nadia-rahmawati
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026, inflasi tahunan (year-on-year) nasional masih terjaga pada kisaran 2,1 persen, meski harga bahan pangan di sejumlah daerah mengalami kenaikan seiring meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi itu memaksa sejumlah pemerintah daerah di Sumatera dan Kalimantan meliburkan sekolah demi melindungi siswa dari paparan asap. Menyusul kebijakan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdampak ditangguhkan sementara hingga kualitas udara membaik dan kegiatan belajar menyala kembali.
Penangguhan Mengikuti Ritme Libur Sekolah
Prinsip yang dipegang BGN sederhana: distribusi makanan hanya berjalan ketika sekolah beraktivitas. Ketika pemerintah daerah menerbitkan keputusan libur, dapur layanan MBG ikut berhenti memasak agar bahan pangan tidak terbuang sia-sia. Program yang diluncurkan sejak 6 Januari 2025 kini menjangkau puluhan juta penerima manfaat, mulai dari siswa PAUD hingga SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Dengan cakupan sebesar itu, setiap hari sekolah yang hilang otomatis mengurangi jumlah porsi yang disalurkan.
"Penangguhan bersifat sementara dan dievaluasi secara berkala mengikuti perkembangan kualitas udara serta kebijakan libur sekolah di masing-masing daerah. Distribusi akan dilanjutkan begitu kondisi dinyatakan aman," demikian penjelasan resmi Badan Gizi Nasional.
Model penangguhan seperti ini sejatinya menjaga likuiditas program—istilah yang dalam konteks anggaran berarti kemampuan menyesuaikan arus belanja jangka pendek tanpa mengorbankan kelangsungan program secara keseluruhan. Dapur tidak membeli bahan baku baru, tetapi infrastruktur, tenaga kerja, dan kontrak pemasok tetap dipertahankan.
Bobot Fiskal Program yang Tidak Kecil
Dari sisi keuangan negara, keputusan ini menyentuh pos belanja yang fundamental. Pada 2025, program MBG dianggarkan sekitar Rp 71 triliun, dan alokasi 2026 naik tajam ke kisaran Rp 335 triliun seiring perluasan cakupan menuju target sekitar 82 juta penerima manfaat. Ketika sebagian sekolah diliburkan selama satu hingga dua pekan, realisasi belanja bulanan mengalami penurunan sesaat. Dalam bahasa fiskal, terjadi tekanan pada rasio penyerapan anggaran periode berjalan—rasio yang membandingkan realisasi belanja dengan pagu yang tersedia.
Penurunan penyerapan sesaat ini tidak serta-merta buruk. Dana yang tertahan dapat dialihkan ke kebutuhan darurat karhutla: operasi pemadaman, penanganan gangguan pernapasan, serta bantuan warga terdampak. Namun efisiensi semacam ini hanya bermakna bila penangguhan benar-benar terbatas waktu dan tidak menular ke daerah yang udaranya masih bersih.
Dua Sisi Kebijakan: Efisiensi versus Kontinuitas
Di satu sisi, penangguhan mencerminkan disiplin fiskal. Memasak jutaan porsi untuk siswa yang absen berarti memboroskan anggaran dan berisiko menimbulkan food waste. Menahan belanja saat kegiatan terhenti adalah logika pengelolaan negara yang sehat, apalagi di tengah belanja penanggulangan bencana yang mengalami kenaikan.
Di sisi lain, ada biaya yang tidak tampak di anggaran. Bagi petani lokal, peternak, dan pelaku UMKM yang menjadi pemasok dapur MBG, berhentinya pesanan selama dua pekan menyentuh arus kas mereka. Likuiditas usaha kecil umumnya tipis; keterlambatan pembelian bahan pangan dapat memaksa sebagian pemasok menjual stok dengan valuasi lebih murah atau mencari dana tambahan. Kontinuitas asupan gizi anak juga terganggu, sesuatu yang dampaknya baru terasa dalam proyeksi jangka panjang kualitas sumber daya manusia.
Karhutla dan Beban Ekonomi yang Lebih Luas
Penangguhan MBG hanyalah satu gejala dari biaya ekonomi karhutla yang jauh lebih besar. Sejarah mencatat: kebakaran 2015 merugikan ekonomi Indonesia hingga sekitar Rp 221 triliun menurut estimasi Bank Dunia, sementara episode 2019 diperkirakan menimbulkan kerugian sekitar US$5,2 miliar. Belanja kesehatan akibat infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) mengalami kenaikan tajam setiap kali musim karhutla memuncak. Bila tren luasan kebakaran tahun ini mendekati episode-episode tersebut, proyeksi kerugian agregat dapat menekan pertumbuhan ekonomi daerah dan menambah tekanan pada harga pangan.
Dari sisi sentimen pasar, dampak langsung penangguhan MBG terhadap indeks saham maupun arus capital outflow terbilang minim, karena nilainya kecil dibanding total belanja negara. Namun akumulasi kerugian karhutla—dari sektor perkebunan, transportasi, hingga pariwisata—dapat menggerus portofolio investasi di daerah terdampar dan memperlambat tren penanaman modal jangka menengah.
Pada akhirnya, keputusan menangguhkan MBG di kawasan yang sekolahnya diliburkan merupakan langkah rasional menghadapi situasi darurat. Kuncinya ada pada kecepatan pemulihan: semakin cepat karhutla diredam dan sekolah dibuka kembali, semakin kecil biaya ekonomi yang harus ditanggung, baik oleh negara maupun oleh generasi yang sedang tumbuh.
Comments (0)