Sisi Gelap Collection Agent di Balik Korupsi KUR Jember Rp41,4 M

Kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Kabupaten Jember kembali membuka luka lama perihal tata kelola program pembiayaan ultra mikro. Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan adanya penyelewengan dana yang merugikan keuangan negara hingga Rp41,4 miliar. Sorotan tak hanya mengarah pada para tersangka, tetapi juga pada aktor yang selama ini jarang tersentuh: collection agent atau petugas penagihan lapangan.

Pengamat ekonomi dan perbankan Ibrahim Assuaibi menilai, keberadaan petugas penagihan dalam skema KUR Mikro sejatinya adalah keniscayaan. Namun, minimnya pengawasan dan konflik kepentingan membuat mereka rawan menjadi titik lemah yang memuluskan terjadinya kredit fiktif. "Kolektor adalah ujung tombak yang paling mengetahui karakter debitur di lapangan. Jika oknum ini diperalat untuk memanipulasi data, maka potensi kerugian negara menjadi sangat masif," ujarnya.

Potret Penyaluran KUR dan Celah di Lapangan

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per April 2026, total outstanding KUR nasional mencapai Rp198,7 triliun yang disalurkan kepada lebih dari 4,6 juta debitur. Segmen KUR Mikro—dengan plafon maksimal Rp10 juta per debitur—menjadi andalan pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan. Sayangnya, rasio kredit bermasalah (NPL) gross segmen ini terus merangkak ke level 3,8% year-on-year, meningkat 0,6 poin persentase dibanding posisi yang sama tahun sebelumnya.

Di satu sisi, kehadiran collection agent memang terbukti menekan laju NPL. Mereka melakukan pendekatan personal, mengedukasi nasabah, dan memastikan angsuran tepat waktu. Tanpa mereka, bank penyalur harus mengeluarkan biaya operasional yang jauh lebih tinggi untuk menjangkau debitur di daerah pelosok. "Model penagihan berbasis agen membuat cost-to-income ratio bank penyalur bisa ditekan hingga 12%–15%," tambah Ibrahim. Namun di sisi lain, mekanisme insentif berbasis pencairan—di mana agen memperoleh fee dari setiap kredit yang direalisasikan—menciptakan godaan untuk bermain curang. Dalam kasus Jember, para agen diduga kuat terlibat dalam merekayasa dokumen pengajuan dan menyerahkan data fiktif agar kredit bisa cair. Dana yang masuk kemudian dikelola secara tidak sah oleh para tersangka.

Dua Perspektif: Alat Produktif atau Sumber Fraud?

Pro-kontra penggunaan collection agent di segmen KUR Mikro bukanlah isu baru. Pendukung model ini merujuk pada studi Bank Indonesia tahun 2025 yang menunjukkan bahwa kanal penagihan berbasis agen mampu meningkatkan collection rate rata-rata sebesar 22% dibandingkan penagihan terpusat. Bagi debitur berpenghasilan rendah, pendekatan door-to-door oleh agen yang berasal dari komunitas lokal juga dianggap lebih humanis daripada panggilan otomatis dari pusat.

Akan tetapi, pengalaman di Jember memperlihatkan bahwa tanpa sistem pengendalian internal yang ketat, agen justru menjadi arsitek penyelewengan. "Dalam banyak kasus, collection agent memiliki akses informasi yang asimetris terhadap nasabah dan bank. Ketika pengawasan lalai, celah itu langsung dieksploitasi," kritik Ibrahim. Ia mendorong agar OJK segera mengeluarkan pedoman teknis yang lebih rigid tentang sertifikasi dan batasan kewenangan collection agent. Selama ini, sebut dia, profesi ini masih bersandar pada Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 yang hanya mengatur secara umum tentang alih daya penagihan, tanpa menyentuh spesifikasi segmen mikro.

Belajar dari Jember: Urgensi Reformasi Tata Kelola

Temuan kasus di Jember seharusnya menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mendesain ulang arsitektur pengawasan KUR Mikro. Pertama, perlu ada pemisahan tegas antara fungsi pemasaran, analisis kredit, dan penagihan. Saat ini, tidak jarang satu agen menjalankan ketiga peran sekaligus, menciptakan benturan kepentingan yang akut. Kedua, digitalisasi wajib dipercepat. Platform seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan credit scoring berbasis riwayat transaksi digital dapat memangkas diskresi berlebihan di lapangan. Ketiga, bank penyalur harus membangun mekanisme whistleblowing yang aman dan memberikan insentif bagi debitur atau pihak lain yang melaporkan kejanggalan.

Ibrahim menekankan, "Jangan biarkan KUR Mikro yang tujuannya mulia berubah menjadi bancakan. Negara sudah menempatkan dana dengan bunga subsidi yang luar biasa rendah, namun segala kebaikan itu lenyap begitu uang mengalir ke kantong pribadi segelintir orang." Dengan total subsidi bunga yang dianggarkan pemerintah mencapai Rp48,2 triliun pada APBN 2026, setiap rupiah yang diselewengkan merupakan pukulan ganda: merugikan keuangan negara sekaligus mengkhianati rakyat kecil yang mestinya menjadi penerima manfaat. Tanpa perbaikan fundamental, kasus Jember dipastikan bukanlah yang terakhir.