Sinergi Fiskal dan Moneter: Uji Independensi Bank Indonesia

Berdasarkan data Bank Indonesia per kuartal IV 2024, koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal kembali menjadi sorotan publik menyusul pernyataan Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti yang menegaskan bahwa sinergi kebijakan tidak menghilangkan independensi bank sentral. Pernyataan ini muncul di tengah ekspansi APBN yang menembus Rp3.613 triliun pada 2025, dengan defisit yang dijaga pada kisaran 2,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sinergi sebagai Keniscayaan Ekonomi

Di satu sisi, sinergi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan merupakan keniscayaan dalam arsitektur ekonomi negara berkembang. Ketika capital outflow menekan nilai tukar rupiah—yang sempat menyentuh level Rp16.400 per dolar AS pada pertengahan 2024—koordinasi menjadi bantalan likuiditas yang krusial. Gubernur BI menegaskan bahwa pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, baik secara langsung maupun melalui mekanisme lelang, dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap memperhatikan kondisi likuiditas perbankan.

Mekanisme burden sharing yang diterapkan sejak 2020 hingga 2022, misalnya, berhasil menekan biaya bunga utang negara. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa skema ini menghemat beban bunga hingga Rp200 triliun lebih. Namun, apakah penghematan fiskal tersebut sebanding dengan risiko moral hazard yang mengintai?

"Independensi bukan berarti isolasi. Bank Indonesia tetap dapat bekerja sama dengan pemerintah tanpa kehilangan kredibilitas, selama mandat utama—stabilitas moneter—tetap menjadi prioritas utama," tegas Destry dalam sebuah diskusi panel ekonomi di Jakarta.

Risiko Dominasi Fiskal dan Kredibilitas

Di sisi lain, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa sinergi yang terlalu erat berpotensi mengikis independensi bank sentral. Istilah fiscal dominance merujuk pada kondisi ketika kebijakan moneter dipaksa mengakomodasi kebutuhan pembiayaan fiskal, sehingga mengorbankan tujuan utama pengendalian inflasi. Tren ini terlihat dari peningkatan kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia yang mencapai Rp1.200 triliun pada akhir 2023, atau sekitar 18% dari total SBN beredar.

Kekhawatiran ini diperkuat oleh pengalaman beberapa negara seperti Turki dan Argentina, di mana bank sentral kehilangan kredibilitas lantaran terlalu sering mengakomodasi fiskal. Inflasi di Turki melonjak hingga 85% pada Oktober 2022, sementara peso Argentina terdepresiasi lebih dari 40% dalam setahun. Indonesia sendiri mencatat inflasi year-on-year sebesar 2,57% pada November 2024, masih dalam rentang sasaran BI 2,5%±1%. Namun, para analis menilai bahwa pencapaian ini perlu diuji dalam jangka panjang.

Fundamental dan Sentimen Pasar

Dari perspektif pasar, reaksi investor terhadap pernyataan tersebut cenderung positif terbatas. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak di level 7.200 pada awal Desember 2024, naik tipis 0,8% secara bulanan. Imbal hasil SBN tenor 10 tahun stabil di kisaran 6,7%, mencerminkan kepercayaan pasar terhadap kredibilitas kebijakan moneter.

Namun, analisis fundamental menunjukkan bahwa ruang fiskal Indonesia masih rentan. Rasio utang terhadap PDB berada di level 39,2% pada akhir 2024, lebih tinggi dibandingkan pra-pandemi yang hanya 30%. Di sisi lain, pendapatan negara tumbuh 6,5% year-on-year, sementara belanja negara naik 9,1%. Kesenjangan ini membutuhkan pembiayaan yang tidak bisa selamanya bergantung pada bank sentral.

Pro: sinergi memastikan stabilitas makro jangka pendek dan menjaga kepercayaan pasar. Kontra: pengikisan independensi berpotensi merusak jangkar ekspektasi inflasi jangka panjang. Portofolio kebijakan yang seimbang menjadi kunci—bukan sekadar retorika. Valuasi aset keuangan Indonesia masih menarik, tetapi premi risiko akan naik jika pasar mencium intervensi politik dalam keputusan suku bunga.

Ke depan, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2% akan sangat bergantung pada kredibilitas kelembagaan. Ujian sesungguhnya bukan pada pernyataan sinergi, melainkan pada konsistensi menjaga jarak yang sehat antara otoritas fiskal dan moneter.