diharapkan dapat meningkatkan mobilisasi sumber daya, mengingat ia memiliki rekam jejak dalam mengelola fiskal Indonesia yang stabil. Di sisi lain, tantangan besar menanti karena kebutuhan pendanaan global diperkirakan meningkat 30% akibat dampak pandemi dan konflik geopolitik.

Pro dan Kontra atas Penunjukan Sri Mulyani

Pro: Dengan pengalaman sebagai Menteri Keuangan selama dua periode dan pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani dianggap memahami seluk-beluk kebijakan pembangunan. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang vokal dalam mendorong reformasi struktural di negara berkembang. Kontra: Beberapa pengamat mempertanyakan efektivitas kepemimpinan bersama, karena IDA kini memiliki dua ketua yang harus berkoordinasi, sehingga berpotensi memperlambat pengambilan keputusan. Selain itu, kritik datang dari LSM internasional yang menilai IDA masih terlalu bergantung pada negara donor, sehingga kepemimpinan baru harus berjuang untuk memperluas basis donor ke negara-negara emerging market seperti Tiongkok dan India.

Menurut data terkini, rasio pinjaman IDA terhadap PDB negara penerima rata-rata mencapai 2,5%, dengan tingkat pengembalian yang relatif tinggi. Namun, risiko gagal bayar tetap ada, terutama di negara-negara yang dilanda konflik. Sri Mulyani sendiri dalam pidato perdananya menekankan pentingnya inovasi pembiayaan, termasuk penggunaan instrumen seperti obligasi terkait keberlanjutan dan skema berbagi risiko dengan sektor swasta. Ia juga menyoroti perlunya kolaborasi dengan bank pembangunan regional untuk menghindari tumpang tindih program.

Implikasi bagi Indonesia dan Negara Berkembang

Bagi Indonesia, penunjukan ini menjadi kebanggaan sekaligus peluang. Sebagai negara yang pernah menjadi penerima pinjaman IDA pada era 1960-1980an, Indonesia kini dapat berkontribusi dalam merancang kebijakan yang lebih berpihak pada negara berkembang. Di sisi lain, Indonesia juga berpotensi menjadi donor baru, mengingat statusnya sebagai negara berpendapatan menengah atas. Namun, hal ini harus diimbangi dengan kesiapan fiskal domestik. Berdasarkan proyeksi Kementerian Keuangan, defisit anggaran Indonesia tahun 2025 diperkirakan 2,8% dari PDB, sehingga ruang untuk menjadi donor masih terbatas.

Para ekonom menilai bahwa kepemimpinan Sri Mulyani dapat membawa perspektif Asia Tenggara ke dalam IDA, yang selama ini didominasi oleh kepentingan negara-negara Barat. Hal ini penting karena aliran dana IDA ke kawasan Asia Selatan dan Pasifik mengalami penurunan 15% year-on-year pada 2024, sementara kebutuhan infrastruktur dasar masih tinggi. Dengan latar belakangnya sebagai akademisi dan praktisi, Sri Mulyani diharapkan mampu menjembatani kepentingan berbagai pemangku kepentingan, meskipun skeptisisme tetap ada mengingat kompleksitas birokrasi Bank Dunia.

Dalam jangka pendek, fokus utama IDA adalah mengisi kekosongan pendanaan setelah berakhirnya program bantuan darurat COVID-19. Laporan terakhir menunjukkan bahwa 60% negara anggota IDA menghadapi tekanan likuiditas yang serius, dengan rasio utang terhadap ekspor di atas 200%. Oleh karena itu, kebijakan baru yang diinisiasi kepemimpinan Sri Mulyani akan diawasi ketat oleh pasar dan organisasi masyarakat sipil. Sebagai penutup, penunjukan ini bukan hanya simbolik, tetapi ujian nyata bagi kemampuan diplomatik dan ekonomis Sri Mulyani dalam menghadapi tantangan global yang semakin tidak pasti.