Sobek Ijazah dan Tinggalkan Istana: Fenomena Sosial atau Sinyal Ekonomi?

Sebuah video yang memperlihatkan seorang pewaris takhta dari salah satu kerajaan di Jawa menyobek ijazah SMA di hadapan atasannya, lalu menyatakan keluar dari lingkungan istana, viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Peristiwa ini memicu perdebatan publik, mulai dari soal pendidikan formal, relasi kerja, hingga makna kelas sosial di Indonesia. Namun bagi analis ekonomi, kejadian ini bisa dibaca sebagai cermin dari beberapa tren struktural yang lebih besar: ketidaksesuaian antara latar pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, serta makin cairnya batas antara kaum elite tradisional dan dinamika ekonomi modern.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia tercatat 4,82 persen, turun dari 5,32 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meski secara agregat membaik, angka ini tetap menyisakan sekitar 7,2 juta orang tanpa pekerjaan. Yang menarik, TPT untuk lulusan SMA justru menjadi salah satu yang tertinggi, yakni sekitar 7,5 persen, jauh di atas lulusan perguruan tinggi yang berkisar 4,3 persen. Ada anomali di sini.

Di satu sisi, ijazah SMA masih dianggap sebagai pintu masuk minimum ke sektor formal. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen lowongan kerja di sektor manufaktur mensyaratkan setidaknya pendidikan menengah atas. Di sisi lain, kenyataannya banyak lulusan SMA yang terserap ke sektor informal dengan pendapatan tidak stabil dan tanpa jaminan sosial. Merobek ijazah bisa dimaknai sebagai protes simbolik terhadap tuntutan formalitas pendidikan yang tidak selalu linier dengan kualitas pekerjaan yang diperoleh.

Dilema Pendidikan dan Fundamental Ketenagakerjaan

Jika kita bedah dari sisi fundamental, kualitas lulusan SMA di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Skor Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 68 dari 81 negara untuk matematika, dengan skor rata-rata 366, jauh di bawah rata-rata OECD yang mencapai 472. Artinya, ada gap antara nilai ijazah secara administratif dan kompetensi riil di lapangan. Ketika seorang individu memilih meninggalkan jalur formal, aksi tersebut bisa dibaca sebagai pengakuan bahwa ijazah bukan lagi jaminan mutlak untuk mobilitas sosial ekonomi.

Dari kacamata pasar kerja, fenomena ini juga mencerminkan apa yang disebut sebagai skill mismatch. Rasio antara jumlah pencari kerja dan lowongan yang tersedia di bursa kerja resmi masih tidak seimbang. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 1,5 juta lowongan terdaftar, sementara angkatan kerja baru yang masuk setiap tahun mencapai 2,5–3 juta orang. Kondisi ini menciptakan apa yang ekonom sebut sebagai crowding out, di mana sebagian tenaga kerja terpaksa masuk ke sektor informal atau bahkan memilih jalur wirausaha tanpa bekal keterampilan memadai.

Simbolisme Elite dan Sentimen Pasar

Pro: dari perspektif sosiologi-ekonomi, aksi meninggalkan istana bisa dilihat sebagai sinyal bahwa legitimasi institusi tradisional makin diuji oleh generasi muda yang lebih terhubung dengan nilai-nilai modern. Ini bisa mempercepat modernisasi tata kelola keluarga besar kerajaan, yang selama ini menjadi penopang pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah. Kontra: pelepasan identitas istana berpotensi menggerus nilai cultural brand yang menjadi daya tarik wisata dan sumber pendapatan asli daerah. Penurunan kunjungan wisata budaya bisa berdampak langsung pada pendapatan UMKM di sekitar kawasan.

Dari sisi likuiditas dan aliran modal, peristiwa ini tidak serta-merta memicu capital outflow karena tidak terkait langsung dengan instrumen investasi. Namun, secara sentimen pasar, isu-isu terkait kelas sosial dan ketidakpastian kerja bisa mempengaruhi proyeksi konsumsi rumah tangga. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia pada awal 2024 berada di level 125,2, masih optimistis, tetapi ada tren penurunan pada kelompok usia muda yang lebih rentan terhadap ketidakstabilan pendapatan.

Proyeksi dan Implikasi Jangka Panjang

Membaca fenomena ini secara lebih luas, ada tiga hal yang perlu dicermati. Pertama, reformasi pendidikan vokasi harus dipercepat agar lulusan SMA memiliki keterampilan yang relevan. Kedua, perlindungan sosial bagi pekerja informal perlu diperluas, mengingat sektor ini menyerap lebih dari 59 persen tenaga kerja nasional. Ketiga, narasi kesuksesan perlu diperluas, tidak hanya sebatas jalur birokrasi atau gelar formal, tetapi juga jalur wirausaha dan ekonomi kreatif.

Pada akhirnya, aksi simbolik seperti menyobek ijazah tidak bisa digeneralisasi sebagai representasi semua generasi muda. Namun, ia adalah noise yang layak dibaca sebagai alarm tentang fundamental ketenagakerjaan dan relevansi pendidikan. Tanpa perbaikan struktural, kejadian serupa bisa terus muncul, bukan sebagai sensasi, tetapi sebagai ekspresi dari ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realitas ekonomi.

"Kalau ijazah tidak lagi menjadi jaminan, maka negara harus memastikan ada jalur lain yang sama-sama terhormat untuk mobilitas sosial," ujar seorang ekonom pasar kerja dalam sebuah diskusi panel di Jakarta pekan ini.

Ke depan, investor dan pelaku usaha sebaiknya mencermati indikator-indikator ketenagakerjaan dan pendidikan sebagai bagian dari analisis risiko sosial-ekonomi, bukan hanya sekadar angka pertumbuhan. Karena pada akhirnya, stabilitas sosial adalah prasyarat bagi iklim usaha yang sehat.