Pelatihan Militer Manajer Kopdes: Antara Disiplin dan Biaya Ekonomi

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM per kuartal II-2026, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel Merah Putih) yang menyasar 75.265 desa dan kelurahan di 434 kabupaten/kota kini memasuki fase krusial: evaluasi metode pelatihan calon manajer. Sejak diluncurkan awal tahun, program ini telah menyerap anggaran awal sebesar Rp4,7 triliun dari total pagu multi-tahun yang diproyeksikan mencapai Rp28 triliun hingga 2029. Namun, perhatian publik justru tersedot pada satu isu spesifik—digunakannya pelatihan bergaya militer dalam kurikulum pembekalan calon manajer koperasi desa. Kontroversi ini membuka diskusi yang lebih luas tentang efektivitas biaya, kesesuaian metode, dan dampak jangka panjang terhadap tata kelola koperasi di tingkat akar rumput.

Skala Program dan Urgensi Tata Kelola

Kopdeskel Merah Putih bukan sekadar proyek sektoral. Dengan target pembentukan satu koperasi per desa dan kelurahan, program ini merupakan salah satu inisiatif pengentasan kemiskinan struktural terbesar dalam satu dekade terakhir. Setiap koperasi direncanakan memiliki modal awal rata-rata Rp350 juta hingga Rp500 juta, bergantung pada tipologi wilayah dan tingkat kesiapan kelembagaan desa. Jika seluruh target tercapai, total kapitalisasi yang berputar di level desa melalui program ini dapat menembus Rp30 triliun, sebuah injeksi likuiditas signifikan ke ekonomi pedesaan yang secara tradisional menghadapi kendala akses pembiayaan formal.

Namun, skala besar ini juga membawa eksposur risiko yang tidak kecil. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2025 menunjukkan bahwa 43 persen koperasi simpan pinjam di Indonesia menghadapi persoalan tata kelola, mulai dari pencatatan keuangan yang tidak standar hingga rasio kredit bermasalah (NPL) yang melampaui ambang batas 5 persen. Tanpa manajer yang kompeten, koperasi desa berisiko mengalami kebocoran dana, mismanajemen aset, dan akhirnya kehilangan kepercayaan anggota. Di sinilah argumen perlunya pelatihan intensif—termasuk pendekatan disiplin tinggi—mendapatkan pijakan.

Sisi Pro: Disiplin, Ketahanan, dan Standarisasi

Para pendukung pendekatan militeristik dalam pelatihan manajer Kopdeskel mengajukan beberapa argumen berbasis kebutuhan operasional. Pertama, tingkat ketahanan mental. Manajer koperasi desa akan menghadapi tekanan ganda: ekspektasi tinggi dari anggota masyarakat sekaligus kompleksitas administrasi keuangan yang tidak sederhana. Pelatihan fisik dan mental ala militer, menurut perspektif ini, berfungsi sebagai seleksi alamiah sekaligus pengkondisian psikologis. Mereka yang lolos dianggap memiliki resiliensi cukup untuk mengelola konflik kepentingan dan tekanan operasional di lapangan.

Kedua, standarisasi dan kepatuhan. Kurikulum yang menggabungkan materi keuangan-koperasi dengan disiplin militer diklaim mampu menanamkan ketaatan pada prosedur operasional standar (SOP). Ini relevan mengingat banyak koperasi desa sebelumnya gagal justru karena pengurus mengabaikan prinsip dasar akuntansi dan pelaporan. Pelatihan terstruktur dengan pengawasan ketat diharapkan menekan potensi penyimpangan di masa depan. Ketiga, pendekatan ini dianggap lebih efisien secara waktu dibandingkan pelatihan konvensional berbasis ruang kelas yang seringkali memakan waktu berminggu-minggu tanpa jaminan perubahan perilaku.

Sisi Kontra: Biaya, Kesesuaian Metode, dan Risiko Reputasi

Di sisi lain, kritik terhadap pendekatan ini tidak kalah berbobot. Pertama, biaya per peserta. Pelatihan semi-militer membutuhkan infrastruktur khusus, instruktur dengan kompetensi ganda (militer dan keuangan), serta logistik yang lebih mahal dibandingkan pelatihan manajerial konvensional. Berdasarkan asesmen kasar, biaya per orang untuk program intensif model ini bisa mencapai Rp18 juta hingga Rp25 juta, jauh di atas pelatihan koperasi standar yang berkisar Rp5 juta hingga Rp8 juta per peserta. Dengan total kebutuhan sekitar 150 ribu manajer (rata-rata dua orang per koperasi), selisih biaya ini bisa membengkak hingga triliunan rupiah.

Kedua, kesesuaian metode dengan tujuan akhir. Sejumlah pengamat koperasi mempertanyakan relevansi langsung antara latihan baris-berbaris, ketahanan fisik, atau pola komando militer dengan kompetensi inti yang dibutuhkan manajer koperasi—yaitu analisis kelayakan usaha, manajemen risiko kredit mikro, pemasaran produk desa, dan literasi keuangan. Kekhawatiran muncul bahwa fokus pada aspek disiplin fisik justru mengaburkan esensi pelatihan: mencetak manajer yang cakap membaca laporan keuangan dan mengambil keputusan bisnis berbasis data.

“Pelatihan manajer koperasi harusnya menitikberatkan pada tiga pilar: literasi keuangan, tata kelola, dan pemasaran. Kalau porsi latihan fisik terlalu besar, kita justru kehilangan waktu berharga untuk membekali mereka dengan keterampilan teknis yang langsung terpakai di lapangan,” ujar seorang pengamat ekonomi kerakyatan dari sebuah lembaga riset independen di Jakarta.

Ketiga, risiko persepsi publik. Di tengah sorotan terhadap transparansi penggunaan anggaran negara, pelatihan bergaya militer yang memerlukan biaya besar rentan dipersepsikan sebagai pemborosan. Hal ini dapat menggerus dukungan politik dan sosial terhadap program Kopdeskel secara keseluruhan, yang ironisnya justru membutuhkan legitimasi publik kuat agar berkelanjutan.

Bobot Ekonomi dan Proyeksi ke Depan

Dari perspektif ekonomi makro, keberhasilan atau kegagalan program ini memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang substansial. Jika 75 ribu koperasi desa beroperasi efektif dengan rata-rata aset Rp400 juta, total aset yang berputar di sektor koperasi desa mencapai Rp30 triliun. Dengan asumsi rasio perputaran aset (asset turnover) sebesar 1,2 kali per tahun, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sektor UMKM bisa mencapai Rp36 triliun per tahun, atau sekitar 0,2 persen dari PDB nasional. Angka ini tidak kecil untuk sebuah program yang menyasar langsung lapisan terbawah piramida ekonomi.

Namun, proyeksi optimistis ini bergantung pada satu variabel kunci: kualitas sumber daya manusia. Tanpa manajer yang kompeten, modal besar yang digelontorkan berisiko menjadi beban alih-alih katalis. Di sinilah urgensi evaluasi metode pelatihan menemukan relevansinya. Apakah pendekatan militeristik adalah cara paling efektif untuk mencetak manajer koperasi desa yang andal? Atau justru alternatif yang lebih terukur—seperti magang di koperasi sukses, simulasi bisnis berbasis kasus nyata, dan sertifikasi bertahap—menawarkan hasil yang lebih baik dengan biaya lebih rendah?

Kementerian Koperasi menyatakan bahwa evaluasi sedang berjalan dan akan membandingkan outcome dari beberapa metode pelatihan yang diujicobakan di berbagai wilayah. Hasil evaluasi ini dijadwalkan menjadi dasar penyusunan kurikulum final yang akan diterapkan secara nasional mulai awal 2027. Keputusan yang diambil akan menentukan bukan hanya nasib triliunan rupiah dana program, tetapi juga arah pembangunan ekonomi dari desa—fondasi paling dasar dari perekonomian Indonesia.