Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2024, sekitar 2,1 juta jiwa penduduk Nusa Tenggara Barat (NTB) menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan kelautan, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi mencapai kisaran 13-15 persen. Angka ini menempatkan ekonomi pesisir sebagai salah satu pilar fundamental daerah, meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di sejumlah desa pesisir masih tertinggal dibanding wilayah perkotaan. Di tengah kondisi itu, hadir inisiatif pemberdayaan berbasis pendidikan lingkungan yang menyasar anak-anak pesisir di Desa Cendi Manik, Lombok.
Pendidikan Lingkungan sebagai Instrumen Pemberdayaan
Program bertajuk Sekolah Alam Anak Pesisir ini digagas oleh salah satu anak perusahaan BUMN energi, PT Pertamina Patra Niaga, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan. Pendekatannya bukan sekadar bantuan karitatif (pemberian langsung), melainkan penanaman kesadaran ekologis sejak dini kepada anak-anak keluarga nelayan. Materi yang diajarkan mencakup pengelolaan sampah laut, konservasi mangrove, hingga pengenalan ekosistem pesisir yang berkelanjutan.
Secara ekonomi, langkah ini menyentuh akar persoalan. Nelayan kecil di NTB kerap menghadapi tren penurunan hasil tangkap akibat kerusakan habitat dan pencemaran. Dengan membekali generasi muda pemahaman konservasi, program ini berpotensi menjaga keberlanjutan stok ikan yang menjadi sumber penghidupan utama. Dalam jangka panjang, daya dukung lingkungan yang terjaga akan menopang produktivitas sektor primer dan menekan risiko kemiskinan struktural di kawasan pesisir.
Pro: Efek Ganda bagi Ekonomi dan Lingkungan
Di satu sisi, pendekatan berbasis komunitas seperti ini memiliki efek ganda. Pertama, dari sisi modal manusia, anak-anak pesisir memperoleh pengetahuan yang relevan dengan realitas sekitarnya. Kedua, dari sisi modal sosial, keterlibatan orang tua dan tokoh desa dalam kegiatan sekolah alam memperkuat kohesi warga. Ketiga, secara ekologis, praktik konservasi yang dilakukan komunitas dapat menekan biaya pemulihan lingkungan yang selama ini ditanggung negara.
Pengalaman sejumlah daerah menunjukkan, desa pesisir yang mengelola mangrove secara mandiri mampu menaikkan pendapatan rumah tangga hingga 20-30 persen melalui ekowisata dan budidaya kepiting bakau. Apabila pola serupa direplikasi di Cendi Manik, multiplier effect (efek berantai) terhadap perekonomian desa bisa cukup signifikan. Sektor pariwisata berbasis alam pun berpeluang tumbuh, membuka lapangan kerja baru di luar sektor tangkap yang makin terbatas.
Kontra: Tantangan Skala dan Keberlanjutan Program
Di sisi lain, sejumlah kalangan mengingatkan bahwa program pemberdayaan berbasis pendidikan lingkungan kerap berhenti pada tahap percontohan (pilot project). Tantangan terbesarnya adalah keberlanjutan pendanaan dan integrasi dengan kebijakan daerah. Tanpa dukungan anggaran desa dan pemerintah kabupaten, inisiatif semacam ini berisiko kehilangan momentum begitu pendanaan korporasi berakhir.
Kritik lain menyoroti keterbatasan dampak ekonomi jangka pendek. Pendidikan lingkungan tidak serta-merta menaikkan pendapatan nelayan dalam satu atau dua tahun. Diperlukan pendampingan usaha, akses permodalan, serta penguatan rantai pasok hasil laut agar manfaatnya terasa nyata. Tanpa itu, program berpotensi dipersepsikan sebagai kegiatan seremonial belaka.
Sentimen Pasar dan Proyeksi ke Depan
Dari kacamata makro, keterlibatan badan usaha milik negara (BUMN) dalam pemberdayaan pesisir sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan target penurunan emisi. Ini juga menjadi bagian dari penilaian lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang semakin menentukan valuasi perusahaan di mata investor. Dengan demikian, program TJSL bukan sekadar beban biaya, melainkan instrumen yang dapat memperkuat posisi perusahaan dalam portofolio investasi jangka panjang.
Ke depan, kunci keberhasilan terletak pada kolaborasi multipihak: pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Jika ekosistem pendukung ini terbangun, Desa Cendi Manik dapat menjadi model percontohan yang layak direplikasi ke ratusan desa pesisir lain di Indonesia. Sebaliknya, tanpa sinergi tersebut, program ini berisiko menjadi pulau kecil inisiatif di tengah luasnya persoalan ekonomi pesisir nasional. Publik tentu menantikan bukti nyata berupa data capaian, bukan sekadar narasi seremonial.
Comments (0)