Sidak Mentan Temukan Ruang Kerja Kosong dan Perokok di Kantor Pertanian

Berdasarkan hasil inspeksi mendadak yang dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Kamis (8/10/2026), ditemukan sejumlah temuan administratif di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura, kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Temuan tersebut mencakup sejumlah ruang kerja yang tidak terisi pegawai pada jam operasional serta praktik merokok di area kantor. Inspeksi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat disiplin aparatur sipil negara (ASN) di kementerian yang mengelola sektor strategis pangan nasional tersebut.

Konteks Makro: Beban Kerja Sektor Pertanian dan Kinerja ASN

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2026, sektor pertanian menyumbang sekitar 12,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 28,6 persen dari total angkatan kerja. Angka ini menempatkan pertanian sebagai sektor padat karya terbesar kedua setelah perdagangan. Namun, rasio produktivitas per pekerja di sektor ini masih tertinggal, yakni sekitar Rp 42,3 juta per tahun, jauh di bawah sektor manufaktur yang mencapai Rp 186,7 juta per tahun. Kesenjangan ini menuntut tata kelola kelembagaan yang efisien, termasuk disiplin pegawai di kementerian teknis.

Di satu sisi, temuan ruang kerja kosong dan aktivitas merokok di jam kerja mencerminkan persoalan klasik birokrasi: lemahnya pengawasan internal dan budaya kerja yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil. Berdasarkan data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) per semester I 2026, terdapat 1.247 aduan terkait disiplin ASN di kementerian dan lembaga, naik 8,3 persen year-on-year dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah itu, sekitar 14 persen berkaitan dengan ketidakhadiran tanpa keterangan dan penggunaan jam kerja untuk aktivitas non-tugas.

Dua Perspektif: Efisiensi Anggaran versus Moral Pegawai

Di sisi lain, persoalan ini tidak semata soal individu. Belanja pegawai Kementerian Pertanian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mencapai Rp 9,87 triliun, atau sekitar 31,2 persen dari total pagu kementerian sebesar Rp 31,6 triliun. Rasio belanja pegawai terhadap total anggaran ini tergolong tinggi dibanding kementerian teknis lain, yang rata-rata berada di kisaran 24–27 persen. Artinya, setiap rupiah yang tidak produktif berdampak langsung pada efektivitas program pembangunan pertanian, termasuk program cetak sawah dan distribusi pupuk bersubsidi.

"Pengawasan internal harus diperkuat, tetapi pendekatannya jangan sekadar razia. Perlu reformasi tata kelola kepegawaian yang berbasis kinerja dan digitalisasi absensi," ujar seorang pengamat kebijakan publik dari sebuah lembaga riset independen di Jakarta, yang meminta identitasnya tidak disebutkan.

Pro: sidak ini menunjukkan komitmen pemerintah menegakkan akuntabilitas dan mengirim sinyal bahwa tidak ada ruang bagi pegawai yang tidak menjalankan tugas. Efek jera diharapkan memperbaiki indeks reformasi birokrasi Kementerian Pertanian, yang pada 2025 berada di angka 78,4 dari skala 100, masih di bawah rata-rata nasional 80,1.

Kontra: pendekatan razia sesekali berpotensi bersifat simbolis dan tidak menyentuh akar masalah. Beban kerja yang tidak merata, keterbatasan sarana, serta minimnya insentif kinerja menjadi faktor struktural yang membuat disiplin pegawai sulit konsisten. Tanpa perbaikan sistem remunerasi dan kejelasan jenjang karier, temuan serupa berisiko berulang.

Implikasi pada Fundamental Sektor dan Sentimen Pasar

Dari kacamata ekonomi, gangguan tata kelola di kementerian teknis dapat memengaruhi iklim investasi di sektor pertanian. Realisasi investasi sektor pertanian per triwulan II 2026 tercatat Rp 18,9 triliun, turun 3,7 persen year-on-year. Perlambatan ini dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk ketidakpastian regulasi dan likuiditas pelaku usaha tani. Perbaikan disiplin ASN, jika konsisten, berpotensi memperbaiki proyeksi pertumbuhan sektor pertanian yang saat ini diperkirakan berada di kisaran 3,2–3,6 persen untuk keseluruhan 2026.

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) per September 2026 berada di 104,7, naik tipis 0,9 persen dibanding bulan sebelumnya, menandakan daya beli petani relatif membaik. Namun, capaian ini rentan terhadap gejolak pasokan dan kebijakan yang tidak dieksekusi tepat waktu. Efisiensi birokrasi menjadi salah satu variabel kunci agar program subsidi pupuk, irigasi, dan bantuan benih tepat sasaran, terutama menjelang musim tanam akhir tahun.

Ke depan, publik menantikan tindak lanjut konkret, bukan sekadar inspeksi dadakan. Penguatan sistem absensi digital, evaluasi beban kerja per unit, serta transparansi penilaian kinerja menjadi langkah fundamental yang perlu diprioritaskan. Dengan begitu, temuan ruang kerja kosong tidak lagi menjadi tren tahunan, melainkan momentum reformasi tata kelola yang berkelanjutan. Portofolio kebijakan pertanian yang kuat pada akhirnya bergantung pada kualitas eksekusi di lapangan, bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan.