Ratusan Ribu SPT Perlu Koreksi, Tunggakan Pajak Rp36 Triliun

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan per awal April 2026, sebanyak 317.923 wajib pajak menerima surel resmi berisi permintaan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2025. Bersamaan dengan itu, DJP juga mengidentifikasi 1,85 juta wajib pajak yang tercatat memiliki tunggakan pajak dengan total nilai mencapai Rp36 triliun. Dua fenomena ini menyoroti sisi lain dari tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia menjelang berakhirnya masa pelaporan SPT.

Gelombang SPT yang Memerlukan Pembetulan

Di satu sisi, banyaknya jumlah SPT yang harus dibetulkan—lebih dari 300 ribu—bisa diartikan sebagai bukti bahwa sistem pengawasan DJP semakin ketat. Aparat pajak kini mampu mendeteksi ketidakcocokan data antara laporan wajib pajak dengan informasi yang dimiliki, seperti bukti potong dari pemberi kerja atau transaksi perbankan. Namun di sisi lain, kondisi ini juga mengindikasikan masih rendahnya pemahaman atau kelalaian wajib pajak dalam mengisi formulir. Sebagai perbandingan, pada pelaporan SPT tahun sebelumnya, DJP mencatat sekitar 250 ribu SPT yang perlu dikoreksi, artinya terjadi kenaikan sekitar 27 persen secara year-on-year. Menurut pengamat perpajakan, sebagian besar kesalahan umumnya terjadi pada pengisian penghasilan tidak kena pajak (PTKP), status perpajakan, atau kredit pajak yang tidak sesuai. Dengan tahun pajak 2025 menjadi tahun pertama penerapan pembaruan sistem Coretax, beberapa penyesuaian teknis juga bisa menjadi penyumbang kebingungan. Meskipun sistem baru ini dirancang untuk mempermudah integrasi data, masa transisi acapkali memunculkan gesekan yang justru menambah beban administrasi bagi wajib pajak yang kurang melek teknologi.

Tunggakan Rp36 Triliun: Beban Ganda bagi Keuangan Negara

Data tunggakan sebesar Rp36 triliun dari 1,85 juta penunggak bukanlah angka yang kecil. Jika dibandingkan dengan total penerimaan perpajakan 2025 yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp2.000 triliun, angka tunggakan tersebut setara dengan sekitar 1,8 persen. Meski terlihat kecil secara persentase, nominal absolut ini sangat berarti untuk membiayai berbagai program prioritas, seperti infrastruktur, subsidi energi, dan perlindungan sosial. Di satu sisi, DJP berpeluang mengamankan tambahan penerimaan negara jika berhasil melakukan pencairan tunggakan—baik melalui penagihan aktif, penyitaan, atau program pengampunan bersyarat. Namun, di sisi lain, akumulasi tunggakan ini menunjukkan adanya masalah struktural, seperti lemahnya daya bayar sebagian wajib pajak pasca-pandemi atau ketidakpastian hukum yang membuat mereka enggan melunasi kewajiban. Pro-kontra pun muncul: sebagian kalangan mendorong kembali kebijakan tax amnesty jilid berikutnya, sementara yang lain khawatir kebijakan itu justru melemahkan efek jera. Dalam laporan OJK kuartal keempat 2025, rasio kredit bermasalah (NPL) di sektor usaha mikro mencapai 4,2 persen, mengindikasikan tekanan likuiditas yang bisa berkorelasi dengan kemampuan membayar pajak.

Respons Pasar dan Sisi Psikologis Wajib Pajak

Sentimen pasar terhadap isu perpajakan cenderung negatif dalam jangka pendek. Kabar tentang jutaan penunggak dan ratusan ribu SPT bermasalah bisa mengikis kepercayaan pada sistem jika tidak segera ditangani secara transparan. Namun, di sisi lain, langkah DJP yang proaktif mengirim surel peringatan bisa dipandang sebagai upaya membangun kepatuhan yang lebih baik di masa depan.

“Ini adalah ujian bagi reformasi perpajakan: apakah teknologi mampu menjembatani gap antara wajib pajak dan otoritas, atau justru menambah beban administrasi?” ujar Dr. Rini Andriani, ekonom senior dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia.

Langkah Koreksi dan Konsekuensi Hukum

Bagi 317.923 wajib pajak yang menerima permintaan pembetulan, DJP memberikan tenggat waktu tertentu. Jika tidak dilakukan pembetulan, SPT dianggap tidak benar dan dapat berujung pada pemeriksaan atau sanksi administrasi berupa denda 2 persen per bulan dari pajak yang kurang dibayar. Sementara bagi 1,85 juta penunggak, DJP memiliki kewenangan melakukan tindakan penagihan aktif, mulai dari surat teguran, pemblokiran rekening, hingga pencegahan bepergian ke luar negeri. Hingga akhir 2025, DJP telah memblokir lebih dari 10 ribu rekening penunggak sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Di satu sisi, pendekatan ini diperlukan untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan bagi wajib pajak yang taat. Di sisi lain, porsi pendekatan persuasif—seperti konseling pajak dan relaksasi pembayaran—hendaknya tetap dibuka, terutama bagi pelaku usaha kecil yang benar-benar terdampak kondisi ekonomi. Kemampuan DJP menyeimbangkan antara tindakan tegas dan pembinaan akan sangat menentukan persepsi publik terhadap otoritas pajak di masa depan.

Dengan waktu pelaporan SPT yang segera berakhir, wajib pajak diimbau untuk segera mengecek kembali status pelaporan melalui laman resmi DJP. Ketepatan data dan kepatuhan pelunasan bukan sekadar indikator administrasi, melainkan fondasi kesehatan fiskal sekaligus cermin kontrak sosial antara negara dan warganya. Proyeksi penerimaan 2026 yang ambisius hanya akan tercapai jika partisipasi dan kejujuran wajib pajak meningkat signifikan, sejalan dengan modernisasi sistem yang sedang berjalan.