Singapura Bagikan BLT hingga Rp11,8 Juta untuk 1,5 Juta Warga
Pemerintah Singapura kembali menyalurkan bantuan tunai langsung kepada sekitar 1,5 juta warganya melalui program Goods and Services Tax Voucher (GSTV). Skema ini merupakan wujud komitmen negara kota t...
Pemerintah Singapura kembali menyalurkan bantuan tunai langsung kepada sekitar 1,5 juta warganya melalui program Goods and Services Tax Voucher (GSTV). Skema ini merupakan wujud komitmen negara kota tersebut dalam meredam dampak kenaikan pajak barang dan jasa (GST) terhadap kelompok rentan. Penerima dengan kategori manfaat tertinggi bisa memperoleh dana setara Rp11,8 juta jika dikonversi ke rupiah.
Mekanisme dan Besaran Bantuan
GSTV dirancang dengan struktur bertingkat berdasarkan pendapatan dan kepemilikan properti. Warga Singapura berusia 21 tahun ke atas yang memiliki pendapatan tahunan tidak lebih dari S$34.000 (sekitar Rp400 juta) secara otomatis masuk dalam daftar penerima. Bantuan terdiri dari komponen tunai langsung yang ditransfer ke rekening bank terdaftar, serta komponen penggantian biaya utilitas melalui U-Save. Pada putaran kali ini, total dana yang digelontorkan mencapai lebih dari S$1,2 miliar atau setara Rp14 triliun.
Nilai yang diterima sangat bervariasi. Kelompok dengan pendapatan terendah dan menempati rumah susun sederhana bisa memperoleh kombinasi tunai dan subsidi listrik-air yang setara S$1.000 (sekitar Rp11,8 juta) dalam satu tahun fiskal. Sementara itu, kelompok pekerja dengan penghasilan di ambang batas atas menerima nominal lebih kecil, rata-rata S$350 hingga S$450 per tahun. Pembayaran dilakukan dalam dua atau tiga tahap untuk menjaga likuiditas rumah tangga penerima.
Latar Belakang Kebijakan
Skema ini bukan program dadakan. GSTV telah berjalan sejak 2012, diperkuat setiap kali ada penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai. Singapura saat ini memberlakukan GST 9 persen, naik bertahap dari 7 persen pada 2022. Kenaikan ini merupakan bagian dari reformasi fiskal untuk membiayai belanja kesehatan dan infrastruktur di tengah populasi yang menua. Pemerintah menyadari beban kenaikan pajak tidak proporsional bagi kelompok berpenghasilan rendah, sehingga GSTV menjadi instrumen penyeimbang.
Data Kementerian Keuangan Singapura menunjukkan bahwa 90 persen rumah tangga di kuintil terbawah menerima manfaat GSTV yang nilainya jauh melampaui tambahan pajak yang mereka bayarkan. Artinya, skema ini bersifat progresif secara riil, bukan sekadar kompensasi satu-ke-satu. Komponen U-Save bahkan menjangkau rumah tangga yang tidak memiliki rekening bank, memastikan cakupan bantuan yang lebih inklusif.
Efektivitas dan Dampak Ekonomi
Dari sisi ekonomi makro, penyaluran GSTV menciptakan efek pengganda pada konsumsi domestik. Penerima cenderung membelanjakan dana bantuan untuk kebutuhan pokok, transportasi, dan pendidikan anak. Data ritel di kuartal pertama 2025 mencatat kenaikan transaksi di lingkungan perumahan publik sebesar 7,4 persen year-on-year bertepatan dengan pencairan GSTV tahap pertama.
Namun, sejumlah pengamat menilai pendekatan tunai langsung bersifat temporer dan tidak menyelesaikan akar masalah ketimpangan. Diperlukan kebijakan struktural seperti peningkatan upah minimum sektoral dan pelatihan vokasi yang lebih agresif. Pemerintah Singapura menjawab kritik tersebut dengan menyandingkan GSTV bersama Workfare Income Supplement yang menambah penghasilan pekerja berupah rendah melalui kontribusi pemerintah ke dana pensiun mereka.
Di sisi administrasi, sistem perpajakan Singapura yang terintegrasi memungkinkan identifikasi penerima tanpa proses pendaftaran manual. Otoritas Pajak Singapura (IRAS) menggunakan data kepabeanan dan catatan pendapatan tahunan untuk menentukan kelayakan secara otomatis. Hanya sekitar 5 persen dari alokasi program yang terserap untuk biaya operasional, menjadikannya salah satu skema bantuan paling efisien di Asia.
Keberhasilan GSTV dalam menjaga stabilitas sosial di tengah penyesuaian harga membuat banyak negara mempelajari model ini. Indonesia sendiri memiliki program sejenis berupa Bantuan Langsung Tunai yang dikaitkan dengan reformasi subsidi energi. Namun perbedaan mendasar terletak pada basis data kependudukan dan integrasi fiskal yang masih menjadi tantangan.
Baca juga:
Comments (0)