Sepuluh Desil Penentu Nasib Bansos dan Pertalite, Cek Posisi Kamu

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026, penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 283 juta jiwa terbagi ke dalam sepuluh kelompok kesejahteraan yang disebut desil. Istilah ini kembali mencuat setelah pemerintah mengisyaratkan pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite berbasis posisi desil. Konsekuensinya, status desil sebuah rumah tangga berpotensi menentukan apakah keluarga itu tetap menerima bantuan sosial (bansos), atau harus membayar harga BBM nonsubsidi yang lebih mahal.

Apa Itu Desil dan Bagaimana Menghitungnya

Secara sederhana, desil adalah pembagian populasi menjadi sepuluh kelompok sama besar setelah penduduk diurutkan dari pengeluaran per kapita terendah sampai tertinggi. Setiap desil mewakili sekitar 10 persen penduduk, atau kira-kira 28 juta jiwa per kelompok. Desil 1 hingga 3 menggambarkan 30 persen penduduk paling tidak mampu, sementara desil 8 hingga 10 merupakan 30 persen paling sejahtera. Adapun desil 4 sampai 7 adalah lapisan menengah yang posisinya paling rentan bergeser ketika data diperbarui.

Pengelompokan ini bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang digelar BPS setiap tahun. Ukuran yang dipakai adalah pengeluaran per kapita per bulan, bukan pendapatan atau kepemilikan aset. Artinya, rumah tangga dinilai dari pola belanjanya: semakin besar pengeluaran, semakin tinggi desilnya. Metode ini praktis karena data pengeluaran relatif mudah dikumpulkan, tetapi tidak menangkap aset seperti tanah, rumah, kendaraan, maupun tabungan yang dimiliki sebuah keluarga.

Skema Baru Bansos dan Pertalite: Pro dan Kontra

Dalam rancangan pemerintah, data desil dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan menjadi acuan penyaluran bansos sekaligus pembatasan pembelian Pertalite. Di satu sisi, pendekatan ini dinilai memperbaiki ketepatan sasaran subsidi. Saat ini alokasi subsidi energi dalam APBN mencapai sekitar Rp 189 triliun per tahun, dan sebagian dinikmati kelompok yang sebenarnya mampu. Sejumlah kajian menunjukkan 40 persen penduduk teratas mengonsumsi porsi terbesar BBM bersubsidi karena kepemilikan kendaraan terkonsentrasi di kelompok itu. Jika pembelian Pertalite dibatasi hanya untuk desil 1 hingga 6, pemerintah berpotensi menghemat belanja hingga puluhan triliun rupiah per tahun dan mengalihkannya ke bansos tunai.

Di sisi lain, kebijakan berbasis desil menyimpan risiko akurasi data. Karena pengukuran berbasis pengeluaran, rumah tangga beraset besar tetapi bergaya hidup hemat bisa terdata sebagai desil rendah. Sebaliknya, keluarga miskin dengan tanggungan banyak bisa terdorong ke desil yang lebih tinggi. Kesalahan sasaran masuk maupun keluar (error of inclusion dan exclusion) berpotensi memicu protes di lapangan. Selain itu, tidak semua penduduk miskin memiliki kendaraan, sehingga pembatasan Pertalite belum tentu menyentuh kebutuhan mereka secara langsung dan justru lebih banyak dirasakan kelas menengah.

Dampak pada Rumah Tangga dan Inflasi

Bagi rumah tangga, perubahan status desil berdampak langsung pada anggaran bulanan. Penerima bansos di desil 1 hingga 3 umumnya mengandalkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai senilai rata-rata Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per bulan. Jika status desil bergeser karena pembaruan data, alokasi itu berisiko dihentikan. Sementara itu, kelompok yang tidak lagi diizinkan membeli Pertalite harus menanggung selisih harga sekitar Rp 3.000 per liter menuju harga nonsubsidi, yang berpotensi menaikkan biaya transportasi dan logistik rumah tangga secara nyata.

Pada skala makro, pergeseran konsumsi ini berpeluang mendorong inflasi. Bank Indonesia menargetkan inflasi tahunan dalam kisaran 2,5 persen plus minus satu persen. Kenaikan harga energi dapat merembet ke harga pangan dan jasa transportasi, sehingga tekanan inflasi year-on-year berisiko melewati titik tengah target. Respons kebijakan seperti penyesuaian suku bunga acuan akan ikut dipertimbangkan, mengingat stabilitas nilai tukar dan potensi capital outflow juga terus dipantau pelaku pasar dan investor portofolio.

“Keberhasilan skema ini bergantung pada akurasi data dan pembaruan yang transparan. Kebijakan yang baik di atas kertas bisa meleset di lapangan jika basis datanya tidak mutakhir,” ujar seorang pengamat kebijakan fiskal di Jakarta.

Catatan untuk Masyarakat dan Proyeksi ke Depan

Pemerintah menyatakan pembaruan data dilakukan secara berkala dan masyarakat dapat mengajukan koreksi apabila data dianggap keliru. Validasi lapangan serta integrasi data kependudukan, perpajakan, dan kepemilikan kendaraan disebut akan memperkuat DTSEN dari waktu ke waktu. Namun, proses ini membutuhkan waktu dan koordinasi lintas lembaga, sementara ekspektasi publik sudah tinggi sejak kebijakan ini pertama kali digulirkan.

Pada akhirnya, kebijakan desil adalah pilihan antara efisiensi anggaran dan pemerataan akses. Dalam proyeksi jangka pendek, penghematan subsidi dapat memperkuat ruang fiskal untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, bila data tidak akurat, dampaknya justru membebani kelompok rentan yang menjadi alasan kebijakan ini dirancang. Evaluasi berkala dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses menjadi kunci agar skema ini berjalan berimbang dan diterima masyarakat.